Jihad Konstitusi Kembali ke UUD 18/8/1945

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
@Rosyid College of Arts

Kemarin 22 Oktober 2025 diperingati sebagai Hari Santri sebagai penghormatan sekaligus pengakuan atas peran penting pesantren dalam perang mempertahankan Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17/8/1945. Proklamasi kemerdekaan itu segera ditindaklanjuti dengan penetapan UUD oleh Panita Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18/8/1945. UUD 18/8/1945 ini dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan negarawan pendiri bangsa sebagai pernyataan perang melawan segala bentuk penjajahan sekaligus strategi untuk memenangkan perang melawan penjajahan tersebut.

Atas permintaan presiden Soekarno yang terdesak oleh aksi militer Belanda segera setelah proklamasi, pimpinan NU di Jawa dan Madura memfatwakan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 sebagai penanda sejarah bahwa umat Islam tidak membiarkan penjajah kembali merampas kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tersebut. Para pemimpin NU di seluruh Jawa dan Madura telah merumuskan perang melawan penjajah ini sebagai jihad fii sabilillah. Barangsiapa yang gugur dalam jihad tersebut akan menjadi syuhada. Semangat jihad inilah yang membuktikan bahwa pertempuran di Surabaya selama 3 minggu di akhir Oktober 1945 sampai pertengahan Nopember 1945 itu adalah kontribusi nyata pesantren dalam perang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Sayang sekali, kontribusi santri dalam jihad melawan nekolim dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan ini tidak dilanjutkan kemudian oleh tokoh-tokoh muslim dalam proses-proses politik kebangsaan. Dalam lingkungan geopolitik pertarungan antara kapitalisme, sosialisme, dan komunisme sejak PD II selesai, model pembangunan dan pemerintahan RI segera diwarnai oleh pemikiran, model dan standard nekolim dalam praktek administrasi publiknya, bukan oleh nilai-nilai Islam yang meresap dalam UUD 18/8/1945. Padahal inilah yang berusaha dicegah oleh ulama lurus dan cendekiawan negarawan pendiri bangsa.

Kampus-kampus besar seperti UI dan UGM telah menelantarkan tugas menterjemahkan nilai-nilai dasar dalam UUD 18/8/1945 dalam body of knowledges (ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, budaya) yang dibutuhkan dalam pembangunan, pemerintahan, dan administrasi publik. Pembangunan seperti yang kita lihat – terutama sejak Orde Baru – dirumuskan secara liberal kapitalistik dengan obsesi pertumbuhan tinggi. Orde Baru membuka lebar pintu investasi asing dan kemudian melahirkan segelintir pengusaha besar pribumi dan non-pribumi yang disebut Yoshihara Kunio sebagai ersatz capitalists.

Upaya untuk memlintir UUD 18/8/1945 itu kemudian dilakukan oleh kaum sekuler radikal yang mendendam Soeharto, dan BJ Habibie bahkan menggantinya dengan UUD 10/8/2002. Akibatnya lahirlah Jokowisme yang membesarkan ersatz captalism menjadi full-fledged capitalism selama 10 tahun terakhir. Demokrasi bahkan berubah menjadi korporatokrasi dan duitokrasi di mana kedaulatan rakyat dirampas oleh segelintir elite partai politik yang logistiknya didukung oleh para pemilik modal. Partai politik diberi monopoli politik secara radikal oleh UUD 10/8/2002 sehingga politik sebagai kebajikan publik menjadi barang langka yang mahal yang hanya bisa diakses oleh segelintir elite sementara masal rakyat hanya menjadi jongos politik.

Dalam kompetisi global untuk memperoleh sumber-sumber daya, penjajahan baru terus terjadi dalam bentuk non-military war, perang asimetris dan neo-cortex. Oleh karena itu ummat Islam perlu merevitalisasi semangat jihad santri itu dalam bentuk resolusi jihad konstitusi untuk mengembalikan arah pembangunan ini kembali ke fitrah cita negara proklamasi sesuai UUD 18/8/1945 untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Eksperimen reformasi dengan UUD 10/8/20002 sudah jelas telah gagal.

Kuala Lumpur, 23 Oktober 2025

EDITOR: REYNA

Related Posts