DPD RI Dibawah Kepemimpinan La Nyalla M Mattalitti All Out Perjuangkan PT 0%

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — DPD RI di bawah kepemimpinan La Nyalla M Mattalitti all out memperjuangkan Presidential Threshold (Preshold/PT) 0 persen atau menghapus Presidential Threshold 20 persen yang berlaku saat ini.

Tercatat, DPD pernah memasukkan dalam Program :Legislasi Nasional (Prolegnas), namun ditolak DPR oleh DPR.

Kini dua pimpinan DPD mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Fachrul Razi dan Bustami Zainudin.

Senator Fachrul Razi asal Aceh dan Senator Bustami Zainudin asal Lampung diampingi lawyer Refly Harun resmi daftarkan gugatan PT (Presidential Threshold) Nol Persen ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, (10/12/2021).

Pimpinan DPD berkampanye berkeliling Indonesia menjaring aspirasi para tokoh, aktivis, akademisi, intelektual, ormas, kelompok masyarakat (pokmas), dan para Raja-Sultan Nusantara.

Pelan tapi pasti, usaha DPD mulai menampakkan reaksi positip.Pimpinan KPK mendatangi gedung DPD melakukan pembicaraan serius. Hasilnya Pimpinan KPK dan DPD sepakat PT 20 persen harus dihapus. PT harus menjadi 0 persen.

Senator Fachrul Razi saat berbicara di channel Hersubeno Point menyatakan, KPK datang ke DPD full tim.

“Menariknya adalah Ketua Pak Pak Firli itu tidak hadir sendiri, atau didampingi staf administrasi. Tapi juga hadir Wakil-Wakil Ketua KPK. Kecuali satu orang karena sedang tugas mewakili KPK ke luar negeri. Juga hadir beberapa Deputi dan Plt Deputi. Ini suatu kehormatan bagi DPD. Bukti bahwa DPD masih memiliki trust dan kepercayaan yang tinggi oleh KPK, sehingga KPK bersedia hadir di gedung DPDRI. Karena tidak gampang mengundang institusi KPK yang datang dengan full tim ini,” kata Fahrul Razi, senator dari Aceh ini.

Lebih lanjut Fachrul Razi menjelaskan, pembicaraan dengan dengan KPK berkisar persoalan korupsi di daerah dan juga korupsi besar di pusat atau mega korupsi.DPD minta kepada KPK agar kasus-kasus korupsi tersebut segera dituntaskan.

KPK setuju PT 0%

Fahrul menerangkan, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK bukanlah lembaga politik.Kita tidak masuk dalam ranah politik.Tapi persoalannya adalah tingginya angka korupsi di Indonesia ini memilki kaitan yang sangat kuat dengan proses politik dan pemilu yang terjadi saat ini.

“Salah satunya adalah proses yang kita kenal sebagai mahar politik. Kemudian pada saat kampanye terjadi transaksional politik.Juga terkait pencalonan presiden maupun kepala daerah akan terjadi (tanda kutip) jual beli partai. Itu juga menjadi sorotan, tidak hanya DPD, tapi ternyata KPK juga memiliki perhatian yang sama,” kata Fachrul Razi menjelaskan lebih jauh. 

Anggota DPD Fachrul Razi (kiri) dan Hersubeno Arief (kanan) di channel Hersubeno Point

Banyaknya kasu korupsi yang menimpa anggota legislatif, eksekutif, maupun kementrian menunjukkan tingginya angka korupsi di Indonesia. 

“Ada  309 anggota Legislatif (DPD/DPRD) yang tersandung kasus korupsi. Lembaga kementrian 33. Bahkan yang lebih tinggi itu Bupati,141 orang. Ini menunjukkan angka yang drastis. Harus diupaakan bagaimana penurunan angka atau jumlah korupsi yang terjadi di kepala daerah,” ungkapnya.

Salah satu yang diperjuangkan DPD adalah bagaimana demokrasi tyang terjadi nanti di ahun 2024 adalah demokrasi yang low cost. Terjadi partisipasi publik tanpa mengeluarkan anggaran yang besar.

Dalam kesempatan itu DPD menjelaskan kepada KPK bahwa PT 20% itu terindkasi dan terduga akan terjadi transaksional politik yangsangat dahsyat dan praktek-praktek korupsi yang harus dihindari.

“KPK melalui Pak Firli langsung menegaskan bahwa pada prinsipnya memang KPK menginginkan Presidential Threshold itu 0 persen. Supaya semua warga negara bisa mencalonkan.Disisi lain agar praktek korupsi itu biisa diturunkan,” tegas Fahrul Razi.

Lebih lanjut Fahrul Razi menjelaskan bahwa penurunan PT 0 persen itu akan diikuti oleh perubahan yang lebih dinamis untuk proses pemilihan Kepala Daeran. 

Sebenarnya, menurutnya, DPD melalui Komite I sudah mengusulkan adanya perubahan UU Pemilu untuk menghapus batasan atau Threshold itu.Tetapi kamar sebelah (DPR) tidak mau dilakukan revisi UU Pemilu. 

“Sebab proses pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang digabung antara pemilu dan pilkada. Ini tidak sederhana. Karena itu perlu revisi.Kalau terjadi revisi UU Pemilu nomor 7/2017 pasti terjadi perdebatan dan negosiasi agar PT turun menjadi 15..10..misalnyya. Tetapi DPD tetap menginginkan PT 0 persen. Karena itu hak konstitusional dan hak demokrasi semua warga negara,” Fahrul Razi.

Selengkapnya saksikan videonya dibawah ini :

EDITOR : REYNA

Related Posts