Ketika Rakyat Diberikan “HAK RECALL” Melalui Mekanisme RECALL ELECTION, Anggota DPR Akan Berani Melakukan Impeachment, Tidak Dikuasai Oligarki, Dan Pemilu Tidak Dibanjiri Serangan Fajar

Ketika rakyat diberikan “HAK RECALL” melalui mekanisme RECALL ELECTION, anggota DPR akan berani melakukan impeachment terhadap Presiden, PEMILU tidak akan dibanjiri serangan FAJAR dan anggota DPR tidak lagi dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi.

Baca Juga:

• Chris Komari: Janji Perubahan Tanpa Mengembalikan Kedaulatan Tertinggi Kepada Rakyat, Hanya Tipu-Tipu

Oleh: Chris Komari

Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FT), Anggota City Council 2002 & 2008 USA

Sebab bila anggota DPR tidak mau dan menolak melakukan impeachment terhadap Presiden dan tidak berani membela kepentingan rakyat, anggota DPR itu akan menghadapi RECALL ELECTION dari konstituen.

Ketika anggota DPR itu menghadapi RECALL ELECTION pada tahun pertama duduk di Legislative, gaji dan tunjangan yang diterima belum cukup untuk mengembalikan biaya PILEG.

Dalam jangka panjang, HAK RECALL dan RECALL ELECTION akan memperbaiki demokrasi di tanah air.

Batalkan UU MD3 dan berikan hak recall (P.A.W) kepada rakyat melalui mekanisme RECALL ELECTION.

Rakyat Indonesia harus sadar sepenuhnya kerusakan yang disebabkan oleh hak P.A.W (pergantian antar waktu), atau hak recall yang diberikan kepada petinggi partai politik lewat UU MD3.

Kekuasaan untuk memutasi, mengintimidasi dan memecat anggota DPR oleh petinggi partai politik itu lewat P.A.W yang ada dalam UU MD3 telah membuat anggota DPR:

1). Tidak berkutik.
2). Menjadi alat partai politik.
3). Tidak mewakili kepentingan rakyat.
4). Dikuasai oligarki politik dan ekonomi.
5). Menjadi budak konglomerat korup.

Semua anggota tidak mampu menjalankan tugas pengawasan (oversight) dan kontrol (scrutiny) terhadap Presiden ketika melanggar hukum karena takut ancaman MUTASI dan Pergantian Antar Waktu (P.A.W) dari petinggi partai politik.

Sehingga sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia saat ini, tidak ada separation of power, tidak ada legislative oversights, tidak ada checks and balances.

Trias politica sudah menjadi mono politica…!!!

Itu jelas 100% adalah satu bentuk dari rekayasa, anomaly dan manipulasi demokrasi (FLAW DEMOCRACY).

Bagaimana proses, prosedur dan mekanisme HAK RECALL dan RECALL ELECTION terhadap anggota DPR/DPD/DPRD, Gubernur, Wali Kota dan Bupati…???

Sebenarnya sangat mudah, sederhana, tidak terlalu complicated and neither sophisticated.

Secara singkatnya begini:

a). Dengan mengajukan alasan-alasan tertentu (probable cause), rakyat setempat (konstituen) setempat mulai mengumpulkan 5% tanda tangan petisi yang verifiable dari total DPT PEMILU terakhir.

Supaya hak recall ini tidak disalahkan gunakan oleh pihak-pihak tertentu, maka persyaratan 5% itu harus disebar minimal di 5 Kabupaten secara proporsional.

Contoh:

Bila rakyat Jawa Timur ingin exercising HAK RECALL untuk merecall Gubernur JAWA TIMUR yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat Jawa Timur dan dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung-jawab sebagai Gubernur.

Maka rakyat Jawa Timur bisa mengunakan HAK RECALL untuk mengganti Gubernur Jawa Timur ditengah jalan… !!!

Saat ini (2023), Propinsi JAWA TIMUR memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota.

5% petisi untuk me-recall Gubernur JAWA TIMUR itu harus diperoleh minimal dari 5 Kabupaten masing-masing 1% dari 5 Kabupaten atau, 0.5% kombinasi dukungan tanda tangan petisi dari 10 Kabupaten dan Kota di Propinsi JAWA TIMUR.

