Bukan Sistemnya, Tapi Pemimpin Dan Pelaksana Perundang-undangannya

Oleh : Agus Mualif

RUU Omnibus Law Ciptaker itu (sekarang sudah jadi UU), pedekatannya mencoba melonggarkan birokrasi barrier dan non fiscal barrier dan menyatukannya dalam satu sistem koordinasi.

Pemerintah bahkan mengorbankan pendapatan negara dengan berharap adanya kompensasi dari peningkatan investasi dan produkstifitas tenaga kerja. Sektor SDA malah sangat revolusioner karena mengesampingkan hak hak masyarakat.

Saya di birokrasi 32 tahun, mimpin birokrasi dari level rendah sampai tinggi.
Dalam 32 tahun banyak sekali perubahan perundang undangan.

Tapi kenapa Indonesia bisa kesalib oleh vietnam, thailand, Malaysia, sebentar lagi Kamboja bisa bisa nyusul, dll ?

Padahal jaman Pak Harto, Indonesia ini memimpin di region ASEAN namun dalam waktu 20 tahun terakhir Indonesia terseok seok kesusul negeri tetangga.

Pengalaman saya, sistem birokrasi apapun, sistem pelayanan sependek apapun, ……namun dalam praktiknya sangat bergantung pada pemimpin birokrasi dan pemimpin rakyat (dari level kepala desa sampai presiden) ….. saya sangat tuwuuuuk menjalani ini.

Ada berapa gelintir negara sih yang membuat undang undang sapu jagat omnibus law ini? Apa sampai 5 jari ?

Apa betul tenaga kerja Indonesia itu produktifitasnya rendah ?

Bagaimana tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri, baik di negara negara maju atau negara berkembang ?
Mengapa mereka laku kerja diluar negeri ?

Jadi problemnya bukan disistemnya.

Oleh karena itu, aku sangat paham kenapa ada kecurigaan dalam pembuatan omnibus Law yang sepertinya dipaksakan itu.

Siapa yang diuntungkan pertama kali dengan UU ciptaker itu?

Yang diuntungkan pertama kali berpotensi menjadi penguasa ekonomi Indonesia, karena akan menguasai banyak sumber daya dengan aturan yang ada itu.

Kira kira siapa?
Kenapa banyak penolakan?

Tidak mengherankan apabila sebelumnya sudah ada penghimpunan kekuasan dalam koalisi mutlak agar terjadi gotong-royong pemilik kekuasaan/partai dengan resiko mengorbankan banyak fungsi DPR….. untuk membuat undang undang sapu jagat.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts