Memaksimalkan Potensi Migas Untuk Kemandirian Energi

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Dalam upaya memberi masukan pada SKK Migas, Ikatan Alumni ITS pada Sabtu pagi 16/2 mengadakan sebuah Focused Group Discussion tentang topik judul artikel pendek ini. SKK Migas adalah lembaga di bawah Kementrian ESDM yg diberi tugas mengatur pelaksanaan kegiatan hulu ( upstream) migas. Kegiatan hulu ini mencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. SKK Migas mengatur syarat-syarat dan mekanisme pelelangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi blok-blok migas yang telah diindentifikasi mengandung sumberdaya alam minyak dan gas bumi.

Pembentukan SKK Migas perlu diakui sebagai langkah liberalisasi sektor migas. Ini mencerminkan rezim baru pengelolaan migas era reformasi yang berbeda dengan rezim Orde Baru. Ini harus dikatakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengolaan sumberdaya alam strategis yang diatur dalam Pasal 33 UUD45.

FGD tersebut menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa sekalipun ketahanan energi adalah tujuan pengelolaan migas yang lebih realistis, kemandirian energi tetap perlu diupayakan karena sektor energi adalah sektor yang sangat politis berdimensi global.

Kedua, pendekatan komoditi harus segera ditinggalkan dengan lebih melihat migas sebagai modal dasar pembangunan terutama untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri.

Ketiga, kegiatan hulu migas perlu lebih ke Kawasan Timur Indonesia, lebih ke lepas pantai, lebih ke gas yang lebih ramah lingkungan dan lebih ke industri petrokimia dg nilai tambah yang lebih tinggi.

Keempat, setelah Indonesia menjadi net impoter minyak, dan reserves replacement ratio yang membaik, kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan terbukti yang besar masih perlu diberi insentif oleh SKK Migas. Secara global, pada saat harga minyak anjlok menjadi hanya USD 40 perbarrel, investasi di sektor migas semakin tidak menarik dibanding investasi di sektor teknologi. Bahkan pemain migas global -disebut the 7 sisters- mulai meninggalkan Asia Tenggara untuk investasi mereka. Indikator ease of doing business Indonesia yang masih belum cukup menarik, situasi investasi migas global yang stagnan ini menambah tantangan yang dihadapi oleh SKK Migas.

Menutup artikel ini saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, paradigma komoditi masih mencengkeram mind set pengelolaan energi. Seharusnya kita perlu lebih mencermati aspek perdagangan migas. Akibatnya sektor energipun mengidap penyakit sektor pertanian : selalu menjadi obyek permainan harga para pedagangnya dan ekonomi kita tumbuh tapi lingkungan (sebagai tabungan) kita rusak.

Kedua, dalam perspektif ketahanan energi, kita perlu mencermati sisi permintaan migas. Ini memang bukan cakupan kewenangan SKK Migas. Profil permintaan migas saat ini tidak adil, dan unsustainable. Ini yang menjelaskan rasio gini yang buruk, ketertinggalan KTI dan penelantaran sektor maritim kita. Sektor transportasi yang dimonopoli angkutan darat pribadi adalah sumber ketidakadilan energi yang perlu segera diakhiri.

Ketiga, jika migas adalah modal pembangunan, untuk menarik investasi di sektor hulu migas ini, perlu dipikirkan sebuah model bisnis migas baru di mana kegiatan eksplorasi yg berbiaya besar dan beresiko tinggi bisa dipikul oleh basis investor yang lebih luas bersama Pemerintah sehingga terjadi cost and risk sharing yang menarik. Dalam perspektif ini skema pembiayaan syariah berpeluang diteliti lebih jauh. Jika aspek perdagangan migas perlu lebih dicermati, maka skema barter dalam perdagangan migaspun perlu dipertimbangkan agar kita tidak dipermainkan oleh pedagang migas global.

Sukolilo, 16/2/2019

Related Posts