Lagi, 196 Siswa di Sragen Keracunan MBG, Wakil Ketua Komisi IX DPR Minta Diadakan Audit

SRAGEN – Lagi dan lagi, kasus keracunan makanan terulang di Sragen, Jawa Tengah. Sebanyak 196 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuplai oleh Dapur SPPG Mitra Mandiri Gemolong-1 di Sragen, Jawa Tengah.

Insiden ini terjadi pada Senin (11/8/2025) dan menimpa murid, guru, staf sekolah, hingga orang tua siswa di dua sekolah, yakni SDN 4 Gemolong dan SMPN 3 Gemolong.

Korban disebut tidak hanya berasal dari sekolah, melainkan juga dari keluarga yang turut mengonsumsi makanan yang dibawa pulang. Meski jumlah kasus cukup besar, seluruh korban dilaporkan dalam kondisi membaik tanpa perlu menjalani rawat inap.

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau dapur produksi Dapur SPPG Mitra Mandiri 1 yang berlokasi di Jalan Raya Gemolong-Sragen Km 2, Klentang 008, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

DPR minta diaudit

Terpisah, dengan rentetan peristiwa siswa yang mengalami keracunan ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul maraknya kembali insiden keracunan makanan menu MBG di sejumlah daerah.

“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan,” kata Yahya dalam keterangannya yang diterima wartawan, Senin (4/8/25).

Sebelum kejadian di Sragen ini, keracunan makanan MBG juga terjadi di Kupang NTT dan Kabupaten Manokwari  Papua.

Atas rentetan kejadian MBG, Yahya pun mendorong BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” tegasnya.

Yahya Zaini berharap dengan pengawasan yang ketat, maka proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Yahya juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.

“Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan. Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik. Menurut Yahya, hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

“Aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkasnya

EDITOR: REYNA

Related Posts