Anthony Budiawan: MK Merampas Hak DPR

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan frasa pada syarat capres cawapres, masih terus menuai kritis dari para pengamat.

Salah satunya adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, yang mengatakan putusan MK tersebut berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kita semua sudah mengerti apa yang terjadi di MK, putusan MK ini adalah putusan yang sangat berbau KKN yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Gibran untuk menjadi Cawapres,” kata Anthony dalam diskusi “Lima dari Sembilan Hakim MK, Termasuk Ketua MK Anwar Usman, Mengkhianati Konstitusi Demi Gibran: Revolusi di Depan Mata?”, Rabu (18/10/2023).

Ia menyatakan meskipun belum tentu Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden, tetapi manipulasi hukum dari konstitusi ini patut disayangkan.

“Ini bertentangan atau berlawanan dengan hukum sehingga harus diusut tuntas,” ujarnya.

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan

Anthony menegaskan MK tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi batasan usia, karena yang berhak menambah norma itu adalah DPR.

“Berarti MK sudah merampas wewenang dari DPR, artinya sudah melanggar konstitusi,” ujarnya lagi.

Ia menduga, apa yang terjadi di MK itu merupakan upaya untuk kepentingan Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir.

“Apa yang terjadi kelihatannya ini adalah karena Pak Jokowi sudah dalam posisi yang terpojok dan sepertinya segala cara itu dihalalkan. Oleh karena itu Pak Jokowi ingin berkuasa terus atau setidak-tidaknya masih berada di pusat kekuasaan,” kata Anthony lebih lanjut.

Terkait hal tersebut, Anthony mengingatkan beberapa tahun lalu sudah ada upaya dengan munculnya wacana Jokowi akan diperpanjang jabatannya, kemudian juga upaya memperpanjang periode jabatan. Lalu juga mempromosikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, namun kemudian Ganjar diambil Megawati.

Upaya melanggengkan kekuasaan tersebut, lanjutnya, dikarenakan Jokowi dihadapkan sejumlah permasalahan. Mulai dari kasus ijazah palsu, kasus Freeport, Kereta Cepat dan kasus-kasus lainnya.

“Permasalahan-permasalahan ini yang harus diamankan, maka mau tidak mau mereka harus berkuasa lagi dan menghalalkan segala cara, tetapi pada akhirnya semakin memperdalam kesalahan-kesalahan itu sendiri. Dan kasus Mahkamah Konstitusi ini sangat brutal dan harus diusut tuntas karena ini sudah mempermainkan konstitusi,” tandasnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts