Evi Sufiani : Perpanjangan PSBB dan Titik Jenuh Masyarakat

Oleh : Evi Sufiani

PSBB Surabaya yang harusnya berakhir 11 Mei 2020, fixed akan diperpanjang hingga 25 Mei yang akan datang..

Ada beberapa hal yang perlu disimak dari perpanjangan PSBB ini, yaitu :

1. Indikator keberhasilan PSBB 14 hari adalah apabila PSBB tidak menghasilkan kasus-kasus baru secara signifikan di daerah utama dan daerah-daerah penyangga.

2. Tidak terjadi episentrum atau klaster baru di daerah utama maupun di daerah-daerah penyangga.

Dalam kurun waktu 14 hari, kenyataannya adalah :

1. Penyebaran kasus covid di sidoarjo, naik menjadi 150 kasus dari semula sebelum PSBB sekitar 80 an. Di Surabaya, tentu lebih banyak lagi, bahkan RS Rujukan kekurangan kamar isolasi pasien positif covid 19.

2. Muncul klaster-klaster baru seperti di Pabrik Rokok Sampoerna Surabaya dan di Pasar Simo serta komunitas jemaat gereja yang sedang mengisolasi 60 orang anggota nya.

Dengan kondisi seperti ini, satu bulan terakhir khususnya 14 hari terakhir seperti terbuang sia-sia akibat Pemkot dan Pemprov yang bertindak secara reaktif saja terhadap penyebaran kasus dan tidak ada antisipasi terhadap pembentukan klaster-klaster baru. Semuanya ingin hasil yang cepat, bagus dan memuaskan atasan, namun dengan tindakan yang reaktif, apa mungkin tercapai?

Padahal dengan “merumahkan” masyarakat memiliki konsekuensi yang cukup berat yaitu, setiap orang memikul tanggung jawab sendiri terhadap kebutuhan pangan dan kesehatannya serta jaminan bahwa mereka masih tetap memiliki pekerjaan setelah PSBB usai.

Pemkot dan Pemprov lepas tangan untuk semua hal ini. Kenapa?

Kenapa Pemkot hanya bersikap reaktif saja terhadap penyebaran kasus? Apakah tidak ada dana ? Apakah kekurangan orang pinter terkait epidemiologi? Kenapa tidak di buka saja ke masyarakat yang di PSBB, kekurangan Pemkot dan Pemprov saat ini apa saja terkait pandemi di Surabaya dan daerah penyangga nya?

Dengan segala hiruk pikuk selama satu bulan terakhir, khusus nya 14 hari terakhir, usaha kecil dan menengah yang konsumennya perorangan dan tidak mungkin akan berkerumun, seharusnya diizinkan di buka. Misalnya tukang jahit, bengkel motor, dealer motor, penjual makanan keliling, pekerja pertanian, perkebunan, perikanan dll sehingga ekonomi rakyat masih jalan dan karyawan tidak perlu di PHK.

Kalau menahan lapar satu atau dua minggu saja, mungkin masyarakat kita masih bisa mengatasi, tapi jika sebulan, dua bulan? Ingat, perut rakyat yang lapar akan membuat mereka gelap mata. Maka tidak heran, tingkat kriminalitas semakin banyak.

Masyarakat pun sudah terlihat “jenuh” apatah lagi pemerintah terlihat setengah hati menjalankan PSBB ini bahkan terlihat memanasi terkait muncul nya “perlawanan” terhadap anjuran berdisiplin saat PSBB.

Lihat saja bagaimana Pemerintah lebih sering bernarasi “seolah-olah ngadem-ngademke” dan jarang terlihat beradu strategi tentang bagaimana exit strategy dan plan contingency terhadap pandemi ini.

Bener-bener ruwet, ruwet, ruwet kata Pak Presiden. Semua sektor bermasalah, pemerintah pusat gaduh, pemerintah daerah gagap dan meraba-raba saja.

Pada akhirnya, sampai kapan pemerintah akan selalu reaktif seperti ini? Bagaimana kalau Pemerintah mulai memikirkan contingency plan dari pelaksanaan PSBB ini? Lalu umumkan secara luas.

Ini kalau pemerintah memang memiliki goodwill untuk segera melandaikan kurva pandemi ini tanpa memikirkan pencitraan dan segala aspek politik praktis lainnya.

Wallahu ‘alam bisy syawab.

Editor : Setyanegara 

Related Posts