Bima Ramah IDP-DAHLAN: Tafsir Alternatif Pengiritan Pembabatan Hutan

Bima Ramah IDP-DAHLAN sebagai platform yang menjadi petunjuk arah pembangunan bima harus betul-betul ditafsir dalam bentuk kebijakan.

Oleh : Kharismafullah (Ketua Bem Fakultas Peternakan Unram 2017)

Kondisi hutan di Kab. Bima, cukup memprihantinkan. Pembabatan liar yang dilakukan oleh petani dan juga terindikasi ada peran serta mafia “illegal logging” yang memanfaatkan momen masyarakat yang bertani jagung, kini tidak bisa terbendung lagi. Kondisi demikian membuat sebagian besar masyarakat yang bermukim ditempat yang rendah cukup khawatir akan dampak dari gundulnya sebagian besar hutan lindung. Padahal regulasi yang mengatur penebangan hutan secara liar sudah diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bagi yang melanggar akan dikenakan tindakan pidana berupa kurangan Minimal 3 tahun dan Maksimal 15 tahun. Serta denda Minimal 1,5 Miliar dan Maksimal 10 Miliar. Tidak sampai disitu, musim hujan disemester ke-2 tahun 2018 sudah mulai. Tentu ancaman banjir dan longsor sangat meresahkan warga yang berada didataran rendah serta kita semua.

Masih terekam diingatan kita bagaimana banjir menggulung Kota Bima satu tahun belakangan. Sebagain besar wilayah Kota Bima dipaksa menampung air dengan jumlah besar, hasil kiriman dari dataran tinggi kab. Bima hingga menyebabkan kota Bima hampir tenggelam secara keseluruhan. Hal demikian terjadi karena sebagain besar hutan sudah dibabat. Hingga air santai saja mengalir menuju daerah yang rendah (Kota Bima) tampa ada yang menahannya.

Belakangan ini, komplain masyarakat yang tinggal didataran rendah bermunculan, tentu hal demikian bukan tampa dasar yang jelas. Banjir yang hampir menenggelamkan Kota Bima dan hutan yang semakin hari semakin diperluas areal pembabatannya menjadi pijakan mereka. Wajar jika mereka bersuara.

Yang paling utama Pemda tidak boleh mengkambing hitamkan sebagian kelompok apalagi Petani, karena kondisi yang dikhawatirkan. Kondisi ekonomi, kesejahteraan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi menjadi alasan yang cukup mendasar sebagian besar masyarakat untuk terus membuka lahan pertanian, sekalipun itu hutan lindung.

Dalam persoalan yang kompleks ini, Pemerintah Daerah Kab. Bima (Pemda) harus hadir ditengah-tengah keresahan sebagian besar masyarakatnya dan masyarakat tetangga (Kota Bima). Narasi dan konsep penangan yang tepat tentu menjadi keharusan yang dihadirkan oleh IDP-DAHLAN dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Penanganan yang penulis maksud yaitu petani harus melanjutkan profesinya tampa ada bentuk kriminalisasi terhadap profesi mereka dan masyarakat yang berada di daerah dataran rendah bisa beraktifitas tampa ada ketakutan dan lain sebagainya. Hingga keputusan itu dirasa fair.

Masyarakat hanya tau menghasilkan uang, jarang yang perduli terhadap kondisi dan akibat dari pembukaan lahan untuk pertanian. Hingga dibutuhkan betul-betul pemimpin yang tegas tapi tetap bersahabat. Bagi penulis Visi Bima Ramah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan Bima. Tinggal bagaimana ibu bupati mampu mewujudkan Visi besar itu dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Bima.

Bima Ramah IDP-DAHLAN sebagai platform yang menjadi petunjuk arah pembangunan bima harus betul-betul ditafsir dalam bentuk kebijakan. Entah itu Regulasi yang bisa membatasi pembukaan lahan pertanian atau mendesain Kab. Bima sebagai pusat Ekonomi kreatif percontohan, guna membuka lapangan kerja sekaligus sebagai desain agar masyarakat sedikit demi sedikit akan bisa mengurangi pembabatan hutan secara liar. Tentu ekonomi kreatif yang dihadirkan haruslah ditopang oleh pembentukan skil masyarakat sebagai ujung tombak terealisasinya ekonomi kreatif melalui pelatihan serta pemberdayaan yang berkelanjutan dan yang paling penting yaitu intervensi teknologi. Misalnya jagung, kira-kira apa yang bisa kemudian diolah sehingga bernilai ekonomis tinggi.

IDP-DAHLAN tidak dibenarkan diam terlalu lama tampa menghasilkan apa-apa. Hampir 4 tahun kepemimpinan berjalan, ketimpangan yang kompleks di Bima belum mampu di jawab satupun oleh Kedua orang tersohor di Bima. Ini dibuktikan dengan berbagai macam persoalan yang terus hadir, tampa ada penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembanga zaman. Penulis berharap IDP-DAHLAN segera merealisasikan Visi Bima Ramah dalam bentuk Kebijakan. Kalau tidak ingin Visi Bima Ramah ditafsir sebagai alat untuk melindungi ketidakmampuan dan tafsir masyarakat yang ramah terhadap pemimimpinnya yang miskin kreatifitas.

Related Posts