Gerakan Golkar Perubahan Bersatu Mengajukan Tuntutan Kepada Ketua Umum Partai Golkar Beserta Elite DPP

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Kader muda Partai Golkar Riko Lesiangi mengatakan Gerakan Golkar Perubahan Bersatu mengajukan tuntutan kepada Ketua Umum Partai Golkar dan elite DPP. Riko menjelaskan ada 5 tuntutan diantaranya:

1.Mendesak Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto masa bakti periode 2019-2024 meletakan jabatan dengan berjiwa ksatria dan sah konstitusional Partai Golkar. Ketua umum airlangga terbukti gagal total mengemban tugas, kewenangan dan tanggung jawab selama menjabat ketua umum partai golkar.

2.Menolak menentang keputusan munas 2019 memberikan mandat kepada ketua umum partai Bapak Airlangga Hartarto maju menjadi calon presiden RI (Capres) atau calon wakil presiden RI (Cawapres) dari Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang.

3.Meminta pembuktikan fakta politik aktual kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melaksanakan pengamalan butir butir Pancasila, beretika berpolitik dan berbangsa bertanah air dengan sungguh sungguh.

4.Para elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta bersikap arif bijaksana, menggunakan akal sehat, berpola fikir objektif demi kepentingan bangsa negara. Untuk mengevaluasi kaji ulang mendalam memutuskan calon presiden RI (Capres) atau Calon Wakil presiden RI (Cawapres) Partai Golkar dan mendeklarasikan calon pemimpin hasil produk pilihan terbaik kader bangsa Indonesia yang dikehendaki rakyat Indonesia.

5.Restrukturisasi perombakan menyeluruh susunan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar masa bakti (2019-2024). Dasar pertimbangannya mengambil keputusan/kebijakan diskriminasi bersifat otoriter tidak berpijak pedoman musyarawarah mufakat kolektif kolegial dan dengan merampas hak-hak kader lebih cenderung mengutamakan kepentingan individu dan kelompok.

Menurut Riko Lesiangi, bahwa Ketua Umum Partai Golkar dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai tidak optimal menggerakan mesin partai, tidak mampu menaikan elektabilitas partai maupun Capres Partai Golkar dan mengalami hambatan melakukan kaderisasi, konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat sampai ke daerah dan melakukan sejumlah pelanggaran tidak taat mematuhi peraturan mekanisme AD/ART partai golkar.

“Pergantian kepengurusan struktur dan Ketua Umum bukan suatu hal baru terjadi didalam tubuh partai golkar, sejarah fakta politik tahun 2017 rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai golkar memutuskan Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru menggantikan Setya Novanto terkait permasalahan hukum yang dihadapi, berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) pasal 14,” jelas Riko.

Riko berharap, pengalaman berpolitik menjadikan Partai Golkar kembali bersinar, bersinergi, berkesinambungan dan mengulang kembali kejayaan meraih kemenangan pemilu 2024 dan berkomitmen konsisten setia mempertahankan, merawat ideologi negara pancasila dan doktrin karya kekaryaan.

“Terutama merespon sejumlah issu opini liar yang berkembang dan menjawab persoalan ketimpangan sosial antar pengurus/kader yang belakangan ini marak terjadi dan tidak dapat mewujudkan partai Golkar sebagai partai sentris yang mandiri, demokratis, kuat solid, berakar, dan responsif,” tambahnya.

Dia menilai, Partai Golkar mengambil peran sebagai partai politik modern tidak lagi berstatus sebagai partai penguasa yang haus kekuasaan semata yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk merebut dan melegitimasi kekuasaan.

Partai golkar telah memulai penyegaran pembaharuan pasca reformasi 98 dan Partai Golkar memiliki Empat (4) IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA.

“Partai golkar tetap berpegang teguh pada doktrin karya kekaryaan yaitu: Karya Siaga Gatra Praja, berkreatif dan dinamis sesuai dinamika perkembangan jaman dan Partai Golkar berkewajiban mengutamakan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Riko.

Partai golkar tidak menganut system pengelompokan politik yang bersifat “Oligarki”, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik-konflik kepentingan berkepanjangan yang berimbas perpecahan internal partai golkar.

“Hal paling utama partai golkar dilahirkan guna bermanfaat buat memperjuangkan kepentingan, melindungi hak hak rakyat indonesia dan Partai Golkar lebih mengutamakan memberikan ide atau gagasan,” tegasnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts