ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan keputusan pemerintah yang melarang ekspor batubara. Keputusan Luhut itu diambil setelah melakukan rapat maraton.
Aktivis Petisi ’28 Haris Rusly Moti berpendapat, pembatalan kebijakan yang diambil Jokowi dan dibatalkan Luhut memberikan kesan bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak memiliki wibawa. Sebab sebulan lalu yang memutuskan larangan ekspor batubara adalah Presiden Joko Widodo.
Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi menjadi tawanan kartel batubara
“Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta,” demikian pendapat Haris, Selasa (10/1)
Terkaut ancaman krisis pasokan batubara, Haris melihat ada beberapa menteri yang seharusnya dipecat oleh Jokowi. Beberapa menteri itu antara lain: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Erick cuci tangan mencopot Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra. PLN Batubara dikambinghitamkan LBP,” tandas Haris.
Pemerintah sebelumnya melakukan pelarangan ekspor batubara hingga akhir Januari 2022. Keputusan larangan itu, salah satu tujuannya adalah menjawab kekhawatiran ancoman pasokan batubara. EDITOR : REYNA
Tags:Related Posts

Sentimen Pasar Bangkit, Tapi Bayang-Bayang Inflasi Masih Menghantui

Laporan: Amazon berencana mengganti pekerja dengan robot

Bahlil Lahadalia: Motor Penggerak Hilirisasi Nasional

China tegas menentang kesepakatan apa pun yang mengorbankan kepentingannya di tengah perang tarif AS

Tarif Trump menguras dolar AS, mendongkrak euro

Harga emas melampaui $3.400 dan mencapai rekor tertinggi baru di tengah ketidakpastian tarif

Tiongkok memberi sanksi kepada anggota parlemen, pejabat, dan pimpinan LSM AS

Google menandatangani pakta geotermal pertama di Asia-Pasifik dengan Taiwan

Permintaan minyak global kehilangan momentum

Tiongkok, Jepang adakan pembicaraan tentang larangan impor makanan laut



No Responses