Catatan Natalius Pigai :Pidato Jokowi Menunjukkan Gagal Paham Uruguay Round 1994

Kita Kompetisi Melalui Mekanisme, Bukan Perang Seperti Game Of Thrones :“Dunia Mengalami Pergeseran Paradigma dari Perang ke Kompetitif dan Kini Resiprokal”

Oleh: Natalius Pigai, Mantan Komisioner Komnas Ham RI

Tulisan berikut ini original, ilmiah dan disajikan dengan bahasa populer agar kita mengerti bagaimana Indonesia keluar sebagai pemenang dalam persaingan global melalui Mekanisme Liberalisasi GATT & GATS dalam WTO. Bukan mengeluh seakan-akan kita terhalusinasi dan imajinasi perang dagang jaman baheula.

Dua hari terakhir ini rakyat Indonesia heboh bercerita tentang Pidato Presiden Joko Widodo di Forum IMF di Bali. Kita semua terhipnotis seakan-akan pidato Jokowi yang menganalogikan perdagangan dunia ibarat perang ibarat film fiksi berjudul Game of Thrones begitu hebat. Presiden tidak pahami bawah diawal cerita saja sudah dimulai dengan kamatian Jhon Arryn, Istri King Robert berzina dengan saudara kandung sendiri, Daenerys jual diri kepada Drogo, King Robert dan Stark bergabung merebut kembali kerajaan di selatan. Itulah Intisari film dimana isinya hanya; mengandung nilai amoralitas seperti perang, kematian, jual diri, adik dan Kaka kandung berhubungan badan. Film
tidak patut jadi analogi di pidato terhormat. Karena itu pidato tanpa makna, ibarat alunan dawai tak bermakna.

Bagaimana mungkin Jokowi menganologikan peradangan dengan serial Game of Thrones? kalau menyitir dari pernyatan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/11/2018).

Kondisi persaingan yang dilakukan antar negara maju dianalogikan dengan sebuah serial film Game of Thrones itu tidak tepat. Sangat tidak fokus dan tidak mengena, bagaimana pentingnya kolaborasi dan memberikan kesadaran Menkeu dan gubernur bank sentral seluruh dunia untuk bekerja sama dalam mengurangi dunia perekonomian yang tengah mengalami eskalasi dalam perang perdagangan, capital outflow. Padahal istilah perang dagang itu paradigma lama, kemudian berubah menjadi kompetitif dan kini resiprokal. Bahkan semua sistem dan mekanisme perdagangan sudah disepakati melalui WTO.

Tetapi harus dipahami bahwa Pidato Jokowi di Bali itu hanya sekedar pidato bernuansa politik terkait dengan Pilpres 2019 untuk menunjukkan dirinya luwes, linca membawa orang dalam imajinasi seakan-akan berada dalam dunia gaul dan kaum milenial. Tetapi secara substansial hanya bisa membuat para pemimpin dunia tertawa berbahak-bahak bahwa pemimpin di negara ini kurang memahami persaingan dan kompetisi melalui sebuah mekanisme sistem perdagangan dunia.

Jangan bertanya pada Amerika dan Uni Eropa, justru kita mesti merasa aneh dan banyak orang bertanya bagaimana mungkin negara China Komunis bisa memainkan mekanisme liberalisasi. Inilah rahasia (inner circle) politik Dagang China yang tidak banyak diketahui publik juga oleh pemimpin negeri ini.

Saya telah lama diam dan tidak berkomentar mengenai Perpres 20 tahun 2018 Tenaga Kerja Asing. Makin lama makin miris, para kaum oposisi berpolemik politik, kaum penguasa berpanggung sandiwara. Seharusnya pemerintah tidak boleh defensif atas kritikan karena demi kebaikan umum (bonum commune), demi negara (et Patria).

Hari ini seantero negeri ini berpolemik serius tentang hadirnya Perpres 20/ 2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kritikan paling menohok dari kelompok oposisi adalah kemudahan dan aksesibilitas bagi pekerja asing untuk mengisi berbagai lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Sementara argumentasi pemerintah terkesan amatir, defensif dan membela diri.

Inti persoalan utama tidak hanya soal petunjuk teknis perdagangan yang tertuang dalam berbagai peraturan dan juga petunjuk pelaksanaan melalui peraturan Menteri terkait yang akan dirumuskan, tetapi masalah yang paling substansial adalah menabrak bahkan melampaui, jauh lebih liberal dari prinsip kepentingan bangsa dan negara yang justru tiap negara diberi keleluasaan menentukan hambatan (barier) di dalam perjanjian multilateral melalui general agreement on trade and tariff and Services (GATS) yang dihasilkan dalam putaran Uruguay (Uruguay Round) oleh World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994.

Pemerintah perlu pahami bahwa Liberalisasi perdagangan bebas bukan berarti sangat liberal dan dunia tanpa batas (borderles nations) seperti yang digambarkan oleh Kunichi Ohmae. Berdasarkan perjanjian GATS dan juga GATT dalam WTO setiap negara diberi kewenangan untuk menentukan kepentingan nasional, salah satunya adalah antara lain Tes Kebutuhan Economi (Economic Need Test/ENT). Tes untung dan rugi bagi kepentingan negara Indonesia. Hal ini berlaku bagi seluruh negara-negara di dunia baik negara maju maupun juga negara berkembang dalam hal ini disebut Free Trade Mechanism (FTM) atau mekanisme liberalisasi perdagangan dunia.

Related Posts