Kambing Hitam Itu Bernama Golongan Putih.

Oleh :Bin Firman Tresnadi
Dir. Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM)

Dalam sejarah republik, Golongan Putih pernah menjadi kekuatan politik yang menakutkan bagi penguasa. Adalah Arif Budiman dan Arif Waluyo salah seorang pelopor yang mencetuskan gerakan ini pada Pemilu 1971. Tujuan dari gerakan ini pada waktu itu sebagai bentuk protes kaum terpelajar (pemuda dan mahasiswa) atas dominasi ABRI (TNI) dalam menentukan arah bangsa. Pemilu dipandang hanya sebagai alat legitimasi semata.

Tentu saja gerakan ini menimbulkan reaksi dari para pejabat negara kala itu, mulai dari Pangkopkantib sampai Adam Malik mengatakan Golput adalah Golongan Setan. Diskusi2 tentang Golput dibubarkan bahkan beberapa tokohnya ditangkap, walau tak lama kemudian dibebaskan.

48 tahun kemudian, kembali Golput menjadi momok yang menakutkan bagi penguasa saat ini. Berbagi statmen dari para petinggi negarapun berhamburan, bahkan Menkopulhukam Wiranto mengancam akan mempidana Golput ini. Tak cukup sampai disitu, penguasapun mengerahkan pendukungnya untuk mengecam Golput, mulai dari Grup Band Slank sampai mantan Presiden Megawati. Bahkan Mega mengusir golongan putih ini dari tanah air. Siapa dia?

Sebenarnya, jika dilihat statistik Golput dalam pemilu pasca reformasi 98, kecuali pemilu 1999 angka Golput selalu berkisaran diatas 20%. Faktor Golput tentu saja beragam, mulai dari masalah teknis, apatis sampai yang bersifat politis. Walaupun demikian, reaksi dari penguasa tak seperti sekarang atau seperti masa orde baru. Golput dianggap sebagai angin lalu saja, toh seberapapun tingginya angka Golput tak akan membatalkan pemilu dan pemerintahan tetap bisa dibentuk pasca pemilu.

Lalu kenapa sekarang reaksi dari pemerintah dan pendukungnya begitu berlebihan menanggapi Golput?

Berbagai lembaga survei telah merilis kemenangan bagi pasangan Jokowi-Maaruf. Akan tetapi angka elektabilitas Jokmar tak pernah menyentuh titik aman elektabilitas (60%). Hal ini merupakan peringatan yg cukup keras bagi kubu petahana.

Kebijakan2 pemerintah selama 4.5 tahun ini sebetulnya yang menyebabkan elektabilitas Jokowi tak pernah menyentuh elektabilitas diatas 60%. Bahkan dalam survei terbaru IDM (belum dirilis) menyebutkan sebanyak 58.2% responden mengatakan pemerintahan saat ini menuju arah yang salah.

Atas kebijakan2 pemerintah tersebut, migrasi pemilihpun tak terhindarkan. Terutama dari masyarakat yang terkena dampak langsung kebijakan2 tsb, seperti buruh yg dirugikan oleh PP 78, petani yg menjerit lantaran impor, maupun masyarakat lain yg terpinggirkan akibat proyek infrastructur Jokowi. Belum lagi kasus korupsi dilingkaran inti Jokowi, menambah deret kekecewaan masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, beberapa kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dipelopori oleh YLBHI, LBH Jakarta dkk mendeklerasikan Golput. Pada pemilu 2014 lalu, walapun secara organisasi LSM2 tersebut tidak menyatakan dukungan terhadap Jokowi, tapi tokoh2 mereka hampir semuanya berdiri dibelakang Jokowi.

Tentu saja, deklarasi Golput tersebut menghantam telak kubu Jokowi dan membuat mereka meradang. Karena mereka sadar, seruan Golput ini akan disambut oleh masyarakat yang kecewa thdp kebijakan2 pemerintah. Dan membengkaknya angka Golput berarti kekalahan Jokowi. Karena kita tahu selisih Jokowi dengan Prabowo pada Pilpres 2014 hanya sekitar 6.3% saja.

Karena itu jangan heran jika menjelang pencoblosan ini kubu petahana akan terus menerus mendeskriditkan Golput. Bahkan hendak mengusirnya dari tanah airnya sendiri.

Dan jika Jokowi benar kalah, maka yang menjadi kambing hitam adalah Golput.

Related Posts