Mengoreksi Dan Memperbaiki Demokrasi Lontong Sayur Ditanah Air Indonesia: Memahami Direct Democracy dan Representative Democracy

Oleh: Chris Komari
Activist Democracy, Tinggal di USA

Dulu di era demokrasi kuno di Athens, Greece, rakyat berkumpul dalam satu tempat untuk membicarakan masalah-masalah penting yang dihadapi bersama, untuk diperdebatkan bersama dan diputuskan bersama, dalam satu system pemerintahan yang disebut city state (negara sebesar kota) dan itulah Direct Democracy.

Hal ini memungkinkan, karena jumlah penduduknya waktu itu masih relative kecil.

Sekarang; dengan jumlah penduduk ratusan juta orang, tidak mungkin bisa berkumpul dalam satu tempat untuk membicarakan masalah-masalah penting yang dihadapi bersama dalam satu negara, seperti direc democracy.

Maka lahirlah representative democracy.

“To represent the people” (mewakili rakyat) dalam representative democracy bukan berarti “to take over” (mengambil) kedaulatan rakyat.

Inilah yang harus dipahami oleh para politisi, petinggi partai politik dan akademisi di tanah air.

Karena itu, Hak Recall atau Hak Pergantian Antar Waktu (P.A.W) terhadap anggota Legislativ (DPR) tetap milik, wewenang dan hak rakyat, bukan hak partai politik.

Ketika anggota DPR atau anggota MPR mewakili rakyat di parlemen, juga tidak berarti secara automatis mengambil alih kedaulatan rakyat. Tidak, tidak sama sekali.

“Being elected to represent the people in the government does not mean to take over the sovereignty of the people at the same time automatically”

Kedaulatan rakyat itu tetap ada di tangan rakyat….!!!! Anggota DPR dan MPR hadir dalam pemerintahan hanya untuk mewakili rakyat.

Itulah Representative Democracy..!!

Partai politik lahir sebagai wadah (en entity) “to organize, to coordinate and to centralize the movements or struggles” dalam satu wadah, khususnya untuk Registry dan urusan Logistic pada saat Pemilu..

Partai Politik tidak pernah ada wewenang dan diberi wewenang (mandat) untuk mengambil alih posisi rakyat dalam demokrasi, apalagi mengambil alih dan mengkudeta Kedaulatan Rakyat.

Tidak ada dalam 11 prinsip-prinsip demokrasi, dimana Partai politik hadir dalam system demokrasi kemudian diberi kekuasaan atau mandat untuk bisa memilih dan memecat anggota legislatif, menggambil alih posisi, hak dan kedaulatan rakyat.

Itu hanya rekayasa, akal-akalan dan manipulasi para petinggi partai politik….!!!!

Karena itu, UU MD3 yang memberikan Hak PAW (recall) kepada partai politik, jelas melanggar kedaulatan rakyat, melanggar Pasal 1, Ayat 2, UUD 1945, dan tidak demokratis karena telah mengkudeta Kedaulatan Rakyat..!!!

Di USA bahkan diseluruh 50 negara bagian, hak recall (P.AW) bukan hanya dilakukan terhadap anggota legialatif, tetapi juga terhadap anggota eksekutif seperti Gubernur, Supervisor, Mayor dan City Council, adalah tetap dilakukan oleh rakyat, menjadi wewenang rakyat dan Hak Rakyat Amerika serikat.

Partai politik di USA hanya berfungsi sebagai Registry dan urusan Logistic saat Pemilu.

Setelah dipilih menjadi anggota U.S. Congress dan duduk di Congress, mereka juga bebas ganti partai politik, tidak terikat dan tidak ada ikatan dengan partai politik.

Hal ini sering terjadi, yang terakhir dilakukan oleh Senator Joseph Lieberman dari Demokrat dan pindah menjadi Independent saat menjadi Senator.

Saat inipun, Gubernur California Gavin Newsom sedang menghadapi special Recall election. (Lihat link dibawah).

Perdebatan Cagub Pertama dari Partai Republican pada Pilgub Special Election sebagai implementasi dari Hak Recall (P.A.W) yang dilakukan oleh rakyat California terhadap Gubernur Gavin Newsom.

Jadi, Hak Pergantian Antar Waktu (P.A.W) Anggota Legislatif adalah Milik Rakyat, Hak Rakyat dan Bagian Dari Kedaulatan Rakyat..!!!

UU MD3 yang memberikan Hak P.A.W kepada Partai Politik adalah bentuk Kudeta Kedaulatan Rakyat, Tidak Demokratis Dan Harus Segera Dikoreksi….!!!!

Kekuasaan partai politik di tanah air terlalu besar, jauh lebih besar dan lebih tinggi dari Kedaulatan Rakyat, karena kedaulatan rakyat sudah banyak dimanipulasi oleh partai politik lewat berbagai aturan, kelicikan dan undang-undang (UU) yang tidak demokratis serta Overlapping bahkan melanggar isi UUD 1945.

Mengenal hak P.A.W di Amerika Serikat.

Gubernur California; Gavin Newsom, Saat Ini Sedang Menghadapi Special Recall Election Pada Tanggal 14 September 2021, setelah Proponent rakyat California berhasil mengumpulkan tanda tangan petitions sebanyak 12% dari total suara Pilgub California Tahun 2018.

Lihat tautan aslinya klik link dibawah ini :

(https://ballotpedia.org/Gavin_Newsom_recall,_Governor_of_California_(2019-2021)

Dalam Gubernatorial’s Recall Election tanggal 14 September 2021 di California itu, para pemilih (voters) di California akan diberi 2 pilihan atau pertanyaan dalam ballot paper (surat suara), yang kebanyakan akan dikirim lewat kantor pos :

1). Apakah Gubernur California; Gavin Newson, perlu diganti (recalled)….?

Kalau 50% bilang “YES”, maka Gubernur Gavin Newsom successfully being recalled (akan diganti).

2). Siapa pengganti Gubernur Gavin Newson…???

Pilihan yang ditentukan adalah CAGUB yang mendapatkan Suara Terbanyak (Ppopular Vote), tanpa harus mendapatkan Majority Vote(50%+1), karena ini Special Election

Dan di ballot itu juga tercantum nama-nama Cagub yang ikut special recall election untuk dipilih yang saat ini ada 46 kandidat, termasuk 9 kandidat dari Demokrat dan 24 kandidat dari Republican dan sisanya dari Independent.

Pemenang dari special election ini hanya akan meneruskan sisa term limit Gubernur California hingga 2 Januari 2023.

Jadi, Hak Recall atau Hak P.A.W itu adalah HAK RAKYAT.

Karena yang memilih pejabat publik adalah RAKYAT dan hak recall (hak memecat atau menggantinya) dengan paksa adalah HAK RAKYAT juga, karena hal itu adalah bagian dari KEDAULATAN RAKYAT, bukan HAK atau KEDAULATAN PARTAI POLITIK.

Semoga petinggi Partai Politik dan anggota DPR ditanah air sadar, paham, mengerti dan mau memahami HAK RECALL atau HAK P.A.W dalam UU MD3 itu salah, karena telah mengkudeta KEDAULATAN RAKYAT Indonesia.

UU MD3 itu harus segera dihapus atau dimasukan kedalam “tong sampah” karena jelas tidak demokratis.

Kembalikan HAK P.A.W kepada RAKYAT karena hak recall adalah bagian dari KEDAULATAN RAKYAT.

EDITOR : SETYANEGAAR

Related Posts