Megawati, Konstitusionalisme, Dan Anies Baswedan

Oleh: Smith Alhadar
Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

Ada tiga hal bersejarah yang dilakukan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ketiganya berbasis pd upaya menyelamatkan konstitusi.

Pertama, PDI-P — partai penguasa — menentang keras usaha pemerintah memperpanjang masa jabatan presiden maupun Jokowi 3 periode. Terutama krn langkah itu berpotensi menerabas konstitusi.

Wacana ini pertama kali dilontarkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil beralasan pelaku usaha ingin agar Pemilu 2024 diundur krn situasi dunia usaha mulai bangkit setelah terpuruk akibat pandemi covid-19. KSP Moeldoko langsung mendukung gagasan ini.

Gagasan Bahlil tak berkmbang krn ditolak ramai2 oleh publik, akademisi, pakar hukum tatanegara, dan terutama Mega. Memang bila wacana ini diwujudkan, demokrasi dan konstitusi terancam.

Kita mengira masalah sdh selesai. Ternyata 2 bln kemudian, Februari 2022, 3 ketum parpol melontarkan wacana dan alasan yg sama. Menurut Rizal Ramli, Menko Marves LBP sengaja memelihara pemimpin parpol bermasalah untuk dimanfaatkan saat diperlukan.

Kl seblmnya, ketika Projo M. Qodari melontarkan wacana Jokowi 3 periode ditolak Jokowi, kali ini ia menyatakan wacana itu sejalan dgn demokrasi. Mega makin marah.

Perubahan sikap Jokowi mengisyaratkan ia mendukung wacana itu. Tak lama, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD LaNyala Matalitti seperti menampik sikap Mega dgn menghidupkan lg wacana itu. Sementara LBP sdh lbh dulu mengorkestrasinya.

Berkat sikap Mega, yg didukung parpol lain, gagasan ini tak bs diwujudkan krn total suara parpol penentang di DPR mencapai 2/3. Penentangan Mega jg didasarkan pd kekhawatiran kembalinya Orde Baru. Kl perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan, maka akan tercipta preseden buruk.

Kedua, Mega menolak partisipasi timnas Israel dlm ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia. Alasannya, mukadimah UUD 45 menyatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Krn itu, penjajahan di muka bumi hrs dihapuskan krn tdk sesuai dgn perikmanusiaan dan perikeadilan.

Amanat mukadimah konstitusi inilah yg mendorong Presiden Soekarno menolak partisipasi kontingen Israel pd Asian Games 1962 di Jkt. Sblmnya, pd babak play off Piala Dunia 1958 Swedia, yg mempertemukan PSSI dan timnas Israel, Soekarno memerintahkan PSSI walk out.

Israel memang penjajah. Sejak 1948, ia menerapkan politik apartheid, perampasan tanah, dan pembunuhan trhdp warga Palestina hampir setiap hari. Pd 1993, Israel dan Palestina menandatangani Kesepakatan Oslo yg berpijak pd pertukaran tanah dgn perdamaian. Namun, sejak 2014 Israel menolak mengimplementasikannya.

Atas perintah Mega, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menolak wilayah mereka dijadikan venue pertandingan. Akibatnya, FIFA mencoret Indonesia sbg host ajang bergengsi itu.

Ketiga, perlawanan Mega terhdp Orba. Mega adalah org paling menderita pd masa itu krn dia adalah anak Soekarno. Ia disingkirkan dari dunia politik krn mengancam presidensi Soeharto. Puncak perseteruan Mega-Soeharto terjdi pd 26 Juli 1996, yg dikenal dgn Kerusuhan Kudatuli.

Pd hari itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jkt, diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Peristiwa Kudatuli bhkan disebut sbg salah satu peristiwa terkelam dlm sejarah demokrasi.

Sblm Mega bergagung dgn PDI pd 1987, partai ini mengalami konflik internal hampir selama satu dekade. Kala itu keluarga Soekarno menjdi korban ambisi Soeharto. Upaya de-Soekarno-isasi dilakukan dgn mmbatasi pergerakan putra-putri Soekarno. Sjk 1977, PDI selalu mmperoleh nomor buncit dgn perolehan suara tak lbh dr 10%.

Upaya mendongkrak suara dilakukan dgn mendekati Mega. Pd 1987, Mega bersedia bergabung dgn partai itu. Ketum PDI saat itu, Soerjadi, berhsl menjdikan Mega sbg vote getter. Setelah terpilih menjd anggota DPR, karier politik Mega melejit.

Melambungnya suara PDI pd pemilu 1987 dan 1992 mengkhawatirkan penguasa. Begitu jg Soerjadi yg ketokohannya tersaingi Mega. Meskipun dijegal, Mega berhsl menjabat Ketum PDI berdasarkan hsl kongres PDI di Surabaya pd 1993. Ia merebut pucuk kepemimpinan Soerjadi.

