Aturan Beli BBM Pakai Aplikasi, Ahli Pidana Sebut Itu Pemerasan. Rakyat Berhak Menggugat

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Pertamina menerapkan aturan baru, setiap orang yang membeli bahan bakar (pertamax, pertalite, atau solar) diwijibkan install aplikasi my-Pertamnia. Aturan itu berlaku sejak 1 Juli 2022.

Pakar Hukum Pidana Dr Muhammad Taufiq, SH,MH mengatakan kebijakan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu akumulasi akhirnya adalah mengambil uang rakyat.

“Pertanyaan saya apa dasar hukumnya. Kenapa? Karena ini bukan gratis. Karena ini melibatkan BUMN dan mata rantainya panjang, dan akumulasi akhirnya adalah mengambil uang rakyat,” kata Muhammad Taufiq, melalu channel youtube Muhammad Taufiq & Partner Law Firm.

Dia memerinci, setiap aktivasi dikenakan Rp 1000, dalam sehari sudah ratusan milyar nilainya.

Seharusnya mekanisme bukan begitu. Dalam pemeirntahan modern, katanya, justru melakukan praktek deregulasi, penyederhanaan.

“Yang terjadi justru mempersulit. Itu yang pertama. Yang kedua membebani (rakyat). Yang ketiga tidak punya dasar hukum,” jelas Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI) itu.

Karena, kalau dia pungut dari masyarakat dan punya pendapatan dia harus melewati persetujuan DPR.

Oleh karena itu dia memberikan saran (tips) untuk mengajukan Somasi kepada pemerintah.

“Yang disomir adalah Pertamina, Bupati/Walikota atau Gubernur cq pengusaha SPBU. Kalau ternata tidak mempan, kita ajukan gugatan ‘perbuatan melawan hukum’. Karena Law Making Procesnya tidak benar. Ini pemerasan. Siapa yang diguat? Yang digugat adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN, atau Pemerintah cq Menteri-menteri tadi. Kemudian Direktur Pertamina, Gubernur, dan pengusaha SPBU,” katanya.

Taufiq juga berpendapat dalam kasus ini bisa dilakukan sita jaminan terhadap semua aset karena bersifat perdata.

Dia mengaku ingin memberi pelajaran, biar pengusaha SPBU merespon juga. Pengusaha SPBU menurutya pasti akan mengalami kesulitan dalam situasi seperti itu.

“Bagaimana menghidupkan aplikasi. Ini sebuah ide yang sarat dengan kepentingan politik dan kepentingan kapitalis dalam rangka nomboki hutang BUMN yang rata-rata minus,” pungkasnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts