Boerhanoeddin Harahap : Pemimpin Muda Berprestasi

Menyelesaikan Kemelut Angkatan Darat
Telah disinggung di muka, Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro jatuh lantaran kebijakan keliru di dalam menangani masalah pimpinan Angkatan Darat. Boerhanoeddin menyadari benar beratnya beban warisan Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro ini. Bukan hanya berat, tetapi juga penuh resiko.

Persoalan bermula dari penghapusan jabatan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) yang menimbulkan keresahan. Belum reda keresahan, Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri mengangkat para perwira penentang gerakan 17 Oktober 1952 menjadi pemimpin di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Pengangkatan itu ditentang oleh para perwira pendukung gerakan 17 Oktober 1952.

Wibawa pemerintah merosot, karena Angkatan Darat tidak mempercayai pemerintah!
Tidak mau mengulangi kesalahan pendahulunya, PM Boerhanoeddin memegang sendiri jabatan Menteri Pertahanan.

Dalam posisi sebagai Menhan, Boerhanoeddin melakukan komunikasi dengan Wakil KSAD, Kolonel Zulkifli Lubis. Kepada Lubis, Menhan meminta daftar para kolonel AD disertai pemeringkatan yang jujur, adil, dan objektif.

Dari daftar yang diterima dari MBAD, dan dari jaringan lain, Boerhanoeddin mendapatkan fakta bahwa di antara seluruh kolonel, peringkat pertama dan kedua dipegang oleh Abdul Haris Nasution dan Gatot Subroto.

Boerhanoeddin mengontak keduanya, dan meminta kesediaan mereka menjadi KSAD dan Wakil KSAD. Menhan juga melakukan komunikasi dengan para perwira lain.

Setelah semuanya setuju, Menhan Boerhanoeddin membawa masalah tersebut ke sidang kabinet. Sesudah kabinet menyetujui duet Nasution-Gatot Subroto, diajukanlah dua nama itu kepada Presiden Sukarno untuk ditetapkan dan dilantik.

Ada yang menganggap, terpilihnya Nasution menjadi KSAD untuk kedua kalinya, setelah diberhentikan pasca gerakan 17 Oktober 1952, berkat kedekatan Nasution dengan Sukarno. Kesan seperti itu muncul juga dalam biografi Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas.

Melihat prosedur pengangkatan KSAD seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/1954, anggapan seperti itu tidak benar. Menurut PP tersebut, pengangkatan Kepala Staf/Panglima Angkatan dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan setelah disetujui Dewan Menteri.

Meletakkan Jabatan
Pada 1 Maret 1956, Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan hasil lengkap pemilihan umum anggota parlemen dan Konstituante. Keesokan harinya Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap atas nama seluruh anggota kabinet mengajukan kepada Presiden, permohonan untuk meletakkan jabatan.

Sejak awal, Boerhanoeddin Harahap memang sudah berjanji hanya akan memimpin pemerintahan sampai diumumkannya hasil pemilu. Janji itu ditunaikan Boerhanoeddin.
Meski hanya menjabat selama 7 bulan 13 hari, prestasi kabinet yang dipimpin tokoh berusia 38 itu layak dicatat sejarah dengan tinta emas.

Kabinet BH telah berhasil meletakkan dasar-dasar pemilihan umum yang demokratis. Kabinet BH juga berhasil meletakkan dasar penetapan pimpinan militer secara objektif.

Mengenang masa-masa menyelesaikan kemelut di tubuh AD, Boerhanoeddin mencatat: “Pada masa-masa sebelumnya, orang selalu beranggapan keputusan kabinet mutlak harus diterima oleh semua pihak…. Dan itu harus diakui bermula karena kesalahan orang-orang partai yang selalu menyandarkan pengangkatan seseorang untuk suatu jabatan tertentu mesti dari orang dia sendiri yang satu partai.”

Bagi Boerhanoeddin, kebijaksanaan seperti itu sangat berbahaya, karena orang hanya berpikir mengenai kepentingan partainya saja dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Boerhanoeddin Harahap telah memberi teladan bagaimana memimpin pemerintahan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negaranya (red/telusur.co.id)

Related Posts