Empati Yang Surut, Bukan Banjirnya.

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Kalau tidak salah ada lagu “Ojo Dibanding-bandingke” atau “jangan dibanding-bandingkan”, sebuah lagu tentang cinta. Saya tidak tahu lagu itu tapi sekilas maksud dari tema lagu itu adalah jangan membandingkan sebuah cinta seseorang dengan orang lain.

Tapi soal sikap kita terhadap bencana banjir ini kita mau tidak mau membandingkan dengan bagaimana sikap negara lain terutama pejabatnya terhadap musibah ini. Hampir semua berita internasional mengabarkan bahwa Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kegagalan negara bagian dalam melindungi masyarakat yang terdampak banjir pada Sabtu (29/11/2025).

Saat kunjungan lapangannya diwilayah terdampak banjir, ia meminta maaf kepada setiap warga yang ditemuinya atas ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi mereka dari bencana. Ketika ditanya tentang akar penyebab banjir parah di Hat Yai, ia menyebutkan sifat geografis “cekungan” Songkhla, terutama distrik Hat Yai, membutuhkan perubahan desain jalan untuk memperbaiki drainase. Kemudian penyebab telatnya penanganan dari pemerintah yakni karena perlunya peringatan evakuasi bencana yang lebih ketat.

Lalu PM Anutin juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyusunan daftar penerima manfaat bantuan sebesar 9.000 baht untuk rumah tangga. Pihaknya juga akan menyediakan dana tambahan untuk perbaikan rumah hingga 45.000 baht, yang mana besaran bantuan diukur dari kerusakan aktual Anutin juga mengumumkan pemerintah akan memberikan pinjaman pemulihan tanpa bunga hingga 100.000 baht per orang selama enam bulan, dan pinjaman lain hingga 100.000 baht per rumah tangga untuk perbaikan properti, dengan jangka waktu satu tahun. Diketahui hingga 29 November, banjir masih melanda sembilan provinsi yang berdampak pada lebih dari 3,17 juta orang dan 1,14 juta rumah tangga, menurut Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Setidaknya 162 orang telah meninggal dunia.

Sementara di negeri tercinta kita ini proses evakuasi dan pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, masih berlangsung. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa per hari Selasa, siang hari, mencapai 686 jiwa, sementara 476 orang masih dinyatakan hilang. Sebenarnya bencana yang melanda di tiga propinsi itu derajat keparahannya lebih parah dari banjir yang melanda beberapa wilayah di negara Thailand – karena berdampak pada 3,2 juta jiwa tapi tidak dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah.

Kepala BNPB bahkan sempat menyampaikan bahwa situasi di sana hanya kelihatannya saja mencekam karena berseliweran di media sosial, meskipun ia kemudian minta maaf–setelah viral. Sikap pemerintah terkesan mengeluarkan pernyataan yang tampak nirempati dan membela diri. Hingga detik ini, tidak ada satupun kalimat permintaan maaf atau pengakuan atas kegagalan dari negara atas bencana yang terjadi di Sumatra. Seperti misalnya yang dilakukan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul itu.

Masyarakat Indonesia yang sudah cerdas mengetahui bahwa bencana banjir di ketiga Propinsi di Sumatra ini bukan sekadar bencana hidrometeorologi, tapi juga disebabkan oleh kerusakan ekosistem akibat penebangan hutan oleh pelaku industri ekstraktif yang seenaknya merusak lingkungan demi keuntungan pribadi. Kerusakan ekosistem hutan telah membuat hutan tak mampu menampung curah hujan tinggi. Hutan tak lagi mampu mengendalikan erosi, dan akhirnya memicu longsor yang kemudian menyebabkan banjir bandang. Tapi Kementerian Kehutanan mengklaim bahwa kayu gelondongan yang terseret arus merupakan kayu lapuk dan tumbang alami. Tapi bukti atau kenyataan yang “dibuktikan” oleh alam sendiri tidak demikian.

Menurut saya di saat kritis dan masih berkabung saat ini pejabat negara tidak boleh asal omon-omon yang menambah penderitaan rakyat. Mereka harus menunjukkan rasa empati yang dalam kepada para korban dan segera melakukan tindakan nyata untuk membantu meringankan beban warga.

EDITOR: REYNA

Related Posts