Intinya, HAK RECALL jangan dipersulit dan jangan terlalu dipermudah…!!!

Bila 5% terlalu mudah, bisa dinaikan menjadi 7%.

Bila 5% terlalu sulit, bisa diturunkan menjadi 3%.

b). Setelah KPU melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi terhadap validasi dari para pendukung petisi RECALL ELECTION sebanyak 5% itu dan memenuhi syarat.

Maka KPU Propinsi harus segera membuat pengumuman secara terbuka diseluruh JAWA Timur dan menentukan kapan special recall election akan dilakukan bagi rakyat dan PEMDA setempat untuk menyiapkan surat suara dan membuka pendaftaran CAGUB pengganti Gubernur JAWA TIMUR yang sedang menghadapi RECALL ELECTION.

Pengumuman KPU Propinsi ini harus mencakup 3 hal:

✓ (b.1). Kapan recall election dilakukan…???

✓ (b.2). Kapan pendaftaran CAGUB dibuka dan kapan ditutup….?

✓ (b.3). Kapan schedule kampanye bagi para CAGUB, debate CAGUB dan juga incumbent Gubernur yang direcall untuk melakukan kampanye kepada publik.

c). Recall election harus dibuat secepat dan sederhana mungkin, karena hanya dilakukan di SATU DAERAH PILIHAN (DAPIL), satu Kota, satu Kabupaten atau Satu Propinsi yg bisa dilakukan dgn cara cepat dan sederhana.

d). Dalam recall election itu, surat suara yang dikeluarkan oleh KPU atau PEMDA setempat ada 2 pertanyaan yg harus dijawab oleh konstituen (pemilih/voter).

Ini contoh saja pertanyaan dalam “surat suara” dalam recall election:

(d.1). Apakah Gubernur JAWA TIMUR bernama sengkuni berjiwa makelar di recall…???

(Yes)………….
(No )………….

(d.2). Siapa pengganti anggota Gubernur JAWA TIMUR bernama sengkuni berjiwa makelar yang anda pilih…???

1). B………….
2). C………….
3). D………….
4). E………….
5). F………….

Jadi dalam recall election itu ada 2 hal yang diputuskan oleh rakyat (voters) langsung:

(1). Menjawab recall election terhadap anggota Gubernur JAWA Timur.

Bila yang voting (yes) lebih dari 50%+1, berarti Gubernur JAWA TIMUR kena recall (dicopot) secara automatis dengan hasil recall election itu.

(2). Pengganti yang memperoleh suara “terbanyak” adalah pemenang recall election dan akan menggantikan pejabat yang direcall hingga term limits habis.

Jadi proses, prosedur dan mekanisme HAK RECALL dan RECALL ELECTION itu sangat sederhana, mudah, tidak complicated dan tidak juga sophisticated…!!!

Tinggal kerja sama antara PEMDA setempat dan KPU daerah (Propinsi dan Kabupaten) untuk memfasilitasi hak recall dan recall election dimasing-masing daerah pilihan (DAPIL).

Kami para aktifis dari Forum Tanah Air (FTA) diseluruh dunia, khususnya semua perwakilan FTA di seluruh 37 Propinsi yang ada ditanah air saat ini siap membantu, memberikan penjelasan secara detail dan comprehensive.

Bahkan kami, para aktifis dari Forum Tanah Air (FTA) bersedia, bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkan HAK RECALL dan RECALL ELECTION dilaksanakan di tanah air demi memperbaiki demokrasi di Indonesia dan menempatkan kedaulatan tertinggi kembali ditangan rakyat.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, bukan ditangan lembaga lain, dan juga bukan ditangan partai politik.

Bila ada sistem pemerintahan demokrasi, tetapi kedaulatan tertinggi tidak lagi ditangan rakyat, itu namanya bukan sistem pemerintahan demokrasi….!!!

Itu namanya demokrasi palsu, semu, abal-abal, demokrasi hoax, demokrasi lontong sayur, demokrasi pincang (flaw democracy)….!!!

We certainly can do better, way better than that…!!!

EDITOR: REYNA

Related Posts