Era Pemerintahan Jokowi Manfaat Program BPJS TK Stagnan

Penyaluran dana investasi BPJS TK jangan hanya mengkaji dari aspek prosedural semata tapi juga musti mengkaji substansi program jaminan sosial yang digariskan UU BPJS bahwa negara hadir dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.

Oleh : Hery Susanto

KoordinatorNasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1/2016, seluruh lini Industri Keuangan Non Bank (IKNB) wajib menggenggam surat utang negara ini berkisar 20%-50%.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) salurkan dana investasinya sebesar 60% dalam bentuk surat utang, itu sudah melampaui kewajiban minimal, sayangnya manfaat program BPJS TK tak kunjung meningkat.

BPJS TK dikenai kewajiban paling besar yakni minimal 50% dari investasi Dana Jaminan Sosial. Sementara itu kewajiban terendah dikenakan pada asuransi umum sebesar minimal 20%. Hanya dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikecualikan dari aturan ini.

Manfaat Program Stagnan

Dana kelolaan BPJS TK sebagian besar masih ditempatkan pada instrumen investasi surat utang dengan porsi mencapai 60 persen, instrumen saham sekitar 18 persen, Reksadana 10 persen, Deposito 10 persen, dan investasi langsung 1 persen.

Penyaluran dana investasi BPJS TK jangan hanya mengkaji dari aspek prosedural semata tapi juga musti mengkaji substansi program jaminan sosial yang digariskan UU BPJS bahwa negara hadir dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.

Di era pemerintahan Jokowi, manfaat program BPJS TK khususnya dari program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan mengalami stagnanasi.

Padahal BPJS TK kini telah memiliki peserta dengan jumlah terdaftar sebanyak 48,4 juta orang terdiri, dari 28,6 juta peserta aktif dan 19,8 juta peserta non aktif.

Ada peningkatan 8 jutaan orang kepesertaan aktif BPJS TK sejak awal kepemimpinan direksi BPJS TK menjabat. Hingga Oktober 2018, BPJS TK mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan mencapai 13,29 persen secara year to year menjadi Rp 346 triliun dari periode sama tahun sebelumnya yaitu Rp 300 triliun.

Mustinya pemerintah harus meningkatkan aspek manfaat program untuk peserta nya, jangan peserta, iuran, hasil investasi naik tapi manfaat program nya tidak alami kenaikan.

Pemerintahan Jokowi dinilai tidak peka terhadap peningkatan manfaat program BPJS TK bagi pesertanya. Uang BPJS TK dari pekerja bukan milik negara, disini negara hanya asyik untuk kepentingannya sendiri, mikir naik gaji direksi, tunjangan dan bonus saja, apalagi ada kasus skandal seks di lingkaran elitenya.

Kewenangan BPJS TK untuk meningkatkan manfaat yang tertera di Peraturan Pemerintah sangat terbatas. Inisiatif nya bukan merupakan wewenang BPJS TK, walaupun BPJS TK berada langsung dibawah Presiden. Bargaining posisi BPJS TK lemah, kalah peran dengan Kemenaker, padahal BPJS TK itu langsung di bawah Presiden dan setingkat menteri.

Pemerintah saat ini dinilainya belum menjalankan program yang memberikan manfaat riil perlindungan menyeluruh (universal coverage) bagi seluruh warga negara tanpa memandang usia peserta. Kedepan pemerintah harus meningkatkan program kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, tidak semata-mata berupa bantuan sosial tapi juga meningkatkan manfaat program jaminan sosialnya.

Peningkatan manfaat program BPJS TK melalui rancangan PP tidak didukung pemerintah, alih-alih justeru kebijakan menaikkan investasi di bidang infrastruktur yang menguat.

Ini bentuk tidak responsif nya pemerintahan Jokowi mendukung optimalisasi manfaat program normatif maupun manfaat program tambahan BPJS TK, dana pekerja diserap untuk investasi di bidang infrastruktur melalui surat utang negara, namun nilai manfaat program nya stagnan.

Evaluasi Berkala

Kembali mengingat pada amanat Pasal 29 dan Pasl 36 dari PP No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 29 PP tersebut menegaskan bahwa : “Besarnya iuran dan manfaat programJKK bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Begitu pula dengan Pasal 36 PP tersebut yang menegaskan bahwa: “Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Sejak diterbitkannya PP itu pada tanggal 30 Juni 2015, sudah hampir empat tahun lamanya evaluasi terhadap PP tersebut, usulan revisinya pun belum juga diterbitkan.

Peningkatan manfaat program BPJS TK melalui revisi PP No 44 Tahun 2015 harus didukung semua pihak untuk optimalisasi manfaat program normatif maupun manfaat program tambahan BPJS TK.

Related Posts