Kornas MP BPJS : Iuan Naik, Hapus Kelas BPJS

Jakarta,–Kenaikan 2 kali lipat iuran BPJS Kesehatan, ditanggapi Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) Hery Susanto. Ia mengatakan daripada iuran BPJS Kesehatan naik 2 kali lipat, lebih baik jika hapus saja kelas layanan BPJS Kesehatan, demikian disampaikannya melalui surat elektronik di Jakarta (1/9).

“BPJS Kesehatan tanpa kelas lebih berkeadilan dan sesuai prinsip gotong royong BPJS, iuran cukup Rp 30-40 ribu baik penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah maupun peserta mandiri, semua sama hanya satu kelas,” kata Hery Susanto.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterbitkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata juga menambah kerumitan baru bagi masyarakat karena harus melewati banyak jalur birokrasi yang cukup melelahkan. Lebih dari itu, banyak rumah sakit menolak peserta BPJS kesehatan ini dengan alasan kehabisan kamar.

Kerumitan tersebut mestinya tidak perlu terjadi jika Pemerintah memperbanyak rumah sakit gratis, tidak perlu muluk-muluk, cukup dengan rumah sakit kelas tiga atau pola rumah sakit tanpa kelas.

Semua masyarakat yang sakit dan datang ke rumah sakit tersebut harus dilayani. Jarang ditemui orang kaya yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan kelas tiga, kalau pun ada tetap harus dilayani.

Pemerintah tidak perlu repot-repot mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan fasilitas kesehatan yang baik bagi masyarakat.

Membangun sistem pengelolaan rumah sakit yang dipersiapkan untuk melayani masyarakat yang berobat tanpa kamar yang berkelas-kelas.

Pola pelayanan BPJS Kesehatan justeru menganut sistem rujukan secara bertingkat dan tidak terintegrasi sehingga pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Selain itu, memerlukan waktu panjang akibat lokasi rumah sakit rujukan terlalu jauh.

Rujukan bertingkat mengakibatkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pasien sehingga sistem rujukan dinilai tidak efektif dan tidak efisien.

Pasien penerima manfaat pelayanan seringkali mengalami keterlambatan, hambatan, masalah di fasilitas kesehatan yang sangat merugikan pasien bahkan tidak mendapat kepastian pelayanan.

Program JKN mestinya menjangkau seluruh penduduk, kartu langsung aktif saat menjadi peserta, bayi baru lahir langsung terdaftar otomatis. Dari aspek iuran, peserta JKN yang menunggak premi pun dapat didaftarkan menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Pasien gawat darurat juga harus memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju fasilitas kesehatan yang dituju, dan memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis.

Sistem penangangan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi yang berbasis web dengan call center, serta memperoleh fasilitas transportasi untuk jenazah dari puskesmas atau RS ke alamat dan memperoleh pelayanan terapi hiperbarik (oksigen murni) bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan.

Sistem rujukan baru berupa aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi. Penanganan keluhan dilaksanakan secara online dan terintegrasi berbasis web yang tersedia di faskes provinsi, kabupaten/kota melalui ‘Call Center’ dan ‘Personal In Charge’.

Editor : Setyanegara

Related Posts