Hersubeno Arief : Negara Dengan Banyak Bos

Bila dalam sebuah negara, banyak yang merasa menjadi bos, keputusan satu dengan lainnya bertentangan. Rakyat menjadi bingung.

Oleh : Hersubeno Ariefno

Pembatalan, atau tepatnya penundaan kenaikan harga premium, kurang lebih satu jam setelah resmi diumumkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi contoh terbaru. Betapa membingungkannya negara ini. Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Dan siapa yang berhak memutuskan?

Siapa sebenarnya “Bos besar” di negara ini? Kalau Anda jawab “Presiden Jokowi,” seharusnya jawaban itu benar, malah sangat benar.

Masalah akan muncul bila ada pertanyaan dengan jawaban berganda (multiple choice) a. Jokowi, b.Luhut Panjaitan, c. Megawati, d. Rini Soemarno, e. Ignasius Jonan. Dijamin Anda akan bingung menjawabnya. Kemungkinan besar malah akan ada yang balik bertanya, “kok nama Jusuf Kalla tidak ada?”

Pembatalan, atau tepatnya penundaan kenaikan harga premium, kurang lebih satu jam setelah resmi diumumkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi contoh terbaru. Betapa membingungkannya negara ini.
Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Dan siapa yang berhak memutuskan?

Coba perhatikan alur cerita berikut secara kronologis. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan premium. Pada pagi harinya PT Pertamina mengumumkan kenaikan sejumlah BBM non subsidi.

Berita tersebut menjadi breaking news di beberapa media online dan televisi. Jonan membeberkan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Harga minyak brent di pasaran dunia sudah mencapai US$ 85/barel. Sejak Januari mengalami kenaikan 30%. Sementara kenaikan harga di dalam negeri kurang dari 25%. Jadi ada defisit, tidak bisa diteruskan.

“Karena itu pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Presiden Jokowi premium hari ini naik pukul 18.00 paling cepat tergantung kesiapan Pertamina ke 2.500 SPBU,” kata Jonan saat menggelar konferensi pers di Hotel Sofitel, Bali, Rabu (10/10/2018).

Namun tak lama berselang Jonan membuat keterangan tertulis “Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina,” tulis Jonan.

Coba perhatikan kata-kata “sesuai arahan Bapak Presiden.” Dua-duanya sesuai arahan Presiden. Baik keputusan untuk menaikkan, maupun menunda kenaikan. Jadi Jonan tidak mengambil keputusan sendiri. Dan rasanya kita haqul yakin, tidak mungkin untuk keputusan sepenting itu — apalagi di musim kampanye—Jonan berani mengambil keputusan sendiri. Itu sudah terlalu jauh.

Kebingungan publik tidak hanya berhenti sampai disitu. Tidak lama setelah itu, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan alasan pembatalan tersebut.

“Bu Menteri (BUMN, Rini Soemarno) meng-crosscheck dengan Pertamina dan menyampaikan bahwa kami tidak siap untuk melakukan dua kali kenaikan dalam waktu satu hari. Jadi perlu waktu,” kata Fajar di Indonesia Pavilion Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Menurut Fajar, kenaikan harga BBM Premium harus dilihat dari tiga aspek yang mendasari dan tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018. “Pertama kondisi keuangan negara dan kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat, serta yang ketiga adalah kondisi real ekonomi.”

Fakta lain yang diungkap Fajar juga cukup menarik. “Kenaikan harga premium akan diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.”

Jonan berada di Bali, begitu juga Rini juga berada di Bali. Sama-sama menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Presiden Jokowi sejak Rabu (10/10) malam juga berada di Bali, untuk acara yang sama. Media menulis berita ini dengan judul menarik “ Ada Rini di balik penundaan kenaikan premium.” Nah……

Dari rangkaian pernyataan para pejabat tadi dapat disimpulkan, keputusan menaikkan harga premium adalah arahan Jokowi kepada Jonan. Menko Perekonomian Darmin Nasution tidak tahu menahu. Menteri Rini juga tidak tahu. Pertamina juga tidak tahu, dan tidak siap. Rini minta Presiden menunda.

Dimana peran Wapres Jusuf Kalla? Tidak ada. Sudah sejak lama Kalla banyak tidak dilibatkan dalam pengambilan berbagai keputusan penting. Perannya sangat berbeda dengan saat masih mendampingi SBY. Powerfull, bahkan sering terkesan seperti presiden bayangan. Pada masa Jokowi yang sangat berperan adalah Menko Maritim Luhut Panjaitan. Dia sering disebut sebagai super minister. Semua urusan dibereskan Luhut, termasuk saat Jokowi punya perhelatan menikahkan anaknya.

Jonan akhirnya terpaksa menarik pernyataannya. Namun media sudah mencatat, bahwa baik pengumuman, maupun penundaan, dua-duanya “atas arahan Bapak Presiden.” Sebagai bawahan Jonan tidak salah. Dia hanya menjalankan arahan presiden. Yang salah bila dia tidak menjalankan arahan Presiden.

Seorang mantan menteri di kabinet Jokowi hanya bisa bisa geleng-geleng kepala. “Aku speechless mas.” Kehabisan kata-kata.

Related Posts