Gatot Nurmantyo: Tidak Adil, Kenapa DPD Tidak Diberi Peran Dalam Pencalonan Presiden?

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — Mantan PanglimaTNI Gatot Nurmantyo menpertanyakan keadilan politik dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Dia memberikan contoh tentang hak politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Presidential Threshold dan Parlementary Threshold itu tidak adil. Kraena batasan itu, ada partai yang tidak bisa ikut, seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya.

Hal itu dikatakannya dalam acar ILC TVONE Jumat (24/12/2021).

“Itu kan tidak adil. Semestinya semua partai dibolehkan mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden,” kata dia dalam diskusi ILC bertema “Debat Presidential Threshold 20%, Cara Menjegal Capres Non Partai?”.

Ketidakadilan selanjutnya adalah parlemen (20%), lalu DPD tidak ada peran.

“Kan harusnya sama, bahkan statusnya lebih tinggi dia. Mewakili 30 propinsi. DPD mestinya bisa mencalonkan presiden dengan keentuan seperti DPR,” lanjut dia.

Lebih jauh Gatot menyebut halitu akibat Trias Politika tidak berjalan.

Peran DPR diperlemah. Peran anggaran dan peran pengawasan sudah dicabut. Koalisi gemuk di DPR 82%.

“Fungsi pengawasan sudah tidak ada,” ungkapnya.

Selanjutnya, Yudikatif, kata dia, diplih leh eksekutif. Dampaknya adalah keputusan MK. Suatu hal yang sangat luar biasa. Moralitasnya bagaimana. Melegalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law

“UU Omnibus Law ini melanggar UUD 1945. Jelas. Tapi masih berlaku 2 tahun. Bagaimana Mk menyampaikan, sudah melanggar tapi masih tetap bisa berlaku 2 tahun. jadi ini semau-mauna saja,” tandas dia.

EDITOR : REYNA

Related Posts