Catatan Natalius Pigai :Pidato Jokowi Menunjukkan Gagal Paham Uruguay Round 1994

Pidato Jokowi di Bali itu menunjukkan seakan-akan kita berada dalam sebuah perang dunia ke empat sebagaimana disampaikan oleh Marcon. Menurut saya, Jokowi salah besar, karena pemrintah seharusnya melakukan perdagangan barang dan jasa melalui mekanisme permintaan (request) dan penawaran (offer) dari antar negara sebagai mekanisme baku yang dihormati dalam perjanjian multilateral yaitu dirumuskan dalam penjanjian resiprokal dan saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA).

Meskipun hampir seluruh mitra dagang Indonesia mempermasalahkan adanya barier karena dianggap diskriminatif dan berpotensi ke arbitrasi. Sejak awal mitra dagang asing takut jika pemerintah menerapkan beberapa hambatan non tarif karena untuk kepentingan naaional tetapi menjadi persoalannya adalah Indonesia juga tidak pernah membuat regulasi yang kuat yang bersifat proteksionisme. Itulah kelemahan terbesar pemerintah saat ini. Maka ada benarnya jika sumber daya negeri ini bocor, dirampok.

Kalau pemerintah mengikuti mekanisme perdagangan maka sangat mustahil barang dan jasa misalnya katakanlah dari China bisa masuk ke negara kita. Test kebutuhan ekonomi atau ENT tersebut Sebenarnya ada pembatasan atau barier untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Persoalan utamanya Pemerintah periode 2014-2019 terkesan tidak nasionalis, tidak mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia khususnya angkatan kerja sudah mencapai 130 juta dan penganggur yang tinggi 7,04 juta orang dan berbagai sumber daya ekonomi yang melimpa.

Memang, kita mesti mengakui bahwa Indonesia adalah negara pengirim dan penerima sebagai mitra dagang (sending & receiving country ), namun kebutuhan masing-masing negara antara tentu berbedah, misalnya TKI Indonesia mengisi jenis pekerjaan yang tidak disukai oleh angkatan kerja Hongkong/China sebagai pekerja rumah tangga. Sementara Indonesia membuka kesempatan kerja bagi pekerja China justru di sektor formal, industri dan manufaktur yang tentu berpatokan yang membutuhkan kualifikasi standarisasi, sertifikasi profesi dan kompetensi.

Namun persoalannya, kita semua tidak mengetahui bagaimana menguji kualitas perdagangan jika Indonesia tidak menentukan hambatan (barier) khususnya melalui test kebutuhan ekonomi (Economic Need Test) tersebut di atas. pemerintah saat ini terkesan mengelola negara ini secara amatiran, kurang profesional. Padahal mekanisme Request & Offer, Economic Need Test maupun juga MRA dalam liberalisasi perdagangan dunia melalui GATT, GATS di WTO diperbolehkan adanya alat filter agar menjaga kepentingan dan kewibawaan negara.

Saya menduga perjanjian bilateral yang dibuat pemerintan Indonesia dengan Pemerintah China dan negara negara lain tidak berdasarkan Mutual Recognition Agreement (MRA) sehingga Indonesia selalu rugi terhadap, bayangkan TKI di Hongkong hanya bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga, artinya TKI Indonesia kualifikasinya diturunkan (Down-graded) sehingga perlindungan tidak bisa optimal. Mungkin hal yang sama juga dilakukan disektor non jasa atau disektor perdagangan barang.

Berbagai laporan dan sikap pemerintah cenderung menyetujui negara asing yang justru bertentangan prinsip liberalisasi itu sendiri padahal telah nyata mengganggu prinsip perdagangan pasar yaitu: nondiskriminasi (most favourable nations) dan perlakuan yang sama/ egual (national treatment). Sementara kita memberi peluang besar kepada untuk negara lain melakukan apa saja asal investasi masuk, misalnya dibidang TKA dibolehkan untuk bekerja di berbagai posisi dan jabatan bahkan hampir semua Sekmen usaha. Oleh karena itu, pemerintah jangan marah ketika rakyat menuduh Pemerintah Jokowi benar-benar memanjakan Aseng dan Asing.

Presiden jangan pernah berfikir bahwa dunia ini masih tanpa ikatan, dunia ini telah terikat dalam berbagai peraturan, mulai dari multilateral, regional bilateral yang bersifat mengikat (binding). Kita lihat Dalam perdagangan dunia oleh WTO melalui perdagangan sektor jasa melalui GATS berdasarkan pasal 1:2 pada putaran Uruguay disebut sebagai perdagangan jasa profesi yang masuk dalam Modalitas pasokan 1 sampai 3 (mode of supply) pada Mode 4 yaitu: pemasok asing (cross border supply), konsumen ke negara lokasi pemasok (movement of consumers), membuka usaha di negara pemasok (comercial presence) dan profesional jasa asing (movement of natural persons).

Dalam konteks Ini perdagangan masuk ke Indonesia tanpa melalui ENT maka harapan GATS dimana tiap negara saling menguntungkan dan resiprokal melalui transfer sumber daya (resources transfer )tidak akan terjadi bagi bangsa kita. Hal ini kontras dengan paradigma liberalisasi mengalami pergeseran dari kompetitif menjadi resiprokal.

Pada saat ini, saya amati, jangankan negara-negara liberal, China yang komunis saja sedang memainkan mekanisme liberalisasi untuk menekan dan menyandera Indonesia. Lihat saja dalam Mode 4 sistem perdagangan jasa berdasarkan GATS ada 4 kategori tekait penempatan tenaga kerja yang disebut temporary labour migration TKA China di Indonesia yaitu:
1). Intera corporate transfer yaitu perusahaan China yang menanam modal di Indonesia membawa tenaga kerjanya.
2). Contractual service suppliers yaitu tenaga kerja berdasarkan order.
3). Business Visitors pengusaha asing yang sebagai pekerja perusahaannya.
4). Individual Profesional, Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi. Oleh karena itu maka wajar jika negara komunis China dengan investasi yang besar justru melakukan penetrasi dengan memainkan dan menekan negara-negara miskin termasuk Indonesia melalui mekanisme liberaliasi.

Catatan penting bagi Presiden adalah karena dalam investasi asing kita pasti lebih lunak pada investor Aseng dan Asing yang menawarkan berbagai paket negosiasi mereka, dan para menteri seringkali menjadi kaki tangan aseng dan asing maka sudah seharusnya Presiden memerintahkan para menteri untuk memasukan alat filter (trade barrier) untuk dimasukan dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Jangan lagi berpidato bahwa kita berada dalam perang karena semua sistem perdagangan sudah ada mekanismenya. Hari ini dunia sudah mengalami pergeseran paradigma dari istilah perang dagang (trade war), ke persaingan (comptetitif) dan hari ini saling menguntungkan (asas resiprokal atau resiprositas.

Karena itu pidato presiden Jokowi yang disampaikan dalam forum IMF di Bali dengan menganalogikan perang dagang seperti film fiksi Thorn itu hanya sebuah pepesan kosong dan memalukan kita semua!

Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2004. Tinggal di Lereng Merapi.

Related Posts