Masyarakat Jatim Adukan Proyek Pengadaan Alat Bengkel UPT PPK Dinas Pendidikan Prov. Jatim ke KPK

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan massa yang mengatasnamakan ALIANSI MASYARAKAT JAWA TIMUR mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta, kedatangan mahasiswa tersebut untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pendidikan Prov. Jatim terkait dugaan kasus korupsi Proyek Pengadaan Alat Bengkel UPT PPK (Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan) tahun 2019.

“Soal dugaan kasus korupsi UPT PPK sudah kami laporkan ke KPK, Alhamdulliah humas KPK tadi menemui kami dan menerima laporan dugaan korupsi UPT PPK tersebut. Selanjutnya tinggal kami tunggu dan kawal terus agar siapapun terduga segera dipanggil dan diperiksa”. Tutur Abdul Bahri S, koordinator aksi Aliansi Masyarakat Jawa Timur  kepada rekan media saat ditemui di depan gedung KPK (11/6/2021).

Merujuk pada hasil laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun 2019, dugaan kasus korupsi UPT PPK tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 568.335.877. saat itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi belanja modal pengadaan alat-alat bengkel yang diperuntukan ke Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (UPT PPK) senilai 15 Miliar.

“Kami tegaskan, bahwa aksi demonstrasi ini berkelanjutan sampai terduga pelaku korupsi diperiksa dan ditahan oleh KPK, kami tidak mau pelaku kejahatan yang merugikan negara ratusan juta bebas berkeliaran tanpa proses hukum. Jika dalam satu minggu ini KPK masih juga belum memanggil Pejabat Pembuat Komitmen saat itu, maka kami pastikan akan membawa massa yang lebih banyak.” Imbuhnya.

Menurut Bahri pembelian alat bengkel UPT PPK oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dapat dijadikan pintu masuk untuk mengungkap kasus yang lebih besar lagi.

“Jelas bahwa pembelian Alat Bengkel UPT PPK oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur masih banyak persoalannya. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 8 Mei 2020 ditemukan bahwa pengadaan alat bengkel UPT PPK Peralatan Perhotelan juga belum dimanfaatkan dan dibiarkan tidak terurus, di samping itu masih banyak periatiwa peristiwa aneh yang perlu dilami oleh KPK, kami meminta KPK segera memeriksa pejabat pembuat komitmen bahkan kadis dinas pendidikan jika perlu?”. Ungkap Bahri

Bahri juga berharap aksi demonstrasi serta surat laporan pemeriksaan terduga kasus korupsi UPT PPK yang diduga menyeret orang orang penting di Disdik Prov. Jatim untuk segera diproses agar menjadi pembelajaran bagi pelaku korupsi lainnya.

“Kami sangat percaya dan berharap KPK untuk segera memproses laporan dugaan korupsi UPT PPK tersebut, agar menjadi pembelajaran bagi pelaku korupsi lainnya. Ini juga bagian dari tugas kami sebagai mahasiswa sebagai agent of social control”. Pungkasnya.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts