Jubir BPN Bidang IT, Agus Maksum : Pemilu Serentak 2019 Berpotensi Menjadi Kurang Berkualitas

Oleh  : Agus Muhammad Maksum, Juru Bicara BPN bidang IT

Pemilu serentak 17 April 2019 adalah pemilu yang bersejarah bagi rakyat Indonesia karena untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden dilaksanakan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR sekaligus juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya pemilu serentak bagi rakyat Indonesia.

Pemilu serentak 2019 adalah peristiwa besar bagi Rakyat Indonesia karena para politikus dan semua partai politik akan bertarung untuk mendapatkan dukungan rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia berperan sangat penting sekali agar pemilu berkualitas, adil, transparan, dan profesional. Penyelenggaraan pemilu ini menjadi parameter bagi demokrasi yang berkualitas, yang memberi keadilan kepada rakyat Indonesia.

Dalam kenyataannya, pemilu serentak 2019 berpotensi menjadi kurang berkualitas karena masih banyak masalah dalam DPT yang belum terselesaikan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan BAWASLU, namun hingga hari ini, berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi.

BPN sudah melaporkan ke KPU tertanggal 19 Desember 2018 terkait data ganda dan Invalid DPT Propinsi Jawa Timur dan 1 Maret 2019 terkait Data tidak wajar berkode khusus, ribuan KK Manipulatif dan DPT Ganda dan Invalid pada 5 Propinsi di Jawa
serta menyerahkan file by name by address tentang data yang diduga invalid di DPT sebanyak 17.553.708. Data yang diduga invalid ini karena DPT 17.553.708 hanya terdiri dari 3 kelompok yang lahirnya sama.

Kelompok pertama, yang lahir tanggal 01 Juli sebanyak 9.817.003. Kelompok kedua, yang lahir tanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401
Kelompok ketiga, yang lahir tanggal 01 Januari sebanyak 2.359.304.

Satu kenyataan yang sangat mencengangkan bagi kami adalah ditemukannya fakta DPT dalam 1 TPS, yang maksimal ada sekitar 300 pemilih, tapi di TPS tersebut ada 200 orang lebih yang punya tanggal lahir yang sama (apakah 1 Juli, atau 31 Desember atau 1 Januari). Ini tidak logis jika di 1 TPS, punya tanggal lahir yang sama hingga 200 orang lebih.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena ini bukan hanya di beberapa TPS saja. Dari data DPT ditemukan, jika diambil rata rata 30 orang saja yang punya tanggal lahir yang sama dalam 1 TPS, maka telah ditemukan sekitar lebih dari 2000 TPS hanya di 5 propinsi di Jawa , yang di masing-masing dari TPS tersebut punya data lahir yang sama. Contoh konkret adalah DPT di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Bangkalan Jawa Timur. Di TPS ini, ada 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli. Akal sehat tentu sangat meragukan, bagaimana mungkin di satu TPS, ada 228 orang yang punya data lahir yang sama tanggalnya, yaitu tanggal 1 Juli.

Bahkan setelah BPN mengecek ke data Dukcapil, mereka tidak terdata di KTP elektronik. Padahal menurut UU no 7 tahun 2017, pasal 348, yang berhak ada di DPT adalah yang sudah punya KTP elektronik. Pertanyaannya, mengapa yang tidak punya KTP elektronik bisa terdata di DPT ?

Mengapa di TPS 5 tersebut, bisa ada 228 orang yang tanggal lahirnya sama? Mengingat KTP mereka bukan KTP elektronik hanya data SIAK (sistem Informasi Administrasi kependudukan ) yang tentu saja itu adalah data sekitar tahun 2005 an, dan setelah itu tidak ada lagi jejak digitalnya di data kependudukan terutama dalam rekam KTP elektronik massal yang di mulai pada Februari 2011, patut kami pertanyakan apakah memang DPT tersebut benar-benar ada orangnya, mengapa tidak lagi ditemukan jejak rekam digitalnya dalam data negara dalam berbagai update, pengecekan pada data SIAK juga menunjukkan mereka banyak yang lahir tahun 1990, 1991 bahkan 1997.

Jika dengan alasan lupa/ tidak tahu tanggal lahirnya , ini tentu terlalu muda untuk tidak tahu tanggal lahirnya. Apakah tanggal lahir yang sama pada ribuan TPS itu terjadi secara alami atau bagaimana sebenarnya?

Bagaimana KPU mengatasi dugaan ribuan DPT bermasalah ini agar pemilu menjadi berkualitas?

Selain masalah tanggal lahir yang sama (sekitar 17,5 juta lebih), masalah lainnya adalah ada data di DPT 2019 yang menunjukkan ada pemilih berusia di bawah 17 tahun. Ini sekitar 20.475 orang. Padahal di bawah 17 tahun, peraturan tidak membolehkan untuk memilih, kecuali sudah menikah. Tapi apakah betul ada 20.475 orang yang menikah di bawah 17 tahun? Apakah KPU sudah memverifikasi seluruh 20.475 orang ini? Sampling KPU berapa terhadap beberapa orang orang merupakan jawaban yang kurang tepat.

Masalah lainnya adalah, DPT 2019 menunjukkan ada data usia di atas 90 tahun sebanyak 304.782. Dari 304.782 ini, berapa banyak yang KPU sudah bisa memverifikasinya?

Masalah lainnya, di Banyuwangi, Majalengka, Kota Bogor ada 41.555 KK yang 1 KK terdiri dari puluhan, ratusan dan bahkan ada yang 1000 lebih. Berapa KK yang sudah diverifikasi oleh KPU terkait jumlah fantastis dari 1 KK yang memuat puluhan, ratusan bahkan ada yang seribu lebih anggota keluarga.

Ada dugaan rekap data invalid di 5 propinsi di pulau Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten dan DKI) sekitar 18.831.149. Pertanyaannya ada berapa data yang sebenarnya keliru dari dugaan 18.831.149 ini? Apa data yang keliru ini sudah dicoret dari DPT ?

Ada dugaan data ganda di 5 provinsi di atas sebanyak 6.169.895. Berapa yang sebenarnya betul betul ganda? Dan apakah sudah dicoret dari DPT?

Mengingat ada potensi terhadap persoalan hukum khususnya UU no 7 tahun 2017 Pasal 512 dan pasal 544 menunjukkan adanya hukuman pidana jika ada temuan,
BPN punya kepedulian yang tinggi agar pemilu serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia.

Berbagai persoalan serius karena adanya dugaan jutaan data invalid yang masih ada, tentunya akan membuat pemilu menjadi berpotensi memiliki masalah. BPN dan tentunya semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi khususnya oleh KPU, sebagai penyelenggara pemilu. Dari semua masalah tersebut, berapa banyak persoalan yang bisa teratasi, dan apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah masalah tersebut.

Mengingat waktu semakin sempit, sangat diharapkan KPU bekerja secara maksimal agar DPT di TPS TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang sangat khusus, daftar Ganda yang ada agar dicoret, usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas.

Semua persoalan ini juga perlu dilaporkan secara terbuka kepada partai peserta pemilu, agar kelak sebelum pemilu serentak terjadi, berbagai persoalan ini bisa diselesaikan oleh pihak pihak terkait.

Related Posts