Aliansi Relawan Nasional Prabowo-Sandi Minta Polri Tidak Intervensi Dalam Pilpres 2019

Zonasatu News–Dalam siaran persnya yang diterbitkan di Jakarta terrtanggal 7 Januari 2019, Aliansi Relawan Nasional Prabowo Sandi 2019 memberikan peringatan keras kepada Mabes Polri dan jajarannya ditingkat Polri, Polda, Polres, Polsek se Indonesia untuk tidak intervensi, tidak ikut campur dan terlibat politik praktis dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan oleh perwakilan aliansi, Yudi Syamhudi Suyuti dari Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019, Lieus Sungkharisma “RUMAH ASPIRASI PRABOWO-SANDI” dan Dodi Panjaitan/Si Botak dari “GARUDA EMAS”

Pihak aliansi berpendapat, belakangan menyaksikan dan merasakan banyaknya oknum pejabat Polri ditingkatan Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan ikut intervensi dalam proses politik praktis. Hal ini sangat menjadi perhatian keras kami dari seluruh relawan nasional dan pendukung Paslon Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Sandi.

“Perlu diketahui, bahwa kami sebagai Relawan Nasional Prabowo-Sandi begitu cinta dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) dalam sistem Negara Republik Indonesia, dimana dalam proses penegakan hukum, Kepolisian adalah instrument yang begitu penting bagi kami, masyarakat dan rakyat Indonesia”, katanya, seperti tertulis dalam siaran persnya.

Namun sangat disayangkan, lanjutnya, di era demokrasi, dimana Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu landasan utama aparat kepolisian dalam menegakkan hukum, yang telah digariskan dalam konstitusi kita UUD 45, ternyata masih ada dan banyaknya oknum aparat kepolisian yang justru terlibat politik praktis.

“Bahkan lebih dari itu, seringkali oknum aparat kepolisian memposisikan diri seperti sayap dari kekuatan politik tertentu”, tegasnya.

Hal ini sangat disayangkan, karena justru menjadi mara bahaya bagi kehidupan sosial politik di Indonesia ketika kita bersepakat bahwa politik dalam era demokrasi dibangun melalui cara-cara sipil dan bermartabat.

Sehingga prinsip dalam dasar Negara kita, Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat mewujud melalui praktek politik yang kita jalankan.

Aliansi menerangkan, larangan Polri terlibat dalam politik praktis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 (1) berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

“Sudah jelas Undang-Undang tentang Polisi melarang dengan tegas bahwa posisi Kepolisian berada pada posisi netral, namun kita melihat belum lama ini, Kantor Sekretariat Rumah Aspirasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) di datangi oleh pasukan Polisi lengkap dengan senjata laras panjang dan seragam, lalu melakukan perobekan buku tamu. Sebuah terror, intimidasi dan kekerasan diperlihatkan di depan mata kita”, terangnya.

BACA JUGA :
Relawan Garuda Emas Prabowo-Sandi NTB Diteror Aparat

Ini jelas sekali bentuk pelanggaran hukum, hak asasi manusia dan merupakan tindakan represif yang sangat berbahaya.

Belum lagi di beberapa daerah, beberapa kantor Partai dan Ormas yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur dan mendukung Paslon Prabowo-Sandi juga di intimidasi dengan cara-cara teror oleh oknum polisi. Bahkan Pondok Pesantren pun juga beberapa kali dilakukan hal yang sama. Aktivis diikuti, rumahnya diawasi atau didatangi dan seperti sengaja ingin ditakut-takuti jika mendukung Prabowo-Sandi. Akan tetapi dengan tegas kami nyatakan bahwa kami tidak takut. Karena kami bukan penjahat, jadi untuk apa takut.

Meskipun Pimpinan Kepolisian juga sudah menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pengecekan atau ada kesalahan prosedur, tapi bagi kami tindakan oknum tersebut adalah bentuk teror dan intimidasi.

Hal ini sangat berbahaya bagi cita-cita rakyat bersama yaitu menciptakan Pemilu yang damai dan adil. Karena jika terus menerus dibiarkan, maka akan memicu terjadinya kekerasan yang diawali oleh oknum kepolisian.

Pilpres akan berlangsung pada 17 April 2019, masih ada 3 bulan untuk memperbaiki. Dan kami dari Aliansi Relawan Prabowo-Sandi memperingatkan dengan keras :

1. Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menindak tegas siapapun anak buah dari jajarannya yang ikut terlibat politik praktis, karena hal tersebut sangat mengganggu pihak kami dan pendukung Prabowo-Sandi.

2. Agar Elit Politik, Partai Politik atau Bandar Politik jangan coba-coba menggiring Kepolisian untuk masuk ke dalam politik praktis, karena akan mengakibatkan pelanggaran HAM dan dapat mengarah pada perbuatan MAKAR.

3. Pilpres 2019 jangan dikotori oknum anggota Kepolisian oleh upaya-upaya untuk memancing kekerasan yang akhirnya merugikan Rakyat, Bangsa dan Negara.

4. Rakyat adalah Pemilik Negara yang sah sesuai konstitusi UUD 45 dan Kepolisian adalah aparat Negara sekaligus pelayan Rakyat , sehingga Polisi juga harus memberikan perlindungan dan pengayoman ke masyarakat sesuai Tugas Pokok Polri UU no.2 Tahun 2002, pasal 13.

5. Jika ke depan masih ada dan justru makin banyak keterlibatan oknum Polri yang mengganggu jalannya proses demokrasi dan terindikasi melanggar HAM, maka kami dari Aliansi dan Seluruh Relawan Prabowo-Sandi akan melakukan langkah-langkah dengan menggunakan hukum internasional dengan membawa masalah ini ke lembaga-lembaga internasional.

Related Posts