Jokowi Melawan Megawati

Oleh: Isa Ansori, Kolumnis

Dalam sebuah institusi termasuk didalamnya kepartaian tentu punya aturan dan mekanisme mengatur perilaku para anggotanya. Setiap pelanggaran terhadap penyimpangan perilaku berorganisasi tentu meiliki konsekwensi.

Hal yang sama tentu juga berlaku pada PDIP sebagai partai besar pemenang pemilu 2019. Namun sayangnya meski menjadi partai besar dan ideologis, memiliki jaringan terkuat sampai ke akar rumput, namun tidak semua anggota terutama beberapa elit partai yang memiliki kepatuhan. Sebut saja Ganjar Pranowo dan Jokowi. Bahkan PDIP sampai mengeluarkan peringatan tegas kepada Ganjar berkaitan dengan aktifitasnya dibeberapa daerah dalam kaitan “sosialisasi” pencapresan dirinya. Fonomena Dewan Kolonel yang pro Puan dan Dewan Kopral yang pro Ganjar adalah fakta yang muncul di permukaan.

Sebagaimana yang diputuskan dalam rakernas PDIP yang berlangsung tanggal 21 – 23 Juni 2022, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas hari pertama mengatakan bahwa hanya dirinya yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon presiden partai banteng di 2024.

Pernyataan itu disampaikan Mega dengan lantang di depan sejumlah kader potensial seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo, hingga putrinya Puan Maharani.

Bahkan PDIP menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi hasil Rakernas II PDIP. Rekomendasi yang dibacakan Ganjar itu terkait ideologi, sistem politik, dan Pemilu 2024.

“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai profesor doktor honoris causa Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar membacakan rekomendasi tersebut.

Ketidakpatuhan elit partai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ganjar, sampai – sampai mendapatkan kritik pedas dari fraksi PKB Jawa Tengah, Benny Karnandi, karena Ganjar belum menadatangani RKPD.

Benny Karnadi menyesalkan langkah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang jarang menghadiri rapat paripurna. Benny menganggap, sering absennya Ganjar membuat pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akhirnya terhambat tidak kunjung selesai.

“Berkaitan dengan gubernur Jawa Tengah yang pertama beliau sering kali tidak mengikut rapat paripurna dan mendelegasikan kewenanganya kepada, baik kepada wakil gubernur ataupun sekretaris daerah. Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi bahwa sampai hari ini, RKPD yang kami dengar belum ditandatangani, sudah satu bulan lebih,” kata Benny mengajukan interupsi kepada pimpinan DPRD di gedung DPRD Provinsi Jateng, Kota Semarang, belum lama ini dikutip Republika di Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Ketidakpatuhan Ganjar terhadap keputusan rakernas PDIP yang dia bacakan nampaknya berbuah peringatan keras PDIP terhadapnya.

Hal yang sama nampaknya dilakukan oleh Jokowi, sebagai bagian dari partai, PDIP menyebutnya sebagai petugas partai, terlihat Jokowi dalam berbagai kesempatan tak bisa membiarkan Ganjar berjuang sendirian untuk mendapatkan rekomendasi partai, itu artinya Jokowi tidak sedang bersama Puan Maharani yang juga digadang-gadang menjadi calon presiden dari PDIP.

Dalam beberapa kesempatan dibeberapa undangan ulang tahun Partai, Golkar dan Perindo, Jokowi mengatakan bahwa jangan sembrono dalam memilih capres. Hal ini diduga berkaitan dengan ketidaksetujuan Jokowi terhadap keputusan partai Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah yang mencalonkan Anies Baswedan.

Ketidaksukaan Jokowi terhadap Anies Baswedan, berimbas kepada siapapun yang memberi ruang dan panggung kepada Anies Baswedan.

Pada moment ulang tahun Perindo dan Golkar, terlihat ketidaksukaan Jokowi terhadap Surya Paloh. Jokowi terlihat gesture tubuhnya menghindar ketika Surya Paloh berusaha berpelukan, hal yang sudah biasa mereka lakukan bila bertemu.

Sikap Jokowi sebagai seorang kepala negara tentu mempermalukan PDIP sebagai partai yang mengklaim dirinya sebagai partai yang demokratis, partai yang menghormati perbedaan dan kebhinnekaan. Seandainya Bung Karno masih hidup tentu akan menangis sedih melihat perilaku Jokowi yang mengaku Soekarnois.

Hal yang memprihatinkan lagi, ketika berlangsung Kongres Kahmi di Palu, Jokowi yang sedianya membuka acara, ternyata dibatalkan, konon kabarnya menurut berita yang beredar, Jokowi memberi syarat akan hadir membuka acara, bila Anies Baswedan tidak diundang atau hanya diundang sebagai peserta biasa. Sebuah sikap yang jauh dari kenegarawanan dan demokratis.

Selanjutnya menjadi bagian episode perlawanan Jokowi terhadap keputusan partai yang memutuskan hak prerogatif penentuan capres dan cawapres PDIP berada ditangan ketua umum, Megawati Soekarnoputri, pada acara Gerakan Nusantara Bersatu yang diselenggarakan di GBKoleh para relawan pendukungnya, Sabtu, 26 November 2022.

Pada acara itu, Jokowi dalam pidatonya memberikan arahan bahwa calon presiden yang dia dukung adalah orang yang berambut putih dan berkerut wajahnya, setelah sebelumnya ketika di acara HUT Golkar juga menyebut bahwa tahun 2024 adalah giliran Pak Prabowo.

Sebagai bagian dari PDIP tentu apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan memberi kriteria calon presiden yang akan datang, merupakan pelecehan terhadap keputusan partai. Jokowi seolah sedang melakukan perang dingin dengan Megawati untuk memastikan Ganjar sebagai capres yang diusung, atau menghidupkan kembali perjanjian Batu Tulis, menjadikan Prabowo sebagai presiden.

Bahkan anggota DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengecam acara relawan Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh Jokowi.

Dia menilai acara yang digelar relawan itu hanya akan menjatuhkan dan merendahkan kepemimpinan Jokowi.

“Beliau presiden RI, bukan presiden relawan, saya minta jangan lagi menjebak pak Jokowi. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para relawan melakukan manuver – manuver yang diluar ruang lingkupnya, sehingga malah merugikan kewibawaan pak Jokowi”.

Sebagai bagian disiplin partai tentu saja Megawati punya mekanisme memperingatkan kadernya yang melanggar, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh PDIP melalui ketua dewan etik dan sekjend partai, memberi peringatan kepada Ganjar serta membubarkan Dewan Kolonel pro Puan dan Dewan Kopral yang pro Ganjar. Lalu akankah Jokowi diperingatkan atas pelanggaran disiplin partai yang mendahului keputusan ketua umum dalam memunculkan kriteria capres dan nama capresnya? Semua berpulang pada keberanian partai menegakkan disiplinnya.

Surabaya, 28 November 2022

EDITOR: REYNA

Related Posts