Dapat Instruksi Dari PDIP, Gibran Tempel Stiker Ganjar di Rumah Warga, Ahli Pidana: Ngga Bisa Seenaknya, Inilah Buruknya Nepotisme Dan Oligarki

Dapat Instruksi Dari PDIP, Gibran Tempel Stiker Ganjar di Rumah Warga, Ahli Pidana: Ngga Bisa Seenaknya, Inilah Buruknya Nepotisme Dan Oligarki
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, menempel stiker bergambar Jokowi-Ganjar saat blusukan di RW 11 Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Sabtu (19/8/2023). (Foto: dok. istimewa)

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi penempelan stiker bergambar Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo di sejumlah rumah warga. Gibran mengatakan semua kota melakukan hal yang sama.
“Semua kota melakukan, ya, pada hari itu juga. Jadi, bukan cuma saya,” kata Gibran Rakabuming Raka dilansir Antara, Senin (21/8/2023).

Gibran mengatakan bahwa penempelan stiker tersebut sesuai dengan instruksi PDI Perjuangan. Penempelan stiker bergambar Ganjar tersebut sudah sesuai dengan izin dari pemilik rumah.

“Ya, itu instruksi, ya, jelas, menempelkan stiker. Dudu aku tok (bukan hanya saya saja yang melakukannya, red.),” katanya.

Seperti yang dilakukan Gibran di Solo, Walikota Surabaya Eri Cahyadi juga menempelkan stiker bergambar Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Gibran menuturkan bahwa penempelan stiker sebagai sosialisasi bakal capres Ganjar kepada warga. Dia menyebut sudah melakukan kegiatan rutin di tiap minggunya.

“Setiap minggu kami juga jalan sehat, sudah kami lakukan,” katanya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial Twitter yang berisi Gibran mengenakan atasan garis-garis berwarna merah muda sedang menempelkan stiker di salah satu rumah warga.

Nggak Bisa Seenaknya

Menanggapi yang dilakukan Walikota Solo tersebut, Dr.Muhammad Taufiq.SH MH, Dosen Unissula Semarang menegaskan tidak boleh seenaknya melakukan instruksi.

Dr Muhammad Taufiq, SH MH

“Gibran itu Walikota Surakarta saat ini. Jadi ngga bisa seenaknya melakukan instruksi bukan atas nama negara.Segala aktifitas Gibran dibiayai negara bukan partai apalagi PDIP. Soal kader partai tak bisa dicampur dengan urusan negara,” kata Taufiq yang juga Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI) itu.

Dari peristiwa itu Taufiq juga menilai nyata kalau Gibran itu belum dewasa dalam berpolitik alias masih karbitan.

“Sisi lain Gibran nyata tak dewasa dan karbitan, bahaya kalo ia jadi presiden rusak hukum tata negara. Terakhir inilah buruknya nepotisme dan oligarki. Masyarakat harus menegor Gibran. Saya tak berharap pada Mendagri atau Jokowi, keduanya kroni,” tegas advokat asal Solo itu.

EDITOR: REYNA

Last Day Views: 26,55 K