Kemahasiswaan UNILA Dan Agenda “Orde Baru” Versi Kampus

Oleh: Muhammad Fauzul Adzim

(Presiden Mahasiswa Universitas Lampung/Kordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia)

Mahasiswa memiliki arti yang sangat dalam terhadap sebuah fenomena perubahan. Mahasiswa di lahirkan bukan soal catatan secara formalisasi kampus apalagi hanya sekedar siswa yang berseragam statis, apatis dan acuh tak acuh dengan kondisi sekitar. Mahasiswa harus dimaknai sebagai jati diri yang penuh kebebasan, kebebasan dalam berekspresi, berkreasi, mengaktualisasikan diri dan membangun sendiri konsep hidup dan tatanan perjuangan yang di bangun. Mahasiswa tak tersekat oleh ketakutan, rasa malu, eksistensi, jabatan apalagi harta.

Dahulu di dalam sejarahnya kebebasan mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri sempat dibelenggu dengan alasan politis. Aktivitas-aktivitas mahasiswa dalam rangka mengembangkan diri sebagai student goverment dengan pemahaman politik mahasiswa dan aksi-aksi kepedulian terhadap kondisi pemerintah di belenggu oleh sebuah konsep orde baru yang di sebut NKK-BKK. Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari mahasiswa, maka Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui SK menteri pendidikan dan kebudayaan (P dan K), Daoed Josoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).  Inti dari dua kebijakan ini adalah untuk mengebiri kegiatan aktifitas politik mahasiswa. Di mana mereka hanya cukup memahami politik dalam artian teori bukan praktik. Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi dalam kehidupan kampus, dengan dalih stabilitas politik dan pembangunan, Kebijakan ini benar-benar menjauhkan mahasiswa dari realita sosial yang ada.

Mahasiswa dengan segala kondisinya di tuntut sebagai komponen objek dari kebijakan-kebijakan kampus, tertunduk manut dengan tugas-tugas dan bangku kuliah, ruang-ruang aktualisasi diri di tutup dan aspirasi-aspirasi pun tidak lagi di perhitungkan.

Kondisi ini adalah depolitisasi yang diterapkan menjadikan mahasiswa study oriented sehingga selama puluhan tahun hingga sekarang kegiatan mahasiswa jauh dari aktivitas mengkritisi kebijakan penguasa. Inilah hal-hal yang membuat mahasiswa semakin mengalami depolitisasi dan semakin terasing dari lingkungannya.

Kondisi seperti ini yang tidak diinginkan oleh mahasiswa, kondisi dimana mahasiswa diletakan pada lembaran-lembaran nilai kuantitatif kampus, capaian-capaian akreditasi, tapi melupakan aktualisasi kepemimpinan di tataran mahasiswa.

Tanda-tanda depolitisasi, pengebirian kegiatan mahasiswa, koptasi gerakan mahasiswa, bahkan normalisasi tercium aromanya di kampus Universitas Lampung. Dengan banyaknya larangan-larangan, pembatasa-pembatasan kegiatan, saling curiga, bahkan sampai pada ancaman-ancaman pihak birokrat kampus yang merusak kondisi demokrasi dan iklim aktualisasi di kampus Universitas Lampung.

Kampus Universitas Lampung kini terlihat panik dalam memperlakukan mahasiswanya. Fakta membuktikan lebih dari 1 orang di ancam skorsing karena alasan menyampaikan aspirasi.Sebuah UKM di fakuktas harus mendapatkan izin dalam melakukan kajian dan diskusi. Hari Sabtu dan Minggu tak lagi bebas untuk dilaksakan kegiatana mahasiswa. Surat teguran misterius tentang menginap di kampus, bahkan UKM yang tidak menginap pun mendapatkannya. Selain itu, pemerintahan mahasiswa atau “Student Goverment” yang sudah lama di perjuangkan di coba untuk di intervensi dengan membuat Rancangan peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan, dengan substansi yang merusak tatanan demokrasi dan politik mahasiswa. Perubahan nama BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) menjadi DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) dan Dewan Legislatif Mahasiswa serta menghilangkan MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa), pengambil alihan sistem demokrasi kampus yang di bentuk oleh rektorat. Ini jelas kooptasi gerakan mahasiswa dan pengebirian kegiatan kemahasiswaa oleh pihak rektorat dan ini mengembalikan kita pada kondisi *Orde Baru.* Di tambah lagi dengan pihak rektorat bidang kemahasiswaan mengadakan diskusi secara sporadis bersama satu rumpun lembaga kemahasiswaan tanpa melibatkan pihak terkait dalan rancangan peraturan tersebut.

Kasak kusuk agenda pengebirian dan koptasi mahasiswa jelas tercium.

Dan pada hari ini, hemat saya selaku presiden mahasiswa Universitas Lampung memandang, bahwa jika kegiatan mahasiswa dikebiri dan pemerintahan mahasiswa di intervensi oleh pihak rektorat artinya nafas rektorat pada hari ini adalah nafas orde baru dan nafas orde baru hanya bisa dilawan dengan semangat juang reformasi!

“Jika mahasiswa di bungkam, jangan harap kita terdiam, jika mahasiswa di kebiri, hidup mati kita berani”

Satu di bungkam, seribu melawan!

Related Posts