Ketua Umum APKLI: Karena Irasional Angka NPL KUR 0,35% Harus Segera Diselidiki

Zonasatu News–Kredit Usaha Rakyat (KUR) landasan filosofisnya sangat baik untuk mendongkrak ekonomi rakyat agar berjalan lebih efektif dan cepat maju. Akan tetapi kenyataan dilapangan dengan Rp 300 trilyun KUR selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK ekonomi rakyat tidak maju, juga tidak berkembang bahkan melamban. Ini problem yang harus dijawab. Betul hari ini ada e-KTP namun e-KTPnya ada kasus. Betul hari ini juga ada sistem informasi yang sangat canggih namun yang mengetik juga manusia biasa. Fakta yang ada impact dari Rp 300 trilyun KUR selama 4 tahun yang tidak kelihatan dilapangan, bahkan ekonomi rakyat bukan semakin maju tapi semakin mengambang  dan omsetnya anjlok.

Ini yang harus dipertanyakan. Jadi Rp 300 trilyun ini labuhannya dimana? Di Labuhan fiktif, labuhan penyalahgunaan atau bagaimana? Atau jangan-jangan ada di Labuhan kendurian subsidi bunga KUR Rp 12,3 trilyun untuk tahun 2018? Karena kalau ada usaha kecil atau mikro mendapatkan kredit seharusnya usahanya maju, loginya seperti itu. Tapi kenapa ada Rp 300 trilyun selama 4 tahun selama pemerintahan Jokowi-JK ekonomi rakyat semakin melamban? Demikian pula, kenapa rentenir semakin subur di semua kawasan ekonomi rakyat? Bahkan saat APKLI turun ke lapangan untuk masifkan perang gerilya kaki lima Indonesia, ada yang menyatakan ‘kami berjualan hanya untuk mendapatkan makan saja, kadang membawa uang kadang tidak membawa uang’.

Sejak diresmikan Presiden SBY pada tahun 2007 hingga saat ini pemerintah sudah menyalurkan KUR hampir Rp 400 trilyun namun ekonomi rakyat bukan maju melainkan makin melamban dan rentenir semakin subur. Jadi ternyata KUR tidak efektif. Tidak membuat ekonomi rakyat untuk maju dan berkembang bahkan sebaliknya makin melamban, juga rentenir bukan mati melainkan semakin subur. Lantas ada dengan KUR yang sebenarnya?, tegas pemaparan Ketua Umum DPP APKLI, dr Ali Mahsun, M. Biomed dalam Lokakarya bertemakan “Seberapa Efektif Penyaluran KUR Terhadap PKL” yang diselenggarakan oleh JMC (Jalan Media Communication) Kamis 20 September 2018 di Bumbu Desa Cikini Jakarta, yang hadirkan juga nara sumber DR. Taufiqurrokhman, Pengamat Ekonomi dan Dekan FISIP Universitas Mustopo Beragama dan Muhammad Hasyim dari Deputi Pembiayaan Kemenkop RI dan UKM RI yang dimoderatori oleh Dani Shihab dari dakta.com.

Kami juga faham ada Kredit Ultra Mikro, akan tetapi KUR ini tidak boleh kemudian tidak ada kepastian. Oleh karena itu, kalau pemerintah berkomitmen untuk mendongkrak ekonomi rakyat harus ada ketegasan bahwa KUR Tanpa Jaminan itu payung hukumnya adalah Perpres RI bukan Permenkop dan UKM RI seperti selama ini. Karena hingga saat ini, semua lembaga perbankkan menyatakan hal yang sama, tetap kalau diperlukan Bank minta jaminan. Bahasa ini bahasa “banci” yang bisa dipermainkan siapa pun. Untuk itu, APKLI mintah pemerintah tegas, dan merekomendasikan hanya ada satu (1) KUR pada tahun 2019 yaitu KUR Tanpa Jaminan Maksimal Rp 10 juta per debitur dengan payung hukum Perpres RI. Kenapa harus Perpres RI?