Dlm wkt singkat, Mega mnjdi simbol perlawanan trhdp tekanan Orba. Namanya bhkan sempat diusulkan sbg calon presiden. Penguasa Orba yg mengendus ancaman ini segera merancang skenario untuk menggembosi kekuatan Mega.

Pd 1996, kongres PDI diselenggarakan di Medan. Soerjadi digunakan pmerintah untuk mendongkel Mega yg, bersama pendukungnya, memboikot kongres. Soerjadi mengklaim kemenangan dan direstui penguasa. Unjuk rasa di berbagai daerah digelar untuk memprotes PDI versi Soerjadi. Penyerbuan kantor PDI oleh pendukung kubu Soerjadi berakhir bentrokan antara massa dan aparat keamanan.

Sblmnya, kantor DPP PDI diduduki massa pendukung Mega. Di sana Mega melakukan mimbar bebas setiap hari. Tentu sj ABRI meradang. Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung bhkan menuduh mimbar bebas sbg makar. Akhirnya, Kerusuhan Kudatuli terjdi.

Aparat keamanan mengambil alih markas PDI itu. Pasca kejadian, Komnas HAM menyimpulkan 5 org tewas, 149 luka2, 23 hilang, dan 136 ditahan. Tp petistiwa itu justru menguatkan posisi Mega dlm kontestasi politik elektoral. PDI-P yg dibentuknya menang dlm pemilu 1999 dan mengantarnya mnjdi wapres bagi Presiden Gus Dur. Pd 2001, ia naik menjdi presiden setelah Gus Dur dilengserkan.

Melihat karier politik Mega yg penuh resiko mnggambarkan betapa ia tak mau berkompromi kl sdh menyangkut konstitusionalisme. Dus, dialah tokoh politik Indonesia saat ini yg paling tahu ttng kondisi yg dihadapi Anies ketika hak2 politiknya dirampas penguasa. Pd hakikatnya, apa yg dialami Mega di era Orba sama dgn apa yg dialami Anies saat ini.

Mega tentu juga tahu sekiranya penjegalan Anies berhasil, legitimasi pilpres dipertanyakan sbgm rakyat mempertanyakan legitimasi pemilu 1997. Demikian jg prinsip konstituasionalisme yg dulu ia perjuangkan secara heroik.

Namun, sayang, prinsip itu tak diterapkan ketika berhadapan dgn masalah yg dihadapi bacapres Anies Baswedan, yg diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sbgm diketahui, pemerintahan Jokowi terus berusaha menyingkirkan Anies dari arena pilpres sbgm dilakukan Orba trhdp Mega.

Yg sdg disorot publik hari ini adalah KPK dijadikan alat politik untuk memaksakan Anies mnjdi tersangka korupsi. Di jalur lain, Moeldoko berupaya keras membegal Demokrat sbgm dilakukan Soerjadi trhdp Mega. Jelas upaya2 itu menerabas demokrasi yg merupakan amanat konstitusi. Memang dlm konteks pilpres mndtg, kemungkinan Anies mnjdi lawan bacapres yg diusung PDI-P.

Namun, sehrsnya Mega konsisten menjaga prinsip konstitusionalisme. Jg demi mempromosikan fair play dlm pilpres. Dlm konteks ini, mestinya ia memprotes perlakuan penguasa trhdp Anies sbgm ia menantang kezaliman Orba.

Membela hak politik Anies untuk mengikuti pilpres tdk berarti membela kepentingan pribadi Anies, melainkan menegakkan konstitusionalisme RI yg hari ini menghadapi ujian berat. Tdk mengapa kl Mega ttp mengharamkan partainya berkoalisi dgn Demokrat dan PKS.

Tetapi mereka adalah parpol yg legal, mendukung sistem demokrasi, berpegang pd Pancasila sbg falsafah bangsa, dan bercita-cita menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Mereka memandang Anies sbg tokoh visioner, pemimpin otenik, dan berintegritas, yg diharapkan dpt menghadirkan perubahan untuk Indonesia yg lbh baik.

Kontribusi Mega dlm menegakkan konstitusionalisme kali ini akan merupakan kontribusi besarnya bagi pendewasaan politik bangsa dan konsolidasi demokrasi yg sdg merosot. Untuk itu, mestinya ia menekan penguasa — yg eksistensinya ia dukung — untuk berhenti menzalimi Anies.

Pragmatisme dan oportunisme bisa sj menguntungkan partai dlm jangka pendek, tp berpotensi merusak negara dlm jangka panjang. Dgn penjegalannya tdk akan membuat Anies kalah. Yg kalah adalah bangsa Indonesia.

Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin.

Tangsel, 21 April 2023

EDITOR: REYNA

Related Posts