HIDUPKAN DPA (Dewan Pertimbangan Agung)

Oleh : Ir. HM. Djamil, MT

2019 Ganti Presiden.. Yes…But  2024 juga harus Ganti Presiden lagi. Mengapa harus ganti ? Agar metabolisme Pemerintahan Negara ini Sehat dan selalu Energik. Ada yang tak sehat pada negeriku Indonesia, yaitu tidak adanya transfer Pengalaman dari Pemerintahan sebelumnya ke Pemerintahan Penerusnya. Pemerintahan Sebelumnya Ditumbangkan oleh Pemerintahan berikutnya, seolah kita ini bukan satu Bangsa.

Suksesi adalah istilah pada Ilmu Lingkungan yang menggambarkan beralihnya suatu species kehidupan ke species kehidupan yang lain di suatu kawasan tertentu. Contoh mula-mula di suatu kawasan hanya tumbuh lumut, kemudian disitu tumbuh rumput, rumput ini mematikan lumut yang ada di bawahnya begitu berangsur-angsur sehingga seluruh kawasan itu menjadi padang rumput yang bahkan tak menyisakan lumut.

Istilah Suksesi untuk Pergantian Pemerintahan hanya cocok untuk Pergantian Pemerintahan Monarki di Cina. Bila suatu kerajaan direbut, maka ditumpaslah seluruh pewaris tahta kerajaan yang nota bene penentu peradapan di negeri saat itu diganti dengan peradaban baru. Sebagai suatu bangsa kita tidak boleh berfikir seperti itu.

Pendiri negeri ini sudah cukup modern memberikan ‘tuntunan’ yang dituangkan pada UUD. Periode pemerintahan hanya 5 (lima) tahun, tentu maksudnya setelah lima tahun boleh dan bisa diteruskan oleh generasi berikutnya yang lebih energik dan lebih pintar. Dulu awalnya ada yang Namanya GBHN, dengan GBHN inilah Pemerintahan Pengganti dapat menyusun programnya atau meneruskan Program yang tak terselesaikan pada Pemerintahan yang lalu. Lha kalau GBHN ditiadakan lalu bagaimana menyambung tali Pengalaman? mengganti dengan program baru apalagi belum tentu lebih baik, bisa ndak efisien dan ndak efektif untuk mencapai tujuan besar suatu negara ! Masih ada Peluang, hidupkan kembali DPA atau Dewan Pertimbangan Agung.

Dewan Pertimbangan Agung telah dicanangkan oleh Pendiri Negeri sebagai sarana lain yang lebih halus untuk menyambung tali pengalaman berbangsa dan bernegara ini. Fungsi DPA hanya memberikan saran pada Pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Bila fungsinya demikian tentu maksud diadakannya DPA ini adalah untuk memberi tempat terhormat yang dulunya diberikan kepada tokoh nasional, maka untuk ke depan berasal dari para mantan Presiden dan wakil Presiden untuk berbagi pengalaman dan memberikan saran pengalaman tersebut pada Presiden Aktif demi Kebesaran dan Kejayaan Bangsa ini, karena hanya mantan Presiden/wapres dengan segala Pengalamannya (bukan Pemikirannya) yang pantas memberikan saran pada Presiden/wapres aktif.

Dulu mantan Presiden dijatuhkan, dan Presiden berikutnya pun dilengserkan seolah Perebutan Kekuasaan demi Kekuasaan, yaa kita punya sejarah seperti itu, Ken Arok menjatuhkan Tunggul Ametung dengan memfitnah Kebo Ijo, Mojopahit dengan armadanya kuat menaklukan kerajaan kerajaan lain dan mensatukannya menjadi Nusantara. Namun kini Negeri yang pernah disatukan oleh Mojopahit dan pernah dibawah Pemerintahan bangsa lain (Belanda) setelah kita Merdekakan dan kita akui bersama sebagai Negara dari Bangsa Indonesia. Negara kita sendiri bukan negara orang atau bangsa lain. Pimpinan Negara nya juga dari Bangsa sendiri bukan Bangsa lain. Pasti dan Pasti para Pemimpin Negara ini dalam Kepalanya dalam Hatinya ingin Negara ini Jaya dan Rakyatnya hidup makmur yang berkeadilan.

