Kejati Kalbar Dinilai Lamban, Diminta Segera Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Dana Bansos Covid-19

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — Adanya dugaan korupsi Dana Bansos Covid-19 yang diendus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang terjadi di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalbar, mendapat atensi pegiat anti korupsi.

Ketua Korps Bangun Indonesia Mandiri, Hendri Asfan, meminta Kejati Kalbar untuk menindaklanjuti semua laporan yang diadukan masyarakat terkait penyelewengan dana Covid 19 tersebut.

“Kejati Kalbar jangan terlalu lama meninjau laporan masyarakat. Segera bentuk tim investigasi untuk membongkar kasus ini sampai akar. Kalau perlu libatkan PPATK,” kata Hendri dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada wartawan ZONASATUNEWS.COM di Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Menurut Hendri, Kejati Kalbar dinilai lamban lantaran laporan masyarakat terkait dengan dugaan penyelewengan dana Covid 19 sudah lama dilaporkan. Akan tetapi menurutnya, laporan tersebut mengendap dan tak ada kemajuan apa-apa.

“Kalau perlu, pantau dan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar dugaan kasus penyelewengan ini menjadi terang,” ujar Hendri.

Selain itu, Hendri juga mendesak Menteri Perhubungan untuk memberi sanksi disiplin bagi pegawainya yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut, sebagai wujud dari pemberantasan korupsi di Kemenhub.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejari Kalbar) tengah menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan COVID-19. Kejati Kalbar menduga ada penyimpangan penggunaan anggaran bantuan COVID-19.

Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Kajati Kalbar.

Dia menjelaskan setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh informasi bahwa perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan bantuan COVID-19 hanya dipinjam benderanya. Faktanya, perusahaan ini beralamat persis di sebelah rumah Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIV Kalbar.

Penyidikan telah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap CV atau perusahaan tersebut. Ternyata benar bahwa CV hanya dipinjam benderanya oleh pejabat pembuat komitmen dan atau Kepala Balai dengan imbalan fee sebesar Rp 7.958.700.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts