Daniel M Rosyid: Bencana Dan Riba Politik

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @MPUII

Kekuatan-kekuatan nekolim tidak pernah berhenti berusaha menjajah bangsa Indonesia hingga hari ini. Upaya menjajah kembali secara militer sudah dimulai hanya 2 bulan setelah Proklamasi kemerdekaan melalui aksi-aksi penertiban keamanan NICA untuk melucuti kekuatan Barisan Keamanan Rakyat sekaligus melemahkan negara yang baru lahir itu. Terjadilah pertempuran Surabaya yang meledak sejak Oktober hingga November 1945. Dua Jendral Inggris tewas, sementara ribuan lasykar gugur syahid yang bertempur dengan semangat Resolusi Jihad mbah Hasyim Asy’ari.

Upaya-upaya Belanda untuk menjajah kembali secara militer terus dilakukan, dikombinasikan dengan aksi-aksi non-militer yang lebih halus tapi tidak kurang mematikan. UUD 18/8/1945 yang dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan pendiri bangsa sebagai deklarasi perang melawan segala bentuk penjajahan akhirnya berhasil diganti dengan UUD RIS pada 1949 melalui Konferensi Meja Bundar di Belanda. Setelah itu, diberlakukan UUD Sementara 1950 yang diberlakukan sampai Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden 5/7/1959 setelah konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyepakati UUD baru.

Serangan kekuatan nekolim itu kemudian memaksa Soekarno untuk menafsirkan UUD 18/8/1945 sebagai Nasakom dengan dukungan PKI dan China. Kegagalan PKI dalam peristiwa Madiun 1948, lalu G30S/PKI 1965 ternyata menyisakan dendam sejarah yang dalam. Setelah kejatuhan Soekarno, Soeharto dipaksa menafsirkan UUD 18/8/1945 secara liberal kapitalistik ala Barat/AS dengan membuka investasi asing untuk membiayai pembangunan. Akhirnya Soeharto berhasil mengembangkan ersatz capitalism melalui pengusaha-pengusaha China seperti Sudono Salim, dan Muhtar Riyadi serta pengusaha pribumi ‘the Ginanjar boys’ seperti Abu Rizal Bakry dkk.

Penting dicermati bahwa etnis china di Indonesia telah dikristenkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian strategi memecah belah bangsa Indonesia. Semula etnis china itu sejak datang ke Nusantara di zaman Majapahit beragama konghucu atau muslim. Dengan mengkristenkan etnis china ini kelompok ini menikmati klas sosial-ekonomi yang lebih tinggi dari etnis Arab, sementara etnis pribumi muslim di kelas paling bawah. Menjadikan etnis china ini berminoritas ganda, makin memperdalam keterpecahan bangsa ini.

Riba ekonomi segera diperkenalkan melalui KMB 1949 yang memasukkan rezim IMF ke dalam sistem keuangan Republik. Yang paling menikmati sistem ini adalah kelompok China yang sering bertemu di gereja dan kemudian mewarisi banyak aset yang ditinggalkan Belanda saat proklamasi kemerdekaan yang memaksa mereka pergi meninggalkan negeri yang kaya ini. Riba ini adalah instrumen nekolim yang paling merusak Republik. Riba tidak saja memperbudak manusia tapi juga eksploitatif merusak bumi ini.

Riba ekonomi ini memerlukan sistem politik yang bisa melestarikan struktur ekonomi era kolonial itu, sedangkan UUD 18/8/1945 justru dirancang untuk menghancurkan struktur ekonomi timpang era kolonial ini. Saat UUD 18/8/1945 berhasil diganti dengan UUD 10/8/2002 praktis hambatan legal konstitusional itu tidak ada lagi sehingga ersatz capitalism era Soeharto berkembang penuh menjadi full-fledged capitalism era Jokowi yang mulai dirintis di era SBY sebagai presiden pertama hasil pilpres langsung ala UUD 10/8/2002 itu.

Riba politik itu dimulai sejak MPR sebagai lembaga tertinggi negara digusur oleh elite partai-partai politik sebagai bandit politik yang merampas politik sebagai kebajikan publik dari tangan rakyat lalu memonopolinya nyaris secara radikal. Politik menjadi barang langka yang mahal, yang hanya bisa disediakan dengan dukungan para bandar politik. Bandar-bandar politik inilah para penikmat riba ekonomi. Kerjasama para bandar politik dengan para bandit politik inilah yang menjaga struktur timpang ekonomi era kolonial. Sistem ini diperkuat oleh para badut politik dari sebagian ulama dan cendekiawan setan-setan bisu yang memberi alasan pseudo-sains bagi pembiaran deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Rangkaian bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini mengingatkan kita dengan bencana tsunami 20 tahun silam. Bencana-bencana ini adalah peringatan keras bagi para elite atas praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari amanah para pendiri Republik ini. Ummat Islam sebagai pemilik saham kedaulatan terbesar bangsa ini perlu membersamai Prabowo untuk membersihkan praktek-praktek riba ekonomi warisan kolonial yang eksploitatif ini. Pembentukan Koperasi Merah Putih, pembebasan pajak bagi rakyat kecil, pembangunan sarana-sarana publik bagi rakyat miskin bagi petani dan nelayan adalah upaya mengurangi dominasi korporasi-korporasi besar.

Kini Prabowo sedang bergerilya untuk membersihkan sistem politik Republik dari praktek riba politik yang merajalela sejak UUD 10/8/2002 berlaku. Ummat Islam Indonesia selayaknya menjadi Anshar dalam upaya hijrah politik ini saat Prabowo memimpin muhajirin politik menuju “Madinah”. Untuk itu Prabowo perlu membangun masjid Quba, yaitu struktur politik bernegara sesuai rancangan para pendiri bangsa UUD 18/8/1945.

Surabaya, Rabu 3 Desember 2025.

EDITOR: REYNA

Related Posts