Hanya PDIP Yang Menolak PT 0 Persen

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — Gaung dukungan Presidential Threshold (PT) 0 persen semakin besar. Dari kalangan aktivis, Juliantono dkk telah resmi mengajukan gugatan PT 0% ke MK. Kemudian dua anggota DPD RI Fachrul Razi dan Bustami Zainudin juga telah resmi mengajukan gugatan serupa.

Selain DPD RI, menyusul KPK, PAN, PKS, dan Partai Demokrat menunjukkan dukungannya terhadap Presidential Threshol (PT) 0%.

Refly Harun dalam channel youtube menyebutkan, hanya PDIP yang sudah jelas menolak PT 0%. Sementara PAN, PKS, dan Partai Demokrat menyetujui.

Sementara Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB belum jelas sikapnya.

Alasan PDIP menurut Refly, seperti dikutip RMOL, PT 0 persen itu demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan.

Lihat video selengkapnya :

Dilansir RMOL (Senin (13/12/2021), Poitisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu harus merujuk pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut.

“Tidak bisa serta merta,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).

Deddy mengatakan Indonesia menganut sistem demokrasi, namun dengan adanya PT 0 persen, demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan. Pihaknya meragui dengan adanya nol persen bisa menjadikan mahar nol rupiah.

“Kan negara kita ini negara demokrasi gotong royong, kalau dengan nol persen itu demokrasi liberal, murni. Implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus itung dulu dengan cermat. Bener enggak bahwa dengan nol persen serta merta tidak ada mahar?,” katanya.

Menanggapi pernyataan politisi PDIP ini, Refly menegaskan bahwa konstitusi justru tidak mengenal Threshold 20 persen.PT Itu jelas melanggar konstitusi.

“Dedy mengatakan dengan PT 0 persen demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa?,” tanya Refly Harun.

Menjadikan partai politik satu-satunya pintu, itusaja sudah tidak fair.

“Yang tidak ada di konstitusi jangan dibuat-buat. Misalnya, konstitusi tidak mengatakan ada Presidential Threshold, kemudian muncul dalam syarat penclalonan presiden dan wakil presiden. Ini kan namanya mengada-ada,” kata Refly.

Karena memang maksudnya menghadang calon-calon potensial diluar oligarki politik. “Sudahlah itu sudah rahasia umum. Mau dibolak-balik sama saja,” lanjutnya.

EDITOR : REYNA

Related Posts