Oleh: M hatta Taliwang
Dlm persfektif kekuasaan Jawa , menurut Dr. Donny T. Rimbawan ( lihat Youtube dbawah) kekuasaan dijalankan Raja secara bulat dan utuh. Tidak terbagi dalam cabang kekuasaan sesuai konsep demokrasi versi Montesque ‘ekskutif, legislatif, yudikatif’.
Dlm philosofi kekuasaan Jawa ketiga unsur ini menyatu pada diri raja. Raja mengejawantahkan keadilan dan kesejahtetaan rakyat. Alam tampil sebagai pengawas kesalahan raja. Memberi peringatan dengan pagebluk (wabah), banjir bandang, hingga gempa bumi. Karena itu Raja sesungguhnya sensitif terhadap tegoran alam.
Presiden dlm persfektif kekuasaan Jawa itu adalah Raja. Presiden tak mengenal ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikati. Raja pembuat UU, Raja Pelaksana UU, Raja Pengadil atas penyimpangan UU.
Dari 7 Presiden yang berkuasa ada 3 yang mendekati kriteria sbg Raja dlm sistem kekuasaan Jawa :
1. Sukarno. Dengan “Demokrasi Terpimpin” mengkooptasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menempatkan Ketua MPRS dan Ketua Mahkamah Agung sebagai MENTERI ( pembantu Presiden) dan menerima pengangkatannya sebagai Presiden Seumur Hidup( tradisi kerajaan dimana Raja tak bisa diganti selama hidup).
2. Suharto, dengan mengintrodusir dan mempraktekkan Demokrasi Pancasila versinya, dimana dilakukan screening ketat calon anggota DPR, menentukan siapa yg bisa jadi Utusan Daerah dan Utusan Golongan yg bisa duduk sbg anggota MPR sehingga praktis MPR dlm kendalinya dan karena itu setiap 5 tahun Sidang MPR memilihnya menjadi Presiden. Dan hampir menjadi Presiden Seumur Hidup.
3.Jokowi, tidak memperkenalkan jenis Demokrasi apa yg dipraktekkan namun atas nama KOALISI PENDUKUNG, menguasai DPR dan “memeras” Ketum Partai yang bermasalah demi mendukung kepentingannya seperti bagaimana UU Omnibuslaw dan UU IKN dilahirkan secepat kilat. Pengendalian lembaga Yudikatif seperti MK dlm kasus pencawapresan Gibran dan Keputusan MK dlm kasus Pilpres menunjukkan nafas kekuaasan ala Raja Jawa di praktekkan.
Memperhatikan rencana PS yang ingin koalisi gemuk dan mungkin tak butuh oposisi maka tentu ada yg menduga arahnya seperti akan menerapkan sistem kekuasaan ala Raja Jawa sepert 3 Presiden diatas.
Namun dengan memperhatikan PS yang pernah lama hidup dlm kultur modern( lama di LN) dan tentu sdh lama berinteraksi dengan pikiran2 dan praktek demokrasi maka tentu muncul juga pikiran pikiran positif bahwa PS tidak akan sepenuhnya tampil sebagai “Raja Jawa”.
Kita tunggu tanggal mainnya.
Saksikan video selengkapnya dibawah ini:
EDITOR: REYNA
Related Posts
Dalam Semangat Sumpah Pemuda Mendukung Pemerintah dalam Hal Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Polri
Anton Permana dan Kembalinya Dunia Multipolar: Indonesia di Persimpangan Sejarah Global
Syahadah: Menjadi Saksi Dari Cahaya Yang Tak Bernama
Asap di Sekolah: Potret Krisis Moral Dalam Dunia Pendidikan
Presiden Prabowo Terima Pengembalian Rp13,5 Triliun dari Kejagung: Purbaya Datang Tergopoh-gopoh, Bikin Presiden Tersenyum
Api di Ujung Agustus (32) – Hari Cahaya Merah
Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Wajib Usut Tuntas
Daniel M Rosyid: Reformasi Pendidikan
Budaya Kita Perwakilan Musyawarah, Mengapa Pilpres Mesti One Man One Vote
Keseimbangan Sistemik: Membaca Kritik Ferri Latuhihin Kepada Purbaya
No Responses