Agustinus Edy Kristianto : Bankir Mandiri Ada Dimana-mana, Ini Soal Hegemoni

Oleh : Agustinus Edy Kristianto:

Saya ingin menyambut headline Harian Kontan (Kamis, 3 September 2020) yang menulis judul: “All Mandiri’s Men Jadi Nakhoda Bank BUMN.”

Di situ ada grafis bertajuk “Bankir Bank Mandiri Ada di Mana-Mana”.

Agus D.W Martowardojo (bekas Menkeu) jadi Komisaris Utama BNI, Zulkifli Zaini jadi Dirut PLN, Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Menteri BUMN/Wakil Komut Pertamina sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi COVID-19, Kartika Wirjoatmodjo jadi Wakil Menteri BUMN/Komut BRI, Pahala Nugraha Mansury jadi Dirut Bank Tabungan Negara, Royke Tumilaar jadi Dirut BNI…

Agus Marto juga merangkap Komisaris Utama Tokopedia berdasarkan akta 26 Desember 2019. Tokopedia adalah mitra resmi Kartu Prakerja yang ‘siap’ menampung pembayaran video pelatihan peserta yang total anggarannya Rp5,6 triliun. Sementara BNI adalah mitra penyalur insentif.

Budi Gunadi dulu adalah Dirut MIND.ID, holding BUMN pertambangan Inalum.

Kontan, mengutip sumber anonim, berposisi sebagai berikut terhadap diaspora bankir Mandiri itu: “Apa iya bankir BUMN lain tidak sebagus Bank Mandiri? Akan ada anggapan kalau bukan dari Mandiri tidak bisa naik jabatan. Ini juga harus mendapat perhatian.”

Sementara posisi laba Bank Mandiri year on year minus 23,9%.

Siapa orang-orang itu? Mengapa mereka begitu berkuasa? Siapa yang mem-back up mereka? Apakah ini distribusi keadilan dan profesionalitas versi Presiden Jokowi? Jika mereka orang-orang hebat, mengapa ekonomi kita hanya bagus dalam angka tapi nyungsep dalam kenyataan riil di lapangan (banyak orang susah bin miskin)?

Saya, agak berbeda dengan Kontan, melihat ini tidak sebagai iri dengki karena jabatan pengurus BUMN. Tak ada urusan dengan itu. Saya tidak mengejar kebahagiaan hidup lewat prestise jabatan BUMN. Ngapain juga!

Tapi saya melihat dari sisi hegemoni.

Hegemoni adalah istilah Yunani yang artinya pengendalian/dominasi yang besar terhadap yang kecil. Sehingga yang besar bisa memaksakan tujuan politik dan ekonominya. Caranya bisa lewat kontrol terhadap distribusi ekonomi, imperialisme budaya, dan macam-macam cara lainnya. Ia berlangsung dari hulu ke hilir, digerakkan oleh segelintir orang, berdasarkan motif tertentu. Bisa kerakusan akan jabatan, uang, status… Hegemoni merugikan banyak orang karena ia cenderung menindas dan menyebabkan sumber daya hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Apa pedulinya dia dengan kemiskinan dan segala bentuk kesusahan.

Kami sudah mencium dan menulis itu semua sejak setidaknya 5 Februari 2020. Ada ancaman nyata bahwa BUMN djadikan kerajaan bisnis baru bagi segelintir orang. Ais dari GEBER BUMN menyoroti dugaan kepentingan Menteri BUMN Erto dan tabungan dana Pilpres 2024. Sah-sah saja kan Ais berpendapat begitu…

Secara bisnis sinyalemennya terang. Bagaimana Bank Mandiri adalah kreditur Adaro yang pengurusnya adalah kakak Menteri BUMN. Jumlah kreditnya triliunan yang bisa Anda simak datanya di banyak tempat.

Adaro membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak batu bara yang mana dalam hal ini otoritas yang berwenang menentukan adalah Menteri BUMN.

Kakak Menteri BUMN pun mengurus PT Panca Amara Utama sebagai presiden komisaris yang beberapa waktu lalu pernah diberitakan berperkara dengan BUMN Pupuk Indonesia berkaitan dengan dugaan pidana penggelapan pabrik dan uang jaminan yang nilainya Rp600-an miliar.

Bisa anda simak di sini catatan kami: http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/117665-bagaimana-kepentingan-utang-bank-mandiri-izin-adaro-dan-perkara-kepolisian-mewarnai-komposisi-pejabat-di-sekeliling-erick-thohir/

Cermati pula bagaimana kepemilikan efek emiten Bank Mandiri (BMRI). Catatan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) Agustus 2020, komposisi saham BMRI adalah NKRI 28 miliar lembar (60%), publik asing (29,94%), dan publik lokal (10,06%).

Saham yang dikuasai publik asing terbanyak dipegang oleh pihak reksa dana (5,3 miliar lembar), bank (1,9 miliar), dana pensiun (1,9 miliar), dan lain-lain (3,2 miliar). Siapa asing ini, belum tentu mereka yang bule dan pirang. Bisa juga orang Indonesia yang memakai vehicle luar negeri.

Sementara publik lokal didominasi oleh reksa dana (1,4 miliar lembar) dan asuransi (2,1 miliar lembar).

Artinya semua ini apa? Artinya ada banyak bisnis di situ. Mulai dari bisnis tambang hingga bursa efek. Anda bisa cermati sendiri sepak terjang Mandiri Sekuritas dalam hal mengelola efek-efek itu di market.

Berita pagi ini membawa pikiran kita kepada hipotesis bahwa ada negara dalam negara. Ada penguasa dalam penguasa. Ada kelompok kecil yang melakukan hegemoni ekonomi dan politik secara substil sehingga persepsi publik luput menangkap itu sebagai ancaman yang nyata.

Ketika bankir Bank Mandiri mengerucut hingga mengurusi listrik dan distribusi dana Rp160 triliun untuk pemulihan ekonomi korporasi akibat COVID-19, kita bisa menerka, semua uang APBN itu akan lari ke mana nantinya.

Kita patut prihatin dengan banyak masyarakat miskin yang menanti bantuan sembako, mengantre bed rumah sakit, bergiliran menggunakan ventilator, murka karena insentif Prakerja tidak cair karena berbagai hambatan, UMKM yang belum maksimal memperoleh kredit murah.

Batu ujinya adalah segelintir orang itu. Mereka mendapat jabatan, akses ke sumber daya, relasi politik, dana tunai negara.

Masih percaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, slogan Pancasila yang sampai perlu dibuatkan badannya dengan pejabat bergaji ratusan juta dan hendak dikuatkan lagi dengan aturan hukum lainnya?

Selama Pancasila tidak membuat orang susah jadi punya harapan dan orang miskin memiliki kesempatan yang sama di negara ini, Pancasila cuma pajangan kata-kata!

Salam’

Sumber : Dari fbnya Agustinus Edy Kristianto:

Related Posts