Menjelang Hari Kesaktian Pancasila, Aktivis Lingkungan Minta Sri Mulyani Periksa Pajak Best Agro

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA–Menyambut hari kesaktian Pancasila, Jaringan Aktivis Peduli Lingkungan Hidup (JAPHI) kembali menyoroti sengketa lahan yang terjadi antara warga dalam melawan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

Direktur JAPHI M. Hafidz Kudsi, beranggapan bahwa komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria seakan hanya isapan jempol. Dia menganggap pemerintah hanya bekerja pasif dan cendrung tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Mana komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria? Jangan sampai menjadi bualan kosong sebab kenyataan di lapangan sampai saat ini masih banyak warga yang berjuang melawan keganasan perusahaan yang merampas lahannya. Bu Siti Nurbaya jangan diam saja.” Ungkap Hafidz dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta Selatan (29/09).

Menurut Hafidz, sampai saat ini di Kalimantan Tengah, warga masih berpolemik dengan salah satu anak perusahaan Best Agro International, yakni PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT. HMBP). Untuk diketahui, Best Agro International dikabarkan merupakan perusahaan sawit yang mengusai kurang lebih 200.000 hektar hak guna usaha (HGU) di Kalimantan Tengah dan diduga memiliki banyak rekam jejak hitam, baik yang berkaitan dengan konflik agraria, pencemaran lingkungan hidup dan melampaui batas konsesi lahan yang diberikan pemerintah.

“Best Agro International ini merupakan perusahaan besar dalam bidang sawit, menurut catatan Walhi Kalteng, ia memiliki kurang lebih 200.000 hektar HGU di Kalteng, dengan luas segitu kok masih saja ada konflik dengan warga? Seharusnya pemerintah hadir di sini, kalau perlu DPR juga hadir,” tambah Hafidz.

Hafidz menegaskan, jika sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari kesaktian pancasila pada 1 Oktober. Menurut dia, momen sakral itu jangan sampai menjadi seremonial sejarah saja tanpa pengaruh apapun. Menurut dia juga, seharusnya dengan kesaktian pancasila, oligarki kekuasaan tak ada lagi di negeri ini. Terutama pemerintah harus melakukan upaya konkrit dengan berpihak pada rakyat dan menuntaskan masalah konflik agraria yang sampai saat ini tak kunjung usai.

“Sebentar lagi 1 Oktober, bertepatan dengan kesaktian pancasila pemerintah harus menggunakan kesaktian pancasila itu sebagai senjata mebela rakyat. Buktikan bahwa pancasila memang sakti melawan kepentingan oligarki,” tambah Hafidz

Hafidz menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah seharusnya  memeriksa pajak Best Agro Internatinal.

“Sudah seharusnya ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan untuk memeriksa laporan pajak Best Agro tersebut. Kalau perlu BPK RI juga harus turun tangan guna menelaah dan untuk diinformasikan kepada publik. Hal itu penting untuk mengukur sejauh mana ketaatan perusahaan pada negara,” imbuh Hafidz

“Perusahaan yang menjadikan pemiliknya sebagai bilyuner, jangan hanya jualan citra dan bangga dengan sebutan “Crazy Rich”  namun di belahan Indonesia yang lain masih ada warga menderita.” tutup Hafidz.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts