Diaspora Indonesia Dari 12 Negara Menggugat ke MK, Minta PT 0 Persen

Diaspora Indonesia Dari 12 Negara Menggugat ke MK, Minta PT 0 Persen
Gedung Mahkamah Konstitusi

ZONASATUNEWS.COM – Judicial Review (JR) tentang perubahan Presidential Threshold (PT) dari 20 persen menjadi 0 persen mendapat perhatian dari Diapora Indonesia. Mereka ikut mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar aturan Presidential Threshold (Ambang Batas Pencalonan Presiden) tersebut ditinjau kembali dan dibatalkan.

Salah satu pemohon Tata Kesantra mengatakan, ide pengajuan JR ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum Tanah Air (FTA). Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar.

Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera.

“Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp.

Tata Kesantra, tinggal di New York USA

Melalui salinan akta permohonan yang diterima media ini, diketahui bahwa permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin (3/1/2022) pukul 16.41 WIB.

Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun& Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili Diapora ke Mahkamah Konstitusi.

Diaspora dengan latar belakang sosial, mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta,sampai buruh migran (TKI), pensiunan dan ibu rumah tangga.

Dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di Tanah Air.

“Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden,” tulisnya dalam rilis yang diterima ZONASATUNEWS.COM, Senin (3/1/2021) malam.

Lebih lanjut dikatakan, aturan tentang PT dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas.

“Ketentuan tentang PT 20 Persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi,” katanya.

Konstitusi menjamin bahwa rakyat Indonesia dalam setiap 5 tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada ditangan rakyat.

Kedaulatan bukan ditangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama.

Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

“Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konstitusionalnya, dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat, dengan mendukung JR sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan Internasional,” tegasnya.

Para pemohon JR adalah :

1.Tata Kesantra, karyawan swasta, tinggal di New York USA

2.Ida Irmayani, karyawan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tinggal di New York USA

3.Sri Mulyani Masri, karyawan swasta, tinggal di New Jersey,USA

4.Safur Baktiar, karyawan swasta, tinggal di Pennsylvania, USA

5.Padma Anwar, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

6.Christcisco Komari, karyawan swasta, tinggal di California, USA

7.Krisna Yudha, karyawan swasta, tinggal di Washington,USA

8.Eni Garniasih Kusnadi, karyawan swasta, tinggal di California, USA

9.Novi Karlinah, karyawan swasta, tinggal di California, USA

10.Nurul Islah, dental ceramist, tinggal di Washington, USA

11.Faisal Amini, Restorative Nurse, tinggal di Washington, USA

12.Muhammad Maudy ALwi, konsultan aset dan keuangan, tinggal di Bonn Jerman

13.Marnila Buckingham, ibu rumah tangga, tinggal di West Sessex UK (Inggris)

14.Deddy Heyder Sungkar, wiraswasta, tinggal di Amsterdam, Nederland

15.Rahmatiah, karyawan swasta, tinggal di Paris, Perancis

16.Mutia Saufni Fisher,ibu rumah tangga, tinggal di Switzerland

17.Karina Ratana Kanya, ibu rumah tangga, tinggal di Singapore

18.Winda Oktaviana, buruh migran Taiwan, tinggal di Taiwan

19.Tunjiah Binti Dul Warso, buruh migran Hongkong, tinggal di Kowloon Hongkong

20.Muji Hasanah, buruh migran Hongkong, tinggal di Hongkong

21.Agus Riwayanto,karyawan swasta, tinggal di Hiroekimae Jepang

22.Budi Satya Pramudia, wiraswasta, tinggal di Western Australia, Australia.

23.Jumiko Sakarosa, ibu rumah tangga, tinggal di Western Australia, Australia

24.Ratih Ratna Purnami, pensiunan, tinggal di Western Australia, Australia

25.Fatma Lenggogeni, karyawan swasta, tinggal di New South Wales, Australia

26.Edwin Syafdinal Syafril, karyawan swasta, tinggal di Qatar

27.Agri Sumara, karyawan swasta, tinggal di Qatar

EDITOR : SETYANEGARA

Last Day Views: 26,55 K

3 Responses

  1. Chris Komari: Alasan Saya Mengajukan Judicial Review PT 20 Persen Ke MK - Berita TerbaruJanuary 5, 2022 at 7:20 am

    […] BACA JUGA : Diaspora Indonesia Dari 12 Negara Menggugat ke MK, Minta PT 0 Persen […]

  2. Crist Komari, Aktivis Demokrasi USA: Presidential Threshold 20 Persen Hanya Rekayasa Partai Politik - Berita TerbaruJanuary 11, 2022 at 1:42 pm

    […] Baca Juga: Diaspora Indonesia Dari 12 Negara Menggugat ke MK, Minta PT 0 Persen […]

  3. DiyalaaJanuary 3, 2025 at 11:55 am

    … [Trackback]

    […] Read More on on that Topic: zonasatunews.com/internasional/diaspora-indonesia-dari-12-negara-menggugat-ke-mk-minta-pt-0-persen/ […]

Leave a Reply