AS Beri Israel Semua Senjata yang Dibutuhkan untuk Lanjutkan Genosida di Gaza

GAZA – Wakil utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah Morgan Ortagus mengatakan Washington telah “bebaskan Israel” dengan memberinya “semua senjata yang dibutuhkannya” untuk melanjutkan perangnya di Gaza.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu (23/3/2025), Morgan Ortagus mengatakan, “Pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden membuat Israel berperang dengan satu tangan terikat di belakang punggung mereka.”

“Mereka tidak memiliki senjata yang mereka butuhkan sehingga mereka harus kembali dan mendapatkan persediaan amunisi berusia 30 dan 40 tahun,” papar dia.

Mengacu pada Israel sebagai “sekutu terdekat” Washington, Ortagus mencatat, “Langkah pertama pemerintahan Trump saat menjabat adalah memastikan Israel memiliki semua senjata yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan perangnya.”

AS adalah pemasok senjata terbesar bagi Israel, yang mencakup 66% dari impor senjata negara itu antara tahun 2020 dan 2024, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Pada bulan Januari 2025, beberapa pekan sebelum Biden akan meninggalkan jabatannya, Washington menyetujui penjualan peralatan militer senilai USD20 miliar, termasuk rudal udara-ke-udara, rudal Hellfire, peluru artileri, dan bom, ke Israel.

Pada bulan Februari, Washington Post melaporkan Trump mencabut perintah yang ditandatangani Biden yang mengharuskan adanya jaminan bahwa senjata AS tidak akan digunakan untuk melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

Pada bulan Maret, pemerintahan Trump mengabaikan tinjauan kongres normal untuk menyetujui penjualan senjata senilai hampir USD3 miliar ke Israel.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan dia telah “menandatangani deklarasi untuk menggunakan otoritas darurat guna mempercepat pengiriman sekitar empat miliar dolar dalam bentuk bantuan militer ke Israel.”

Dia menambahkan pemerintahan Trump telah menyetujui penjualan senjata senilai hampir USD12 miliar ke Israel sejauh ini. Politico Pro melaporkan awal bulan ini bahwa Gedung Putih sedang “menyusun perintah eksekutif yang bertujuan merampingkan proses penjualan senjata pemerintah federal ke luar negeri.”

Menurut sumber yang mengetahui perintah tersebut, perintah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pengawasan kongres melalui amandemen undang-undang yang mengatur ekspor senjata.

EDITOR: REYNA

Related Posts