Catatan Akhir Tahun 2021, Ketua DPD RI: Kita Benamkan Nilai-Nilai Pancasila, Demi Apa?

Demokrasi Liberal

Lantas dimana konsepsi dasar dan syarat utama dari Demokrasi Pancasila yang saya sebutkan tadi? Bahwa prinsip dasar dari Demokrasi Pancasila adalah semua terwakili.

Jawabnya sudah tidak ada lagi. Karena sejak Amandemen 1999-2002, Indonesia telah secara lebih tegas meninggalkan Demokrasi Pancasila, menjadi Demokrasi Liberal.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melanjutkan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara mendatangi Kabupaten Muna Barat dan Muna, Kamis (18/11/2021).

Begitu pula dengan sistem Ekonomi Nasional, Indonesia lebih tegas meninggalkan Sistem Ekonomi Pancasila yang menitikberatkan kepada pemisahan yang jelas antara wilayah Koperasi, BUMN dan Swasta, menjadi Sistem Ekonomi Kapitalistik.

Dimana 2 Ayat tambahan di Pasal 33, sehingga membuka peluang kepada Swasta Nasional maupun Asing untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, dengan dalih efisiensi.

Sehingga tidak heran, bila mereka yang kaya semakin kaya, dan yang miskin akan tetap miskin. Dan mereka yang kaya raya adalah segelintir orang yang menguasai separo kekayaan Indonesia.

Padahal negeri ini kaya raya. Sejatinya tidak ada kemiskinan akut di negeri ini. Selama tidak ada segelintir orang yang dengan brutal dan rakus menumpuk kekayaan, untuk kemudian dibawa keluar Indonesia.

Demokrasi Pancasila telah kita benamkan. Kita ganti dengan demokrasi liberal. Sehingga jangan heran. Bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran untuk Pemilu (Pileg dan Pilpres) tahun 2024 sebesar Rp. 86,2 triliun, dari uang kita di APBN. Dan untuk Pilkada tahun 2024, sebesar Rp. 26,2 triliun, dari uang kita di APBD masing-masing daerah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. dianugerahi gelar Petta Punggawae To Mappatunru saat berkunjung ke Addatuang Sidenreng,Rabu (17/11/2021)

Itu belum lagi uang kita yang harus dikeluarkan dari pos belanja Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lain. Untuk memastikan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak berjalan sesuai prosedur demokrasi. Dan menghasilkan sesuatu yang harus kita anggap sebagai yang terbaik.

Sementara kita masih kerap mendengar, kekurangan anggaran untuk pembangunan di sana-sini. Kita masih mendengar terbatasnya anggaran kementerian dan lembaga di sektor-sektor strategis. Apakah itu pertanian dan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Kita masih mendengar besarnya komponen impor di sektor kesehatan. Kita masih mendengar industri strategis nasional yang kalah bersaing dengan asing, dan akhirnya harus ditutup. Kita mendengar cerita utang negara yang terus bertambah. Dan segudang cerita lainnya.

Amandemen Konstitusi adalah produk hukum. Sesuai sifatnya; “Lex semper dabit remedium”, bahwa hukum harus selalu memberi obat. Bukan sebaliknya.

Dan pertanyaannya; demi semua inikah kita tinggalkan pemikiran luhur para pendiri bangsa dan sejarah kelahiran negara ini? Demi semua inikah kita benamkan Nilai-Nilai Pancasila?

Surabaya, 27 Desember 2021

*Penulis adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

EDITOR : REYNA

Related Posts