JAKARTA — Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, angkat bicara menanggapi isu yang belakangan berkembang soal Undang-Undang TNI dan peran militer dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa UU TNI sejatinya sudah sangat jelas dan tidak perlu dijadikan bahan untuk menggoyang stabilitas pemerintahan yang baru berjalan setahun ini.
“UU TNI sudah ada, sudah jelas mengatur fungsi dan batasan. Tapi kenapa tiba-tiba muncul isu seolah-olah Presiden Prabowo ingin mengubahnya untuk kepentingan kekuasaan? Ini narasi yang menyesatkan,” tegas Habib Umar Alhamid Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, justru yang perlu dicermati saat ini adalah bagaimana berbagai perangkat negara di luar militer — seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, hingga unsur pemerintahan sipil — masih banyak yang gagal menjalankan fungsinya buktinya selama 10 (sepuluh) tahun silam menjadikan kondisi negara menjadi tidak benar. “Kita melihat banyak kebocoran, penyalahgunaan kewenangan, dan perilaku koruptif yang justru membuat negara ini seperti berada di titik nadir,” ujarnya.
Habib Umar menilai bahwa carut-marutnya kondisi birokrasi dan lemahnya moralitas aparat sipil telah membuka ruang bagi kelompok-kelompok koruptor untuk memainkan isu politik, termasuk menggoyang pemerintahan yang sedang berusaha memperbaiki sistem nasional.
“Yang mengecewakan bukan TNI, tapi justru oknum-oknum sipil dan aparat lain yang selama ini menjadi sumber kebocoran anggaran dan ketidakadilan di masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, Gentari melihat Presiden Prabowo tengah berupaya keras mengembalikan arah pemerintahan ke jalur yang tegas, disiplin, dan berpihak pada rakyat kecil. Namun upaya tersebut, kata Habib Umar, menghadapi perlawanan sistemik dari kelompok yang kehilangan kenyamanan lamanya.
“Baru satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo sudah digoyang. Siapa yang menggoyang? Ya mereka yang tidak nyaman dengan ketegasan, dengan kebersihan, dengan arah nasionalisme yang ingin dikembalikan Prabowo,” ungkap Habib Umar.
Dalam pandangannya, TNI tetap menjadi institusi yang relatif bersih dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara. Ia menilai, keterlibatan TNI dalam membantu pemerintahan Prabowo adalah hal yang wajar dan sesuai konstitusi, selama masih berada dalam kerangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
“TNI itu bukan ancaman bagi demokrasi. Justru mereka adalah penjaga terakhir republik ini. Kalau Prabowo melibatkan TNI untuk membantu mengatasi persoalan bangsa, itu bukan bentuk militerisasi, tapi kewajiban moral dan konstitusional,” tegas Habib Umar.
Ia menegaskan, TNI saat ini masih menjadi institusi negara yang paling disiplin dan memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi. “TNI masih terbaik. Tidak terlalu kotor-kotor amat dibanding banyak lembaga lain yang sudah tergerus kepentingan pribadi dan uang,” tambahnya.
Habib Umar menduga, munculnya isu tentang revisi UU TNI atau tudingan bahwa Prabowo hendak memperluas peran militer dalam politik sipil hanyalah manuver pihak-pihak yang ingin menghambat agenda reformasi moral dan ketegasan hukum pemerintahan saat ini.
“Isu-isu ini sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti publik, seolah-olah negara mau kembali ke masa militeristik. Padahal yang sebenarnya takut adalah para koruptor yang tahu mereka tidak bisa lagi bermain di bawah Prabowo,” katanya.
Ia menilai narasi tersebut merupakan bagian dari perang opini yang dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan politik menjelang tahun kedua pemerintahan. “Mereka tidak bisa menyerang lewat substansi kebijakan, jadi mereka serang lewat persepsi,” ujar Habib Umar.
Menutup pernyataannya, Habib Umar Alhamid menyerukan agar seluruh elemen masyarakat — baik tokoh agama, pemuda, maupun aparat negara — menjaga solidaritas dan mendukung pemerintahan agar tidak mudah digoyang oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Gentari berdiri di garda depan untuk menjaga keutuhan bangsa. Kami tidak ingin Indonesia kembali pada situasi politik gaduh yang hanya menguntungkan elite tertentu. Sekarang saatnya rakyat bersatu mendukung Presiden Prabowo dan TNI dalam memperbaiki bangsa ini,” pungkasnya.(Nn)
EDITOR: REYNA
Related Posts
Berjihad Melawan Korupsi, Menyelamatkan Hak Anak Indonesia Menuju Indonesia Emas
HIPKA Tegas Tolak Politisasi Hukum Demi Stabilitas Pembangunan Ekonomi Kalbar
Skandal Tirak, Ketua BPD Nilai Rizky Putra “Mbah Lurah” Belum Layak Sebagai Calon Karena Belum Bebas Murni
Api di Ujung Agustus (Seri 33) – Pengkhianat Didalam Istana
Reformasi Polisi dan Kebangkitan Pemuda: Seruan Keras Dr. Anton Permana di Hari Sumpah Pemuda
Anton Permana dan Kembalinya Dunia Multipolar: Indonesia di Persimpangan Sejarah Global
PT Soechi Lines Tbk, PT Multi Ocean Shipyard dan PT Sukses Inkor Maritim Bantah Terkait Pemesanan Tanker Pertamina
ISPA Jadi Alarm Nasional: Yahya Zaini Peringatkan Ancaman Krisis Kesehatan Urban
Kerusakan besar ekosistem Gaza, runtuhnya sistem air, pangan, dan pertanian akibat serangan Israel
Ilmuwan Gunakan AI untuk Ungkap Rahasia Dasar Laut Antartika
No Responses