Oleh: Budi Puryanto
Di tengah euforia kekuasaan baru dan harapan besar masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, muncul suara lantang dari kalangan intelektual dan aktivis kebangsaan. Salah satunya datang dari Dr. Anton Permana, Direktur Tanhana Dharma Mangruva Institute, yang dikenal vokal dalam kritik konstruktif terhadap arah kebijakan pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Dr. Anton mengajukan lima saran penting kepada Presiden Prabowo. Saran ini, katanya, bukan bentuk oposisi, melainkan panggilan nurani agar kepemimpinan Prabowo tidak kehilangan arah dan kepercayaan rakyat.
1. Dengarkan Langsung Suara Hati Rakyat
“Presiden harus segera turun langsung berdialog dengan masyarakat,” ujar Anton. Ia mengingatkan bahwa informasi yang sampai ke telinga Presiden bisa jadi tidak sepenuhnya benar. “Saya mulai meragukan lalu lintas informasi yang sampai ke tangan Presiden Prabowo. Jangan-jangan hanya laporan ABS — Asal Bapak Senang,” katanya.
Menurut Anton, laporan seperti ini bisa menyesatkan kebijakan negara. Dialog langsung dengan rakyat, tanpa perantara birokrasi atau tim khusus, akan membuka mata Presiden pada realitas yang sesungguhnya. “Biar Presiden tahu sendiri bagaimana denyut nadi rakyatnya,” tambahnya.
2. Batalkan Kebijakan yang Menyakiti Hati Rakyat
Anton menilai, kemarahan rakyat yang akhir-akhir ini merebak di ruang publik tidak lahir tanpa sebab. “Kondisi ekonomi sulit, kerja sulit, pajak dinaikkan, BPJS dinaikkan, sementara gaji dan tunjangan DPR justru naik. Wajar rakyat marah,” tegasnya.
Ia meminta Presiden untuk segera meninjau ulang kebijakan yang dinilai tidak berempati terhadap penderitaan rakyat kecil. “Kepemimpinan yang bijak itu bukan hanya soal visi besar, tapi keberanian mengoreksi kebijakan yang melukai,” ujarnya.
3. Tegakkan Hukum Yang Adil, Tanpa Pandang Bulu
Rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah, menurut Anton, tidak bisa dibangun hanya lewat narasi, tetapi lewat keadilan yang nyata.
“Lihat kasus Silvester yang sudah inkrah tapi tidak juga ditangkap. Ini merusak kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum,” katanya.
Ia menyerukan agar hukum dijalankan dengan keberanian dan keadilan, tanpa intervensi politik atau tekanan kekuasaan. “Kalau hukum bisa dibeli, maka negara kehilangan ruh keadilannya,” tambahnya.
4. Copot Pejabat yang Menyakiti Rakyat
Anton juga menyinggung soal adanya “sabotase internal” di pemerintahan, sebagaimana pernah diungkap oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
“Ada pejabat yang kebijakannya justru menyakiti hati masyarakat. Mereka ini seperti duri dalam daging pemerintahan,” katanya.
Ia mendesak agar Presiden segera melakukan evaluasi total terhadap para pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan visi kerakyatan. “Presiden harus berani mencopot siapa pun yang membuat rakyat kecewa, tanpa pandang bulu,” ujarnya tajam.
5. Kembali ke Akar Bangsa, Dekrit Jika Diperlukan
Pada bagian terakhir, Anton menyoroti akar masalah bangsa yang menurutnya bersumber dari amandemen UUD 1945 tahun 2002.
“Bayangkan, 92% pasal UUD 1945 diganti. Ada 24 ayat susupan yang mengubah arah bangsa ini,” katanya.
Akibatnya, menurut Anton, sistem politik menjadi sangat liberal, dikuasai oleh oligarki partai dan kelompok pengusaha-penguasa.
“Kekuasaan tidak lagi milik rakyat, tapi milik elite. Hilirisasi kebijakan kita pun hanya memperkaya segelintir orang,” tegasnya.
Anton kemudian mengingatkan langkah sejarah Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959, ketika mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 yang asli.
“Kalau kita sudah tersesat jalan, mari kita kembali. Pak Prabowo harus berani mengambil langkah besar, mengeluarkan dekrit untuk mengembalikan arah bangsa ini,” serunya.
Refleksi: Seruan Karena Cinta Tanah Air
Lima seruan Anton Permana bukanlah serangan politik, tetapi panggilan moral. Di balik kritiknya, tersimpan keinginan agar Presiden Prabowo tidak terseret arus kekuasaan yang membutakan.
“Kalau Presiden mau mendengar, rakyat akan kembali percaya. Tapi kalau tidak, sejarah bisa berulang — pemimpin yang dipuja bisa berakhir ditinggalkan,” tutupnya dengan nada tegas namun penuh harap.
Apakah Presiden Prabowo akan menanggapi seruan ini?
Rakyat menunggu — bukan sekadar janji, tapi keberanian untuk mendengar, mengoreksi, dan membenahi arah perjalanan bangsa yang mulai berbelok dari cita-cita pendiri negeri.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Menyikapi UUD 18/8/1945

Rocky Gerung: 3 Rim Karatan di Kabinet Prabowo

Novel “Imperium Tiga Samudra” (Seri 2) – Langit di Atas Guam

Setahun Rezim Prabowo, Perbaikan atau Kerusakan Menahun?

Serial Novel “Imperium Tiga Samudra” (1) – Peta Baru di Samudra Pasifik

Dalam Semangat Sumpah Pemuda Mendukung Pemerintah dalam Hal Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Polri

Anton Permana dan Kembalinya Dunia Multipolar: Indonesia di Persimpangan Sejarah Global

Syahadah: Menjadi Saksi Dari Cahaya Yang Tak Bernama

Asap di Sekolah: Potret Krisis Moral Dalam Dunia Pendidikan

Presiden Prabowo Terima Pengembalian Rp13,5 Triliun dari Kejagung: Purbaya Datang Tergopoh-gopoh, Bikin Presiden Tersenyum



No Responses