Diksi Politik Cawe-Cawe Jokowi Mengatur Pilpres

Oleh: Prihandoyo Kuswanto

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila 

Banyak yang menghujat ketika diksi politik cawe-cawe pak Jokowi dilontarkan, berbagai aktivis cerdik pandai bernarasi, diskusi macam-macam.

Yang punya broadcast online radio terus membangun narasi anti terhadap politik cawe -cawe memang tidak lumrah presiden ikut cawe -cawe dan ikut mempersiapkan calon penggantinya.

Sejak Indonesia merdeka sampai jaman Presiden SBY tidak ikut cawe cawe mempersiapkan penggantinya.

Tetapi beda dengan Jokowi dia mondroguno kekuasaannya bahkan melanggar Konstitusi, DPR pun diam, budeg tuli.

Bagaimana bisa membiarkan seluruh kepala daerah diganti dengan penunjukan langsung katanya PLT tetapi ada yang sampai 2.5 tahun .

Terus membuat IKN dengan investor menguasai jutaan hektar tanah apa tidak melanggar UU No 5 tahun 1960 tentang tata kelola agraria. Begitu berkuasa nya sampai memberi waktu 190 tahun ini jelas melanggar UU pertanahan No 5 th 1960

Yang lebih dasyat pengerukan nikel dan pengelolahan pajak nya 0% selama 30 tahun apa ngak melanggar UU perpajakan. Rakyat kita yang disektor UKM dikejar-kejar pajak sementara perusahaan China dibebaskan pajak nya dan harga nikel-nya di beri harga murah 50 % dari harga di China.

Masih maling 5 jutan ton nikel raib .

5 Juta Ton Bijih Nikel Diselundupkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan kasus ekspor ilegal bijih nikel RI ke China sejak 2021 sebanyak 5 juta ton.

Sekali lagi DPR membisu tidak perlu melakukan pansus .

Begitu pencucian uang di Kementrian Keuangan 349 Tyang di ungkap Prof Machfud MD, seperti hal yang aneh justru DPR nyiut nyalinya tak mampu bicara kebenaran.

Kata Megawati, Jokowi petugas partai ini lucu -lucuan masak Megawati yang punya partai besar kalah kekuasaannya dengan Jokowi.

Hal ini terbukti semua partai politik menyusu pada Jokowi kecuali partai oposisi.

Apa maunya Jokowi tidak ada yang melawan justru disembah-sembah, apa lagi kalau sudah ngomong Capres rasanya tergantung apa kata Jokowi.

Bahkan Prabowo pun, dalam bahasa Jawa-nya kutuk (menurut tanpa syarat) dihadapan pak Jokowi. Bahkan di sejajarkan Gilbran anak kemarin sore tidak mampu menolak .

Kalau sekarang Jokowi ingin tiga periode atau perpanjangan masa jabatan bisa terwujud?

Kita perlu cermati alternatif pertama, Pilpres tetap digelar dengan calon hanya 2 pasangan. Otomatis Aneis tidak masuk maka akan terjadi kegaduhan dan diciptakan kheos maka presiden bisa mengeluarkan keadaan darurat pemilu diundur. Maka atas nama keadaan darurat TNI, Polri akan memulihkan dan mengamankan keadaan .

Alternatif kedua pemilu tidak jadi dan kembali ke UUD 1945 dengan bargaining pada kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945. Mungkin yang akan terjadi alternatif ke dua dengan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Maka terjadi retoling semua lembaga negara.
MPR diretoling menjadi MPRS.
Mengankat pejabat Presiden .
MPRS kembali menjadi lembaga tertinggi negara menyusun GBHN.
Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden .

DPR diretoling disamping Partai politik maka anggota DPR juga diisi keanggotaan nya dari perseorangan dan utusan fungsional .

Dengan kembali pada sistem Negara Berdasarkan Pancasila negara yang dirahmati Allah akan kembali dengan tujuan Keadilan sosial bagi selutuh rakyat Indonesia akan terwujud.

EDITOR: REYNA

Related Posts