Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Ibu Kota Negara Baru Bisa Menjadi Killing Ground

ZONASATUNEWS.COM – Perdebatan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin sengit. Banyak pihak menilai, pemindahan IKN yang diperkuat dengan pengesahan UU IKN itu, mengabaikan hal-hal esensial dan strategis.

Tak heran, mulai dari purnawirawan jenderal TNI, politikus, hingga aktivis akan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (purn) Tri Tamtomo turut bersuara keras, mengingatkan agar pemindahan IKN tidak gegabah dan mengesampingkan aspek pertahanan dan keamanan.

“Awas, jangan sampai IKN menjadi semacam killing ground yang kita gali sendiri. Bagaimana jika jukter (petunjuk territorial) kita tidak tahu sama sekali? Logistik, plus sarana pendukung operasi juga tidak tahu? Jangan ujug-ujug gegabah, yang penting diambil dulu, urusan belakang. Hari ini kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran yang jauh ke depan, keselamatan bangsa kita utamakan, VVIP dan VIP harus mampu bertugas dengan baik,” tegas Tri Tamtomo (01/02/22) dikutip dari suaranasional.

Secara khusus Tri Tamtomo menyoal pemindahan IKN dari tinjauan militer. Mantan Sekretaris Lemhanas ini menegaskan, pemindahan ibukota menyangkut keselamatan bangsa. Untuk itu, baik diminta ataupun tidak, TNI wajib memberikan masukan dengan kajian yang komprehensif menyangkut analisis “lima aspek militer”.

Lima aspek militer yang dimaksud adalah lima aspek medan yang digunakan pada taktik militer. Yakni, medan kritis (critical terrain/key terrain); lindung tinjau dan lindung tembak (cover and concealment); lapang tinjau dan lapang tembak (observation and field of fire); jalan pendekat (avanue of approach); dan rintangan (obstacles).

“Lima aspek militer itu jangan pernah dilupakan. Ini sangat-sangat luar biasa. Jika ibu kota akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan, dari kaca mata militer terjadi pergeseran operasi. Lima aspek militer ini harus di-compare di dalam kajian komprehensif. Jadi plus dan minusnya harus dihitung. Termasuk memperhitungkan petunjuk teritorial (jukter) yang ada di wilayah calon ibukota negara,” beber Tri Tamtomo.

EDITOR: REYNA

Related Posts