Integrasi di Papua : Tanpa Titik Temu sejak Titik Awal

Oleh Hatib Abdul Kadir*

PERTEMUAN antara etnis non-Papua (Jawa, Maluku, Bugis, Makassar, Toraja) dengan orang lokal Papua telah terjadi kurang lebih sejak 1963.

Bagi orang Indonesia, itu adalah masa integrasi. Sebaliknya, di mata masyarakat Papua, itu adalah era kolonialisasi.

Alasannya, generasi migran pertama yang ke Papua sepanjang 1963 sampai 1969 mayoritas adalah tentara dan polisi yang kemudian diikuti keluarga mereka. Peneliti sosial demografi Chris Manning (1974) dan sosiolog George Aditjondro (1984) mencatat bahwa dari 13.337 pelayan publik di Irian Jaya pada 1968, sebanyak 4.150 adalah staf Trikora (Tri Komando Rakyat, operasi selama dua tahun sejak 1961 yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan Papua Barat, Red).

Selain itu, bagi orang Papua, kedatangan migran diingat sebagai era eksploitasi alam. Migran dari Bugis dan Makassar bekerja di perusahaan kayu dan perikanan. Merekalah yang dianggap memberi contoh bagaimana cara mengeksploitasi alam lebih dari yang dibutuhkan.

Seorang jurnalis Inggris George Monbiot dalam catatan perjalanannya ke Papua, Poisoned Arrow (1989), melaporkan bahwa gagalnya transmigran mengelola tanah pertanian membuat mereka tumpah ke kota seperti Merauke dan Sorong. Untuk berjualan buah dan mengeksploitasi ikan melalui setrum dan bom.

Dalam hal ini negaralah yang bersalah. Negara mengirimkan para petani miskin tak bertanah di Jawa itu ke lokasi tertentu di Papua yang berawa-rawa. Dengan tingkat keasaman tanah tinggi dan tidak cocok ditanami padi.

Pada 1980 orang-orang Maluku juga memenuhi perkotaan Papua yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, dan tentara. Hingga 1990, mayoritas perkotaan di Papua diisi migran yang bekerja di sektor non pertanian. Sementara urbanisasi masyarakat lokal Papua dari dataran tinggi ke dataran rendah tidak begitu tinggi.

Survei demografi Aris Ananta (2010) menunjukkan, jumlah migran di kota-kota penting di Papua seperti Manokwari, Fakfak, dan Jayapura telah di atas 50 persen. Bahkan, di Sorong, tempat saya melakukan penelitian, jumlah migrannya telah mencapai 70 persen. Meski program transmigrasi telah dihentikan di bawah pemerintahan KH Abdurrahman Wahid pada 2000, rantai migrasi terus berjalan. Migran menguasai sektor pertokoan, hotel, restoran, transportasi, pemilik toko, pertukangan, pasar, dan wirausaha kecil.

Secara jumlah, masyarakat Papua juga mengalami penurunan demografi. Berbagai laporan, yang paling menonjol dari Jim Elmslie (2013) dan catatan etnografi Jenny Munro (Dreams Made Small, 2018), menunjukkan bahwa peningkatan populasi rendah karena tingginya tingkat persebaran HIV/AIDS dan rendahnya angka harapan hidup (58 tahun) akibat rendahnya gizi dan stunting. Itu semua diperburuk dengan tingginya tingkat represi dan penembakan yang dilakukan TNI dalam operasinya mencari OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Papua di Sulawesi dan Jawa

Sementara itu, otonomi khusus dan dana kampung telah membuka orang lokal Papua, bukan hanya pejabat lokal Papua, untuk menyekolahkan anak mereka di Jawa dan daerah lain. Mimpi orang tua itu sederhana: agar anak-anak mereka dapat menjadi angkatan kerja (workforce) yang mengisi peluang-peluang pekerjaan yang kosong dan dikuasai migran, khususnya di ranah pelayanan publik.

Mereka nyaris tidak bermimpi untuk bekerja di Jawa saking tinggi­nya rasisme dan terbatasnya akses ke pekerjaan berkeahlian untuk orang lokal Papua. Catatan Filep Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014), tentang studi di Surakarta, juga pada buku etnografi Danilyn Rutherford, Raiding the Land of the Foreigners (2002), menunjukkan bagaimana orang-orang terdidik Biak mereplikasi kuasa dan kebanggaan model priayi Jawa.

Berbeda dengan orang Sulawesi dan Jawa di Papua yang adalah migran atau settler, karena mereka makan dan tinggal hingga mati di Papua, orang lokal Papua bukanlah migran di Jawa. Melainkan siswa yang mencari ilmu, mengasingkan diri, tapi sekaligus berpotensi tinggi mendapatkan diskriminasi.

Saya menyebut mereka berstatus orang yang terbuang sementara (temporary outcast). Sangat umum diketahui, siswa Papua sukar mendapatkan kos dengan alasan di pintu-pintu rumah “hanya menerima mahasiswa muslim”. Tak heran jika akhirnya mereka mendesak pemerintah lokal Papua menyediakan sarana asrama siswa Papua, yang nanti justru menjadi sasaran empuk persekusi seperti yang kita saksikan selama dua hari ini.

Penutup

Pertemuan Jawa, Sulawesi, dan Papua menunjukkan bahwa awal relasi mereka terbangun dengan tidak baik-baik saja. Migrasi ke Papua digerakkan sistem pemerintah otoriter, dari Trikora hingga program transmigrasi.

Itu berbeda dengan kota-kota lain di mana keragaman dihasilkan dari pertemuan antara migran yang sukarela berpindah (bukan dipaksa) dan akhirnya kawin-mawin dengan masyarakat lokal. “Siapa yang mau kawin dengan orang Papua jika harga maskawin saja mahal, ditambah berbeda ras dengan mereka?” kata Pak Edi, salah satu orang Trenggalek yang pernah saya wawancarai di Sorong.

Sebagai catatan penutup, harus kita akui bahwa Indonesia memang beragam, tapi banyak ruang yang tidak mempertemukan keberagaman itu. Orang hidup dalam klaster masing-masing sehingga mereka terus dikungkung oleh stereotipe rasis dan kecurigaan. Rasisme dan persekusi di Malang dan Surabaya, juga Makassar, yang dibalas dengan pembakaran motor dan gedung di Manokwari, Sorong, dan Jayapura adalah hasil dari relasi yang telah saya gambarkan di atas. (*)

*) Dosen Antropologi Universitas Brawijaya

Sumber : jpnn

Editor : Setyanegara 

Related Posts