Hakim MK Saldi Isra: Presidential Threshold Bisa Bikin Pemerintah Otoriter

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — Hakim konstitusi, Saldi Isra, memiliki pendapat berbeda soal pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bersama hakim konstitusi lain, Suhartoyo, Saldi berbeda pendapat dengan tujuh hakim yang menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas presidensial.

Saldi menyebutkan ada logika yang terus dikembangkan bahwa ambang batas diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan guna membangun hubungan dengan legislatif.

“Pendukung logika ini percaya, bila presiden didukung kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, akan lebih mudah mendapat dukungan lembaga perwakilan,” katanya di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2017, setelah dilantik sebagai Hakim Konstitusi.

Menurut dia, ini mudah dipahami karena kerap ada ketegangan antara eksekutif dan legislatif, yang sama-sama mendapatkan mandat rakyat.

“Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai pendukung presiden,” ujarnya, seperti dikutip Tempo.co (11/1/2018).

Saldi melanjutkan, jika partai politik pendukung presiden sama dengan atau lebih besar ketimbang legislatif, praktik sistem presidensial akan mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Beleid ini mengatur partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu 2014 lalu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terkait dengan pemohon tunggal uji materi Undang-Undang Pemilu, Effendy Gazali mengatakan pengaturan ambang batas berpotensi memunculkan kepemimpinan diktator. Sebab, kata dia, pencalonan akhirnya dipengaruhi gabungan partai politik yang berkoalisi.

“Dengan ditolaknya untuk tidak ada presidential threshold ini, maka kita siap-siap juga ke calon presiden tunggal,” ucapnya.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni mengatakan putusan MK terhadap Pasal 222 tentang presidential threshold mempersulit munculnya calon presiden alternatif dalam pemilu 2019. “Akan sulit berharap banyak akan muncul figur alternatif presiden, tapi bukan figur yang kita kehendaki,” tuturnya.

Gugatan PT nol persen

Pendapat Saldi Isro seperti tersebut diatas menghembuskan angin harapan bagi para pemohon gugatan PT nol persen. Salah satunya adalah Ferry Juliantono dari Perkumpulan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI), Selasa (7/12/2021)

Diketahui, Ferry Joko Yuliantono menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ferry menggugat presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen. Sebab, aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Ferry memberikan kuasa kepada Refly Harun.

Kelompok DPD di MPR bersatu memberikan dukungan penuh terhadap gugatan PT nol persen tersebut. Kelompok DPD akan mendorong Judicial Review terhadap aturan ambang batas pencalonan itu.

“Kami Kelompok DPD di MPR akan mendorong judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR Fahira Idris yang sekaligus Anggota DPD RI DKI Jakarta pada Dialog Kebangsaan tersebut, di Lobi Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/12/21).

EDITOR : REYNA

Related Posts