Arus Balik : Ketua KPK Disebut Terima Duit Dari Ahmad Yani Bupati Muara Enim

ZONASATUNEWS.COM— Saat KPK sedang gencar menangani OTT kasus korupsi Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kini Ketua KPK Firli Bahuri diterpa isu tak sedap.Firli disebut menerima duit dari Ahmad Yani, Bupati Muara Enim yang kasusnya sekarang sedang disidangkan di pengadilan Palembang.

Hanya saja Firli yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Selatan menyebut pertemuannya terjadi saat Ahmad Yani baru pulang menunaikan ibadah haji.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah, tidak ada pembahasan apapun terkait pertemuannya dengan Bupati Muara Enim Ahmad Yani pada akhir Agustus 2019. Ahmad Yani baru pulang menunaikan ibadah haji (umroh).

“Saya boleh bertemu sama siapa saja. Yang jelas tidak ada sesuatu kecuali bertemu. Tidak ada pembahasan apa-apa, orang baru pulang haji (umroh), ketemu boleh dong,” ucap Firli di gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020), seperti dikutip Suara.com

Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa.(KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA) Penulis Kontributor Palembang, Aji YK Putra |

Ia juga menegaskan bahwa saat itu dirinya tidak mengetahui adanya perkara dugaan suap.

“Tidak ada, saya tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat apapun,” ucap Firli.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa penerimaan uang oleh Ahmad Yani yang saat ini telah menjadi terdakwa tak ada kaitannya dengan Firli.

“Hari ini agenda sidang Bupati Muara Enim di Palembang adalah pembacaan eksepsi yang di dalamnya berisi bantahan sesungguhnya dari terdakwa penerimaan uang itu tak terkait dengan Pak Kapolda (Firli Bahuri) yang saat ini menjadi Ketua KPK, poinnya sebenarnya di situ,” kata Ali di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2020) lalu.

Ali juga menyatakan bahwa dalam surat dakwaan Ahmad Yani yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya tak ada kaitan penerimaan uang dengan Firli saat itu.

“Namun kembali juga ke surat dakwaan penuntut umum, kalau kita ikuti memang tidak ada kaitan bahwa penerimaan uang oleh terdakwa itu diberikan untuk Pak Kapolda atau Pak Ketua KPK saat ini,” kata Ali.

Diketahui, sidang kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp132 miliar dengan terdakwa penerima suap Ahmad Yani menyeret Firli. Kuasa Hukum terdakwa, Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1/2020) mengatakan tudingan bahwa terdakwa penyuap yakni Elvyn MZ Muchtar yang memberikan sejumlah uang kepada Firli semasa menjabat Kapolda Sumsel tidak bisa dibuktikan hanya dari penyadapan.

“BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvyn dan kontraktor Robi bahwa Elvyn akan memberikan sejumlah uang ke Firli Bahuri, sementara Firli tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak,” ujar Maqdir.

Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan eksepsi tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Ahmad Yani tidak berniat meminta komitmen “fee” sebesar Rp22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang berstatus terdakwa.

Komitmen fee tersebut merupakan inisiatif Elvyn yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp132 miliar, termasuk upaya memberikan 35 ribu dolar AS kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kapolda Sumsel. Maqdir menjelaskan Elvyn memanfaatkan silaturahmi antara Firli Bahuri dengan Ahmad Yani pada Agustus 2019 untuk memberikan uang senilai 35 ribu dolar AS, uang tersebut dimintakan dari terdakwa Robi yang saat itu berhasrat mendapatkan 16 paket proyek jalan.

Para saksi kasus dugaan suap Bupati Muara Enim Ahmad Yani dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan dengan terdakwa Robi Okta Fahlevi (membelakangi kamera). (Foto-Ferdinand/KoranSN)

Elvyn lantas menghubungi keponakan Firli Bahuri yakni Erlan. Elvyn memberi tahu bahwa ia ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firli Bahuri.

“Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, “ya, nanti diberitahu, tetapi biasanya bapak tidak mau,” kata Maqdir.

Percakapan itu ternyata disadap oleh KPK, kata dia, tetapi KPK justru tidak memberitahu kepada Kapolri bahwa Kapolda Sumsel akan diberikan sejumlah uang oleh seseorang.

“Sepatutnya upaya pemberian uang itu diketahui Kapolri, kan sudah ada kerja sama supervisi antara KPK dan Polri, meski demikian tidak juga terbukti bahwa Kapolda menerima uang itu,” kata Maqdir.

Editor : Setyanegara

Related Posts