Ingin Preshold 0 Persen, Politisi PDIP Sebut Ketua KPK Offside

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri belakangan ini mendadak viral akibat pernyataannya terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurut Firli, presidential threshold seharunya 0 persen dan bukan 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Alasan ia menekankan 0 persen, lantaran temuan KPK di berbagai daerah terkait mahar politik yang tinggi. Salah satu implikasi dari ambang batas presiden sendiri adalah kemungkinan munculnya multi calon sangat susah. Atau dengan kata lain, presidential threshold membatasi jumlah calon yang akan maju dalam pemilu.

Ilustrasi : Ketua KPK vs Masinton Pasaribu

Karena calon yang terbatas ini, partai politik tentu menetapkan mahar yang tak kecil. Banyak yang mengeluhkan soal mahalnya biaya pemilihan umum yang kemudian jadi alasan untuk melakukan korupsi.

Dari hasil survey KPK terkait Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada tahun 2018, menunjukan setidaknya 20 responden mengakui membayar mahar politik kepada parpol mulai dari angka Rp50 juta hingga Rp500 juta.

“Pada konteks ini, maka saya berpendapat bahwa jika PT (presidential threshold) 0 persen bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%. Jika memang biaya politik mendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik, maka harus segera ditangani akar persoalannya. Salah satunya presidential threshold,” kata Firli seperti dikutip SURABAYAPAGI.COM, Rabu (15/12/2021).

Sebagai partai berkuasa PDI Perjuangan mereaksi keras manuver Firli ini. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan jika Ketua KPK sudah keluar jalur. Anggota Komisi XI DPR ini menilai sebagai pimpinan KPK, Firli Bahuri kurang tepat berbicara mengenai presidential threshold. Namun jika bicara mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) dengan biaya tinggi sebagai konsekuensi dari demokrasi sangat liberal, masih relevan.

“Biaya politik tinggi yang berdampak pada perilaku korupsi mungkin itu masih relevan tapi kalau bicara presiden threshold itu Ketua KPK, maaf maaf offside menurut saya pernyataannya,” ujarnya.

Menurut Masinton, apa yang disampaikan Firli sudah keluar jalur karena presidential threshold merupakan produk politik yang diatur dalam UU Pemilu. “Offside itu sudah keluar jalur, threshold itu produk politik dan itu diatur dalam UU Pemilu,” kata mantan Anggota Komisi III DPR ini.

Menariknya data KPK menyebut hampir 82,3 persen calon kepala daerah mengaku memiliki donatur. Mayoritas dari mereka kemudian berupaya melakukan korupsi untuk bentuk balas budi.

Ketua KPK Firli Bahuri

“Salah satunya 95,4 persen balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan atau 90,7 persen meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan (pengadaan barang dan jasa),” terang Firli.

Hingga November 2021 setidaknya telah ada sekitar 21 gubernur dari 34 provinsi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi. Sementara untuk walikota dan bupati sebanyak 129 orang. Secara akumulasi, telah ada sekitar 150 kepala daerah yang telah tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Untuk kasus sendiri, saat ini sekitar 739 kasus korupsi dengan modus suap yang telah ditangani KPK. Dan untuk pengadaan barang dan jasa 236 kasus serta penyalahgunaan anggaran 50 kasus.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts