DPC GMNI Sumenep Sesalkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik DPRD Minta Fasilitas Ke SKK Migas Jabanusa

ZONASATUNEWS.COM, SUMENEP–Berkembangnya isu Komisi II DPRD Sumenep diduga minta fasilitas dan akomodasi ke SKK Migas Jabanusa untuk rapat koordinasi, kini berujung laporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep oleh Moh. Afif Mawardi salah satu aktivis mahasiswa di Sumenep Senin, 7 Februari 2022.

Terlapor adalah Faisal Muhlis selaku Wakil Ketua DPRD Sumenep. Sebab, surat permintaan fasilitas itu diduga ada tanda tangan Wakil Ketua DPRD Sumenep tersebut.

Terkait persoalan itu, Robi Nurrahman Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Sumenep juga menyoroti dugaan permintaan fasilitas oleh Komisi II ke SKK Migas Jabanusa itu.

Robi Nurrahman Ketua Umum DPC GMNI Sumenep. Foto: Istimewa ZonaSatuNews.Com

Aktivis yang akrab disapa Robi itu menyesalkan jika dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tersebut.

“DPRD yang seharusnya memahami tugas pokoknya sendiri sebagai wakir rakyat, yakni power full dalam memberikan fungsi pengawasan kepada eksekutor, bukan malah meminta-minta falitas tempat dan dan Akomodasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis Selasa, 8 Februari 2022.

Tindakan tersebut, lanjut Robi, seolah mereka uring-uringan dan tidak mau menjalankan tugasnya jika tidak mendapat akomodasi.

Padahal, lanjutnya itu adalah perintah Undang-Undang bahwa DPRD itu haruslah benar-benar menjadi representatif dari suara marhaen.

“Akan tetapi situasinya terbalik saat ini. Mereka terkesan mau dituankan. Padahal merekalah hamba bagi rakyat. Harusnya mereka membudayakan rasa malu karena DPRD sekarang krisis rasa malu dan tau diri,” urainya.

Negara ini, masih menurut Robi, habis dana besar untuk menyelenggarakan pemilu. Malah mereka bersikap jumawa dengan meminta begitu.

“Sikap demikian adalah suatu bentuk cara-cara mafia anggaran dengan berkedok wakil raktat. Saya yakin betul jika rakyat ditanya akan perosalan ini mereka semua pasti menyesal seumur hidup karna telah memilih wakil seperti mereka,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis seperti ditulis koran Jawa Pos Radar Madura edisi Selasa, 8 Februari 2022 membantah. Sebab dirinya tak merasa menandatangani surat itu.

“Saya enggak pernah tanda tangan. Kalau tidak terbukti, bisa saya lapor balik,” katanya kesal seperti ditulis di Jawa Pos Radar Madura.

Sebelumnya, sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat mengakui jika bersuratan ke SKK Migas Jabanusa.

“Iya difasilitasi, kita bersurat dan menunggu ternyata ada jawaban bahwa akan dilaksanakan di hotel Bumi Sumekar,” terang politisi PKB ini seperti dilansir berbagai, 5 Februari 2022.

Irwan Hayat menambahkan, seperti dikutip dari SinergiMadura.Com, permintaan itu dilayangkan karena rapat koordinasi lanjutan bersama SKK Migas Jabanusa adalah kegiatan diluar dinas para wakil rakyat. (Rif)

EDITOR: REYNA

Related Posts