APKLI pada tanggal 7 Juli 2017 rapat dengan Tim Hukum Setkab RI mendapatkan fakta bahwa ternyata Payung Hukum KUR Tanpa Jamina hanya Permenkop dan UKM RI, bukan Perpres RI, yang tidak bisa memberi sanksi kepada Lembaga Perbankkan / Keuangan yang masih meminta jaminan untuk mendapatkan KUR karena tidak termasuk dalam tata pembentukan tata peraturan dan perundang-undangan. Jadi semikebohongan publik oleh Presiden RI terkait KUR Tanpa Jaminan ini harus segera disudahi dengan menebitkan Perpres RI yang mengatur KUR Tanpa Jaminan.

Jika Presiden Jokowi tidak berkenan atas hal tersebut berarti memang pemerintah tidak serius dan hanya main-main terhadap ekonomi rakyat kecil Indonesia. Demikian pula jika pemerintah masih tetap kekeh pertahanklan Skema KUR Kecil hingga Rp 500 juta maka hal tersebut tidak ubahnya mengguyur KUR Kecil kepada ‘bandar bandar kapitalis” yang telah dan terus membunuh ekonomi rakyat, dan yang telah jadikan rakyat sebagai jongos-jongos mereka sebagai buruh jual / buruh mencari ikan / buruh tani, tambah dr Ali Mahsun yang juga Presiden Rakyat Kecil Indonesia yang didampingi Sekjen DPP APKLI Deny Adam Hakim, Waketum, Wahyudi, Ketua, M Yasin dan Fauzul Azim, Wabendum, Agustina dan Ketua DPW APKLI DKI Jakarta Sudarto.

Oleh karena itu KUR Tanpa Jaminan tahun 2019 harus ada kepastian hukum berdasarkan Perpres RI, bukan Permenkop dan UKM RI. Tidak perlu besar juga tidak perlu banyak skema KUR, cukup hanya KUR Mikro maksimal Rp 10 juta per debitur tanpa jaminan. Kalau rakyat hanya butuh KUR Rp 5 juta ditawarkan KUR hingga Rp 500 juta maka akan dimabil juga. Akhirnya disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif, ini membunuh bukan membangkitkan ekonomi rakyat. Disamping itu, KUR Kecil hingga Rp 500 juta itu bukan kebutuhan pelaku ekonomi rakyat kecil / kawulo alit yang tidak berdaya melainkan untuk pengusaha yang berdaya / kelas menengah yang seharusnya mengakses kredit komersial, serta beresiko tinggi disalahgunakan. \

“Karena yang harus dilindungi dan dibantu adalah adalah pelaku ekonomi rakyat kecil / kawulo alit yang belum berdaya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945. Jika pemerintah tidak memberikan kepastian hukum KUR Tanpa Jaminan Tahun 2019 dengan Perpres RI lebih baik KUR Tahun 2019 ditiadakan karena rakyat tetap semakin sulit”  ujar Ali Machsun Deklarator Poros Rakyat Kecil / Kawulo Alit Indonesia.

Pemerintah juda harus melakukan cek ulang atas NPL KUR saat ini yang hanya sebesar 0,35%. Ini data dari langit atau dari bumi? Sekali lagi mohon di cek ulang. Jangan kemudian rakyat disuguhkan seakan-akan pemerintah atau lembaga keuangan kerjanya super profesional. NPL sebesar 0.35% itu irasional kecuali kinerja dari malaikat. Kenapa? Karena ekonomi rakyat itu, dengan pendampingan saja NPL KUR berkisar antara 3-5%. Oleh karena itu, APKLI memiliki program revolusi perang gerilya / pendampingan kaki lima Indonesia. Untuk itu, angka-angka yang disampaikan pemerintah perlu dikaji dan di analisis lebih mendalam lagi karena banyak menimbulkan pertanyan besar. BRI hingga Agustus 2018 sudah salurkan KUR sebesar Rp 60 trilyun itu super luar biasa, NPL KUR 0,35% itu kinerja malaikat.

“Oleh karena APKLI berharap kenyataan ini, NPL KUR 0,35% harus diselidiki karena irasional ada apa sebenarnya dalam penyaluran KUR selama ini. Hal ini juga karena impact pada ekonomi rakyat bukan sebabkan maju dan berkembang melainkan fakta lapangannya justru semakin melamban dan rentenir semakin subur disemua kawasan ekonomi rakyat “, pungkas Ali dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw dan FKUI putra asli Mojokerto Jawa Timur.

Related Posts