LBP Melawan Kebijakan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin?

Oleh: Sutoyo Abadi

Dalam diskusi Kajian Merah Putih, Senin 01/12/2025, beberapa mahasiswa benar benar terlihat geram, dengan statement Luhud Binsar Panjaitan ( LBP ) yang terkesan melawan kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Sesuai statement Menhan mendirikan “Negara Dalam Negara’, dalam definisi politik adalah kejahatan State-Corporate Crime  ( SCC ), ini kejahatan kriminal terasa sejak era rezim Jokowi yang berlangsung sampai sekarang. Adalah kejahatan yang timbul dari hubungan korporasi pemerintah dengan pengusaha jahat menguras dan merampas sumber daya yang merugikan negara.

Era rezim Jokowi terang terangan melakukan korporasi komersial dengan Cina, dengan bermacam macam dalih bukan saja merugikan negara juga telah membahayakan kedaulatan negara.

Bentuk utama State-Corporate Crime, yang dilakukan mantan Presiden Jokowi, operator lapangan dikendalikan LPB, antara lain :

– State-initiated: Korporasi melakukan pelanggaran atas arahan atau persetujuan diam-diam pemerintah.

– State-facilitated: Pemerintah memfasilitasi melalui tindakan atau kelalaian, seperti mengabaikan regulasi untuk tujuan bersama.

– Corporate-facilitated : Korporasi menggunakan kekuatan ekonomi untuk memaksa negara melakukan tindakan menyimpang.

State Corporate Crime ( SCC ) yang sedang membangun “Negara Dalam Negara” yaitu SCC yang terdiri dari Pemodal Jahat dan Tamak yang  bersekongkol dengan Pejabat Publik dari Unsur Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, oknum Polri dan TNI.

Seperti keterangan resmi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan ultimatum soal keberadaan Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara, dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11/2025).

Fakta sudah terang benderang, terpantau dalam suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR mendadak memanas ketika Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan kekecewaannya atas kondisi Morowali. Ia menyebut wilayah yang menjadi pusat industri nikel nasional itu kini justru membawa petaka bagi daerahnya. “Negeri Kami Hancur-hancuran” : Gubernur Sulteng Teriak Soal Morowali Yang Dikuasai Industri Nikel, 29/11/2025.

Statement yang justru akan memperkeruh keadaan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ( LBP ) tidak diperlukan lagi

Mengabaikan bahkan terkesan melawan Menhan, LBP malah laporan kepada Xi Jinping untuk apa. Mengaku telah berkoordinasi langsung dengan sosok yang ditunjuk Presiden China Xi Jinping untuk memastikan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak menjadi “negara dalam negara”. Luhut mengatakan, sosok tersebut adalah Wang Yi yang menjadi mitra utama Indonesia dari China.

Tidak mendukung dan konsultasi dengan Menhan yang bertindak atas nama Presiden, justru berkomunikasi dengan pihak Cina, terkesan ingin membela diri dengan Strategi Defense Mechanism ( mekanisme pertahanan )  ini cara-cara tidak sadar yang digunakan seseorang untuk melindungi diri dari perasaan yang tidak menyenangkan atau situasi gawat yang mengancam, karena diduga kuat terlibat kejahatan State Corporate Crime ( SCC ), ikut merekayasa akan mendirikan negara dalam negara.

Kalau LBP tetap melawan Presiden yang sedang bertindak menyelamatkan kedaulatan negara yang sedang terancam, rakyat pasti akan teriak pecat segera dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan amankan secepatnya dari ruang publik yang akan memperkeruh keadaan dan proses hukum karena diduga kuat sebagai penghianat negara.

EDITOR: REYNA

Related Posts