Namun dalam prakteknya mereka ini adalah manusia biasa yang bisa dikibuli, bisa dikianati, atau dikerjai oleh orang lain atau Bangsa lain yang ingin mengambil manfaat dari situasi perbedaan dan ketegangan psikologis antar kelompok ketika sedang ber”tikai” dalam perebutan kekuasaan, karena mereka ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan Negeri ini.

Entah karena sudah dipelajari secara mendalam atau entah karena Kejengkelan pada Pemerintah sebelumnya sehingga Reformasi menganggap lembaga DPA tidak perlu ada. Pengalaman, kita bisa mengamati keadaan Negeri Indonesia ini, mantan-mantan Presiden ada yang tidak akur. Entah karena Persoalan Pribadi atau karena adanya Program Pemerintahan yang ter atau digagal kan, menjadikan mereka tidak akur, padahal kesemuanya itu untuk Negara dan Bangsa sendiri, lalu apa keberatannya untuk membagi Pengalaman itu pada Presiden atau Penguasa baru demi Kejayaan Bangsa dan Negara.

DPA adalah suatu harapan, anggota Lembaga ini khusus untuk mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tidak menjabat, hanya mereka. Mereka dikumpulkan dalam satu Ruangan, sekali lagi dalam satu ruangan yang sangat steril. Semua informasi yang keluar dari ruangan itu hanya ditujukan pada Presiden, dan bila ada kebocoran informasi harus dinyatakan Hoax. Di dalam ruangan itu mereka bisa berkeluh kesah menyampaikan Pengalaman masing-masing selama menjabat Presiden, pengalaman dikhianati, pengalaman dikibuli, pengalaman dijebak dalam situasi yang sulit dan sebagainya. Pengalaman

Pengalaman ini akan tertuang dalam suatu saran kepada Presiden agar Beliau tidak melakukan Kesalahan serta Pengalaman yang sama. Sebagai Kehormatan DPA ini dipimpin oleh mantan Presiden terkini.

Bila lembaga ini (DPA) seperti yang digambarkan di atas dianggap baik dan perlu dihidupkan, saya pribadi tak yakin kalau Presiden yang sekarang ini mau menghidupkannya, oleh karenanya harapannya adalah pada Presiden mendatang atau dengan kata lain 2019 ganti Presiden dengan salah satu amanah menghidupkan DPA. Dan kelak 2024 Presiden harus ganti lagi agar metabolisme

Pemerintahan menjadi sehat, sekaligus agar beliau memimpin Lembaga baru ini yang mungkin bisa sebagai Ice breaker dan mulai memfungsikannya sebagai lembaga Curhat Politik tingkat tinggi yang hanya boleh didengar oleh Presiden dan mantan-mantan Presiden/wakil Presiden.
Banyak yang akan didapat bila tahun 2019 ganti Presiden dan tahun 2024 ganti Presiden lagi, paling tidak kita akan melihat Pemimpin-pemimpin Muda yang lebih energik dan pinter-pinter yang saat ini terkendala untuk beraktualisasi. Paling tidak ada sederetan nama yang akan menjadi jago-jago muda; ada Anis B, AHY, Ahok, Hanafi Rais, Muhaimin, Puan M, Pramono Anung, Ridwan K, Sandiaga Uno, TGB dan mungkin masih ada satu halaman lebih deretan nama-nama lain yang di dalamnya mugkin juga ada generasi muda dari TNI dan Polri.

Marilah kita berpikir dan berbuat untuk kejayaan Bangsa dan Negara, dan tidak berpihak pada Individu tapi berpihak pada Kepentingan Bangsa. 2019 Ganti Presiden dan kelak 2024 Ganti Presiden lagi. Cabut Tab yang menghilangkan DPA – gitu aja kok repot.

Surabaya, 19 Nopember 2018
Padepokan Wali Paidi

Related Posts